JAKARTA – Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia) Rahman Sabon Nama, mengingatkan pada pemerintah bahwa skandal dugaan korupsi yang melibatkan Dirut Perum Jasa Tirta 2 Otorita Jatiluhur bisa berakibat menurunnya produksi beras nasional.
“Malahan bisa mendegradasi Jawa Barat sehingga tidak lagi memegang predikat lumbung beras terbesar Indonesia,” kata Rahman, Selasa (18/12).
Dia mengatakan, konsolidasi kebangsaan yang dilakukannya bersama APT2PHI di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Bandung, Subang, Cianjur, Karawang dan Kabupaten Purwakarta, menyerap aspirasi rakyat melalui tatap muka, menemukan berbagai persoalan pembangunan di lapangan terutama pada lahan pertanian antara petani pemanfaatan tanah negara dengan perusahaan swasta di Cipanas -Cianjur dan di Perum Otorita Jatiluhur di Purwakarta dan Karawang.
Ada dugaan kasus korupsi di Perum Jasa Tirta 2 Otorita Jatiluhur, katanya, dan apabila tidak ditangani secara lebih serius bisa berakibat pada menurunnya produksi beras, sehingga Jawa Barat terancam tidak lagi menjadi lumbung beras terbesar di Indonesia.
Ancaman itu terjadi, apabila sarana dan prasarana menghambat kontinitas penyediaan air pertanian dan mengalami kendala akibat dari tidak hanya masalah korupsi. “Tetapi juga akibat dari salah dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bendungan Jatiluhur.
APT2PHI, kata Rahman, mendapat laporan ditemukan adanya dugaan korupsi di Otorita Jatiluhur oleh Dirut PerumJasa Tirta 2 yaitu korupsi 1/3 dari total biaya proyek proyek strategis di mark up sehingga Perum yang mengelola Bendungan air untuk mengairi pertanian, kebutuhan listrik, industri dan bahan baku Air Minum itu tidak terawat baik bahkan mengalami kerugian.
Oleh karena itu, APT2PHI mengingatkan pada pemerintah bahwa dalam kerangka memperkuat ketahanan pangan nasional, maka pentingnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk menjaga dan merawat aset lebih kurang 150 unit bendungan besar peninggalan Presiden Soeharto ini, guna memacu produksi beras dalam negeri yang lebih serius di masa mendatang, agar pemerintahan Jokowi tidak terus bergantung pada impor beras.
Rahman pun mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa ada elit di sekitar Presiden sedang merancang agar pemerintah kembali melakukan impor beras di awal 2019. Mereka mengutak-atik data luas baku sawah 2018 lebih sempit, sehingga memicu kontroversi selisih luas sawah yang sangat besar di berbagai daerah, banyak yang hilang atau menyusut luasnya antara data yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memanfaatkan teknologi citra setelit dengan obyek sample area dan luas panen. Kontroversi menyusutnya luas baku yang dirilisnya dengan data dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) .
Oleh karena itu, Rahman menyarankan agar sambil melakukan pembenahan perbaikan data pangan dan sawah, pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan pemberlakuan tarif yang tinggi untuk melindungi petani.M enurutnya kebijakan ini lebih transparan dan lebih murah ongkosnya.
“Juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi dan terjaminnya harga beras yang tidak merugikan petani dan konsumen bila dibandingkan dengan stok publik seperti sekarang,” tandas Rahman Sabon Nama.
(bm/bti)
