MADIUN – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada Selasa (27/9/2016) seusai memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara menyatakan akan membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di perairan Natuna (Kepulauan Riau) dengan memindahkan nelayan dan pangkalan pendaratan nelayan di Jakarta, Pontianak, Belawan dan Batam ke Natuna. Kerap saja ide tersebut mendapatkan dukungan dari beragam pihak salah satunya dari Asosiasi Pedagang Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI).
Ketua Umum APT2PHI, Rahman Sabon Nama mengapresiasi solusi kebangsaan perairan Natuna yang digagas Susi tersebut dan mengingatkan agar semua pihak mendukung langkah kerakyatan terkait pendayagunaan sumber daya ekonomi kelautan di perairan Natuna dan ZEE (Zona Ekonomi eksklusif) untuk kepentigan keamanan dan ekonomi nasional.
“Menurut saya hal ini dilakukan Susi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat khususnya nelayan. Saya berharap agar kementerian dan lembaga terkait bisa saling kordinasi dan mendukung program Menteri Susi ini,” ujar Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com, Rabu (28/9/2016) melalui sambungan telepon dari Madiun Jawa Timur.
Menurut Rahman Sabon, rakyat sudah capek mendengar silang pendapat dan saling menyalahkan di antara pembantu presiden dan diumbar di ruang publik. Ini adalah momentum presisi menurut pria kelahiran Nusa Tenggara Timur itu bagi Pemerintah untuk berbuat nyata dengan kerja keras dan mengakhiri kegaduhan. “Menteri Susi patut kita acungi jempol dengan konsep ekonomi kerakyatannya ini,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Susi Pudjiastuti menyatakan juga akan meningkatkan peluang Sumber Daya Ikan (SDI) nasional yang belum dimanfaatkan sebesar 304.311 ton. Selain itu, dikatakan bahwa pangkalan sentra pendaratan ikan akan dipindahkan dan secara integratif akan dibangunkan cold storage dengan kapasitas 2oo ton hingga 3.ooo ton.
Rahman Sabon memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan mengalami penurunan dari target 5,2% akibat adanya pemotongan anggaran APBN yang cukup besar. Sehingga rencana perampungan pembangunan pelabuhan perikanan di Selat Lampa di perairan Natuna akan sangat berdampak pada upaya menekan laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan menurun tersebut.
APT2PHI sebagai wadah perjuangan kepentingan petani, nelayan, buruh dan pedagang pangan, lanjut Rahman Sabon, mendukung penuh setiap program-program Pemerintah yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk itu, menurut Rahman Sabon pihak APT2PHI juga menyarakan beberapa hal untuk dilakukan agar tujuan tersebut segera terwujud. Pertama, pembangunan fasilitas pangkalan BBM bersubsidi untuk nelayan dan juga membangun rumah sehat huni nelayan dan buruh untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Kedua, ikan hasil tangkapan nelayan bisa langsung diekspor ke luar negeri dengan maskapai penerbangan BUMN yakni Garuda dengan kapasitas 5-10 ton.
“Cara pengiriman hasil ikan dengan Garuda ini penting untuk memangkas distribusi biaya yang dirasa sangat tinggi. Akhirnya, harga jual ikan kita bisa bersaing dengan harga ikan dari China, Thailand dan Jepang,” tambahnya.
Sementara itu, untuk pengawasan di laut baik terhadap ilegal fishing atau penyelundupan berbagai kebutuhan pangan strategis seperti beras, gula dan pupuk, Pemerintah disarankan untuk memperkuat armada patroli dan alat pendeteksi perairan Badan Keamanan Laut (Bakamla) bisa berkordinasi dengan kapal patroli KKP dan TNI AL. Bahkan menurut Rahman Sabon, Kepala BIN bisa menjalin kordinasi intelijen maritim yang kuat guna mendukung kebijakan Menteri KKP Susi dalam menyukseskan poros maritim dan mengamankan sumber daya laut ikan dan Migas atas klaim sepihak Tiongkok atas Natuna dan ZEEnya mengingat hal ini merupakan salah satu ancaman keamanan yang harus dihadapi.
Dalam rangka mendukung langkah Menteri Susi tersebut, Rahman Sabon berharap Presiden Joko Widodo dapat memerintahkan Menko Kemaritiman, Menteri Pertahanan dan Bappenas segera melaksanakan pembangunan infrastruktur pertahanan di Natuna baik dermaga, lapangan terbang maupun fasilitas pertahanan lain sehingga patroli udaradan laut secara rutin dapat dilakukan untuk mengawal dan melindungi kapal nelayan sesuai ketentuan hak berdaulat di ZEE.
“Untuk Menteri Susi sendiri saya sarankan agar memanfaatkan WPP-RI di kawasan Natuna dengan mengerahkan kapal-kapal ikan yang menengah dan besar. Perlindungan nelayan kita harus memakai jenis KRI dan kapal Bakamla bukan kapal kecil berbobot 5 GT seperti selama ini ,” tegas Rahman mengakhiri pernyataannya.
(bm/bti)
