Berita Terpercaya Tajam Terkini

Bauran Kebijakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan dalam Keppres 24/2021

0

Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021, Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Keppres tersebut terbit tanggal 31 Desember 2021, menjelang akhir tahun 2021.

Apa yang menarik dari Keputusan Presiden itu. Dapat dilihat dari dasar menimbangnya, pandemi dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9) yang telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai Global Pandemic sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Disamping itu bencana dimaksud sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia. Pemerintah semakin risau, karena adanya Keputusan MK berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-Vlll/I/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Corona Virus Dsease 2019 (Covid- 19).

Status faktual itu oleh Pemerintah diperlukan untuk apa? Jawabannya dijelaskan dalam Keppres itu, yakni dalam rangka menghadapi tantangan tahun 2022 sehubungan dengan kondisi yang diuraikan di atas, diperlukan langkah-langkah kebijakan khususnya di bidang perekonomian, keuangan negara, dan sektor keuangan, dalam rangka menghadapi ancaman perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagai kesinambungan dari kebijakan sebelumnya dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

Maknanya UU Nomor 2 Tahun 2020 masih diperlukan dan berlaku ke depan ini, walaupun digugat di Mahkamah Konstitusi. Dasar operasionalnya masih memperlakukan Keppres Nomor 11 Tahun 2020, dan Keppres 12 Tahun 2020. Jadi keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Kebencanaan Nasional Non-alam, masih berlaku tahun 2022 ini harap kita maklum, dan menyesuaikan dalam melaksanakan kehidupan masyarakat menuju new normal. Dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 itu, Pemerintah mengisyaratkan DPR hak budgetnya masih dikarantinakan. Hebatnya DPR kita menikmati betul “pengkarantinaan” hak budgetnya.

Demikian juga terkait kesehatan masyarakat, akibat Pandemi Covid-19, masih merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dipertegas dengan Keppres 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Deases 2019 (Covid-19) di Indonesia.

Membaca Keppres itu, poin kuncinya ada di Diktum Ketiga yaitu: Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan panderni Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya.

Dalam persoalan pandemi ini, pemerintah tidak ingin menangani sendiri, tetapi sudah mulai mengajak pihak lain, khususnya dengan badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan melalui pintu bauran kebijakan dalam penetapan skema pendanaan dengan pihak lain/badan usaha.

Apa itu bauaran kebijakan yang dimaksudkan pemerintah, tidak ada dijelaskan lebih lanjut dalam Keppres itu. Secara Bahasa orang awamnya, bauran kebijakan pendanaan itu dimaknai tanggungjawab renteng antara Pemerintah dengan badan usaha. Pembiayaan yang dibutuhkan untuk menangani pandemi Covid-19, antara lain perawatan penderita Covid-19, obat-obatan dan vaksin, di distribusikan kepada badan usaha.

Karena badan usaha itu sesuai dengan UU Persero ataupun UU BUMN, bersifat mencari laba, tentu Pemerintah akan mengontrol dan mengendalikan laba yang diperoleh secara wajar. Atau dengan kemudahan fiskal yang diperlukan oleh badan usaha itu dalam menyediakan pasokan alat dan obat kesehatan yang dibutuhkan.

Pertanyaan berikutnya, badan usaha apa saja yang dapat berpartisipasi dalam bauran kebijakan di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan? Tentu badan usaha yang diatur dalam UU Persero, yaitu pihak swasta, dan juga BUMN Kesehatan yang disamping diatur dalam UU Persero tetapi juga UU BUMN, seperti Kimia Farma, Indo Farma, dan Bio Farma.

Kalau seperti itu maksud Keppres itu, tidak ada masalah. Sepanjang monitoring-nya dilakukan dengan ketat, dan badan usaha dapat berkembang dengan wajar, dan tidak perlu ada quota badan usaha yang terlibat. Bauran kebijakan itu bagus, dan diperlukan dalam situasi keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi belum mengembirakan.

Tetapi bagaimana dengan kebijakan “bauran kebijakan” pembiayaan pelayanan kesehatan diarahkan atau “diperintahkan” kepada BPJS Kesehatan dalam menangani perawatan pasien Covid-19, secara cost sharing?

Hal tersebut, sudah banyak dipertanyakan oleh peserta JKN. Dikalangan pengelola BPJS Kesehatan juga mereka masih bingung. Jika bauran kebijakan dimaksud adalah cost sharing Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan tentu tidak sesuai dengan amanat UU SJSN. Karena BPJS itu bukan badan usaha, tetapi badan hukum publik, yang salah satu prinsipnya adalah nirlaba, dan dananya adalah dana amanat.

Sudah ada aturan mainnya. UU mengatur bahwa pandemi Covid-19 menjadi tanggung jawab pemerintah menanganinya termasuk pembiayaannya. Sedangkan persoalan kesehatan perorangan yang berindikasi medis, dan peserta JKN, beban biayanya di take over BPJS Kesehatan seluruhnya.

Tidak bijak jika pemerintah yang punya APBN begitu besar dan terbesar bersumber dari pajak masyarakat, mengambil lagi dari Dana Jaminan Sosial (DJS) yang bersumber dari iuran peserta JKN, hanya karena pada 2 tahun terakhir ini DJS itu arus kasnya surplus netto sekitar Rp 30 triliun. Kalau boleh dibilang, bahwa surplus itu bersifat semu. Karena potensi pengeluaran ke depan itu cukup besar, jika Kementerian Kesehatan menerbitkan kebijakan untuk menyesuaikan tarif Ina-CBGs FKTL, dan kapitasi FKTP untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat masih belum memuaskan.

Persoalan berikutnya yang dihadapi BPJS Kesehatan, adalah meningkatnya (rebound) peserta JKN, memanfaatkan akses pelayanan kesehatan di FKTL, yang selama 2 tahun terakhir ini menurun karena takut penularan wabah Covid-19 di RS.

Jika BPJS Kesehatan “terjebak” cost sharing perawatan pasien Covid-19 yang memerlukan biaya yang cukup besar, dan berakibatkan BPJS Kesehatan kembali “gagal bayar” klaim FKTL, maka itu resiko yang harus dipikul dan bahkan akan menjadi persoalan hukum, karena melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU SJSN dan UU BPJS yang merugikan peserta JKN dan Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut hemat kami, Keppres 24/2021, Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Deases 2019 (Covid-19) di Indonesia, tidak bisa sebagai legal standing untuk melakukan cost sharing pasien Covid-19, karena Keppres itu diperuntukkan kepada badan usaha, dan BPJS Kesehatan itu bukan badan usaha, tetapi lembaga negara yang melaksanakan Jaminan Sosial bagi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar 1945.

Semoga BPJS Kesehatan berhati-hati menggunakan DJS JKN, karena peruntukkannya sangat rigid dan jelas dalam UU SJSN dan UU BPJS. Bahkan pembukuannya perintah UU itu dipisahkan antara dana badan dan DJS JKN. Artinya walaupun dikelola oleh satu Badan, kedua jenis dana itu tidak boleh dibaurkan. Bukan saja soal dana. Terkait program pun, seperti misalnya di BPJS Ketenagakerjaan, dana Program JKK tidak boleh dibaurkan dengan Program lainnya (JHT, JP, dan JKm). Begitu besarnya dana JHT (sekitar 300 triliun), tidak boleh dibaurkan dengan DJS JKN. Itu jelas dan terang benderang dalam UU SJSN. Apalagi dasarnya adalah kebijakan dibawah UU.

 

CHAZALI H. SITUMORANG

Ketua DJSN 2011-2015 dan Dosen FISIP UNAS

Leave A Reply

Your email address will not be published.