JAKARTA – Banyaknya jumlah warga DKI yang “nekat” mudik dan berhasil sampai ke kampung halaman untuk merayakan hari raya Idul Fitri adalah sebuah kenyataan yang harus disikapi bijak oleh Pemprov DKI.
Mudik bagi sebagian besar warga adalah perjalan sprititual untuk bisa berjumpa dengan ayah, ibu, kakak, adik, handai taulan, dan teman. Mudik dilakukan dalam suasana batin mencapai ridho orangtua agar diperantauan mendapat berkah, dan sudah berlangsung ratusan tahun lamanya.
Sehingga sulit menahan orang untuk tidak mudik. Disinilah perlu hadirnya pemerintah dalam mengantisipasi pengendalian angka positif Covid-19. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pendataan yang valid melalui aparatur desa, siapa saja yang pulang kampung.
Demikian disampaikan oleh Ketua Nasional Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Agung Nugroho, dalam keterangannya pada awak media, Sabtu (15/5/2021).
“Data valid tersebut berguna untuk dilakukan strategi tes, lacak, dan isolasi jika ditemukan pemudik yang positif di kampung halamannya,” ujar Agung.
Meski demikian, Agung menyatakan pesimis terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kampung halaman pemudik.
Harapan satu-satunya sekarang tinggal menunggu kepedulian pemerintah daerah tempat para pemudik kembali dari kampung halamannya.
Agung berharap pemerintah daerah yang menjadi tempat tujuan balik pemudik dari kampung halamannya dapat mengantisipasi pengendalian angka positif pasca libur lebaran.
“Jabar, Banten, dan DKI harus benar-benar fokus dan serius melakukan strategi test, lacak dan isolasi sehingga bisa memastikan bahwa pemudik yang positif Covid-19 bisa segera ditangani, sehingga bisa menekan atau meredam lonjakan angka positif Covid-19 pasca libur lebaran,” ujar Agung.
Dalam hal antisipasi terhadap lonjakan angka positif Covid-19. Agung memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI yang melakukan himbauan melalui spanduk yang mengingatkan warga untuk melakukan tes PCR gratis di pusekmas setelah kembali dari kampung halamannya. Dan spanduk-spanduk tersebut sudah tepat dipasang dipemukiman warga.
Namun tentunya tidak cukup hanya himbauan. Camat, lurah, satpol PP, dan puskesmas juga harus pro aktif untuk menjemput bola bila mana ada warga yang terdata mudik dan sudah kembali untuk diajak melakukan tes PCR di puskesmas.
“Tanpa peran aktif camat, lurah, satpol PP, dan puskesmas bisa jadi banyak warga yang enggan melakukan tes PCR berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Dan jika banyak yang tidak melakukan tes PCR maka harus bersiap menghadapi ledakan angka positif Covid-19 seperti tahun lalu,” pungkas Agung.
(an/bti)
