JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pedagang & Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI), Rahman Sabon Nama, meminta kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar meniadakan impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini. Pasalnya, menurut Rahman akibat kebijakan impor beras sebanyak 1,7 juta ton pada Maret 2018 lalu, justru masih menyisakan stok sebanyak 275.811 ton.
“Sebanyak ratusan ribu ton tersimpan mubadzir di gudang Bulog Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Sebanyak 50 persen dari jumlah stok itu turun mutu, tidak layak konsumsi untuk manusia. Lalu, pertanyaannya sekarang impor 1 atau 1,5 juta ton itu untuk kepentingan siapa?” kata Rahman kepada redaksi cakrawarta.com melalui sambungan telepon, Minggu (21/3/2021) dini hari.
Menurut pria alumnus Lemhanas itu, sebaiknya pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membatalkan impor itu dengan mengalihkan anggarannya guna pengadaan beras dari dalam negeri melalui pembelian gabah dan beras petani di dalam negeri.
Jika dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021) pekan lalu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menyatakan pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 juta hingga 1,5 juta ton dalam waktu dekat pada tahun ini. Alasannya, kebijakan impor sebanyak itu guna menjaga ketersedian dan harga beras dalam negeri.
Airlangga menjelaskan ada dua skema dalam hal menjaga pasokan beras di dalam negeri. Pertama, impor 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Perum Bulog. Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai Mei 2021 dan 500 ribu ton pada Juni-September 2021.
Namun, menurut Rahman, skema seperti itu tidak bersesuaian dengan kondisi lapangan.
“Justru saat-saat seperti ini merupakan musim panen raya yang berlangsung gencar pada Pebruari sampai Mei (2021),” imbuhnya.
Selain itu menurut observasi dari pihak APT2PHI, lanjut Rahman, panen tahun ini justru produktifitasnya bagus dimana diperkirakan luas panen total pada periode musim panen raya (MPR) mencapai 60,5% dari total 11,1 juta hektar areal panen total dalam negeri.
Itu sebabnya, Rahman menegaskan bahwasanya para petani harus dilindungi oleh pemerintah dari kerugian yang lebih dalam akibat harga gabah yang sedang anjlok dibawah biaya produksi di tengah musim panen raya.
“Kondisi itu sedang terjadi di sentra-sentara produksi seperti Ngawi, Kediri, Trenggalek di Jawa Timur dan Sragen, Pati, Boyolali di Jawa Tengah,” papar Rahman.
Untuk perlindungan petani padi dari kerugian sekaligus menggairahkan dan meningkatkan pruduksi dalam negeri, maka menurut Rahman, sebaiknya anggaran impor beras 1 juta sampai 1,5 juta ton dialihkan atau diberikan kepada Perum Bulog untuk menyangga harga gabah petani yang tengah anjlok di musim panen raya.
Spesialis masalah tanaman pangan dan holtikultura ini mengatakan, asosiasi yang dipimpinnya, APT2PHI, juga meminta kepada Perum Bulog, agar dapat menetapkan Harga Dasar Gabah/Beras (HDG/B) disesuaikan dengan tingkat upah minimum regional (UMR).
Rahman lebih jauh mengkritisi bahwa model paramalan harga gabah atau produksi padi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengikuti periode catur wulan, yaitu bulan Januari-April, Mei-Agustus dan September-Desember sudah harus ditinggalkan.
Perspektif peramalan (BPS) itu, kata dia, sudah tidak layak lantaran harga gabah (GKP) di tingkat produsen berbalik dengan pola panen. Yaitu, harga merosot pada musim panen raya, lalu meningkat setelahnya pada musim paceklik.
“Kejadian itu yang meresahkan petani ini bukan hanya sekali. Akan tetapi terus berulang dari tahun ke tahun di era pemerintahan Jokowi. Jadi, sudah tidak layak guna dan usang, model dan perspektif peramalan (BPS) seperti itu. Perlu update, ” pungkas Rahman.
(rsn/bti)
