“Aah! Nya banjir!
Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk
Rumeh ane kebakaran gare-gare kompor mleduk
Ane jadi gemeteran, wara-wiri keserimpet
Rumah ane kebanjiran gara-gara got mampet.”
Di atas adalah lagu legendaris berjudul “Kompor Meleduk” yang diciptakan oleh seniman legendaris Betawi almarhum Benjamin Sueb di tahun 1970. Syair lagunya justru masih sangat relevan dengan situasi Jakarta saat ini. Mengapa? Karena hingga detik ini, Jakarta masih saja dilanda banjir atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan genangan dan ketika banjir terjadi, sudah pasti akan meninggalkan sampah dan menyebabkan kemacetan.
Ketiga masalah klasik dari DKI Jakarta tersebut (banjir, sampah dan kemacetan), adalah ikon yang selalu mendapat tempat ketika dijadikan komoditi kampanye para elite politik untuk bertarung memperebutkan posisi sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. Apalagi untuk banjir tahun ini, terlepas pro dan kontra apakah Pilkada DKI 2022 akan tetap dilaksanakan atau tidak, banjir menjadi komoditas politik sejumlah elit dan para pasukan pendengung. Dengungan itu terutama di media massa dan media sosial.
Selayaknya mantra yang sangat sakti, maka siapapun pemimpin Jakarta, harus mau menerima cacian atau kritikan yang pedas, yang diakibatkan oleh ketiga permasalahan tersebut. Namun kondisi tersebut terjadi secara berulang-ulang terus yang pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang wajar. Rutinitas tahunan. Apalagi di momentum Pilkada.
Apa yang dialami Jakarta sebenarnya sama dengan kota–kota lainnya yang dilintasi oleh sungai–sungai hidup, namun karena Jakarta adalah pintu masuk sempurna untuk berkarir dalam hal apapun maka wajar bila kondisi Jakarta lebih tersorot dan terlihat dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Untuk dapat mengurai dan mengurangi ketiga masalah klasik tersebut, sudah seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi secara utuh bersama masyarakat dan lingkungan. Pembangunan juga harus sejalan dengan kondisi lingkungan dan tidak menghilangkan kultur yang berada di wilayah tersebut.
Pendekatan kebijakannya pun harus dimulai dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Berikan ruang dan fasilitasi pemikiran–pemikiran serta ide–ide sederhana dari masyarakat untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya tentu sesuai dengan koridor dan peraturan yang ada.
Bila partisipasi masyarakat dimunculkan dan dibangun serta dikembangkan, saya yakin permasalahan–permasalahan yang terjadi di kota Jakarta dan kota–kota besar lainnya dapat perlahan teratasi dengan baik, tentu ini bukan hal yang mudah dan secepat membalikan telapak tangan. Misal memasifkan pemakaian sumur biopori buatan pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mengedukasi masyarakat secara kontinyu untuk memilah sampah dan membuangnya pada tempat yang sudah disediakan. Ini mirip dengan pola perubahan perilaku New Normal ala wabah pandemi Covid-19.
Di saat bersamaan, Pemprov DKI Jakarta gencar membenahi saluran-saluran air, penyediaan tempat pembuangan sampah terpadu dan berteknologi tinggi sehingga mampu diolah dengan cepat, terarah untuk apa residunya dan tentu berbiaya terjangkau. Masyarat diedukasi, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana. Sinergi terjadi. Sinergi ini pula harus melibatkan pemerintah daerah penyangga DKI Jakarta mengingat kontur geografi Jakarta di bawah dari daerah seperti Bogor dan sekitarnya. Termasuk pemerintah pusat sehingga ke depan pola pembangunan di DKI Jakarta dan daerah penyangga selaras dengan topografi daerah dan memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang kerap dikesampingkan dalam menggencarkan pembangunan fisik kota selama ini.
Kita tidak perlu menduplikasi produk kebijakan dari luar atau kota–kota di luar negeri. Banyak kota dan desa di tanah air yang kualitasnya sangat luar biasa dan itu terjaga, baik yang sudah terekspos maupun yang tidak terekspos. Jakarta adalah pusat aktivitas dan tentu sorotan, belajar pada daerah lain yang sukses tentu tak perlu menjadi kendala hanya karena prestige misalnya. Fokus utamanya adalah bagaimana membuat tiga masalah klasik di atas bisa terkendali dengan baik.
Sinergi dan kolaborasi nyata dan utuh antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan, mau tidak mau harus diwujudkan atau kita akan kembali menjadi sekedar adlips saja. Sudah cukup masyarakat dan lingkungan hanya sebagai komoditi kepentingan sesaat saja, setelah itu semua kembali terlupakan. Membangun sinergi dan menggerakkan energi kolaboratif menjadi kunci ke depan bahwa permasalahan DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia adalah tanggung kita semua. Maka ke depan kita mampu menatap Jakarta jauh lebih baik dan mengendalikan banjir sehingga bisa living harmony with flood karena sudah memiliki sinergi dan kolaborasi yang strategik antara pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungan sekitar.
ERVAN PURWANTO
Ketua Umum Pemuda Cinta Tanah Air (PITA) dan Tinggal di Jakarta
