JAKARTA – Setelah beberapa hari mendapatkan kritik dan protes, Program Bela Negara (PBN) yang dicanangkan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu kini mendapatkan dukungan. Dukungan itu muncul dari organisasi Pemuda Pancasila (PP). PP menunjukkan simpatinya dengan mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Mereka mendukung PBN sekaligus meminta Menhan menjadi nara sumber dalam Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila pada November mendatang.
“Respon beliau bagus, ia malah lebih fokus berembuk dengan kita, bagaimana menjalankan program bela negara yang dilontarkan tapi malah jadi polemik ini,” kata Wakil Ketua Pemuda Pancasila, Yoris Raweyai usai bertemu Menhan di kantor Kemenhan, Rabu (21/10).
Menurut Yoris, Pemuda Pancasila bersyukur karena pemerintah sepemikiran dengan mereka. Utamanya dalam mendidik masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya bela negara.
Sepakat dengan Yoris, Ketua Umum PP, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, menilai PBN adalah bentuk pertahanan dasar setiap warga negara. Untuk itulah, PP menginginkan Menhan menjadi pemateri dalam Rakernas nanti. Menhan diharapkan bisa menyelaraskan pola pikir Pemuda Pancasila, bahwa bela negara bukanlah seperti wajib militer. Menurut Japto, setiap orang yang mencintai tanah air ini harus paham betul bagaimana membela negara sesuai profesi masing-masing.
“Artinya, sesuai profesi dan kemampuannya, semua orang Indonesia wajib membela negara,” tegas Japto
Japto mencontohkan keahlian para ekonom yang bisa digunakan menyejahterakan tanah air. Mereka seharusnya bisa kompak dan bersatu memberi masukan ke Presiden. Sehingga, perekonomian Indonesia tidak terpuruk dan akhirnya dikendalikan asing. Mental membela negara inilah yang harus digembleng pada tiap individu bangsa, bahwa membela tanah air adalah kewajiban mereka warga negara Indonesia.
Pemerintah melalui bela negara berusaha memenuhi peran sebagai pemersatu para ahli untuk membangun bangsa. Japto menilai para pencibir itu salah, ketika menganggap program bela negara adalah wajib militer.
“Menhan itu mengarahkan, kita harus punya rasa memiliki dan tanggungjawab pada negara,” imbuh Japto.
Perbedaan mencolok antara PBN dengan wajib militer sudah terlihat sejak awal. Japto mencontohkan negari Paman Sam, Amerika Serikat, pada awalnya negara maju itu membangun dua sub program di bawah militer. Pertama yakni Wajib Militer dan Rekrutmen Garda, wamil memiliki program kerja dua tahun sedangkan Garda berfungsi selamanya, sesuai profesi mereka.
“Garda itu masyarakat dilatih, untuk bantuan menghadapi bencana alam, kalau ada situasi gawat mereka tahu menempatkan posisi dimana,” pungkas Japto
(msa/bti)
