Saturday, April 27, 2024
HomePendidikanAnggota DPRD Jatim: Kasus SDN Mandung 01 Hanyalah Fenomena Gunung Es

Anggota DPRD Jatim: Kasus SDN Mandung 01 Hanyalah Fenomena Gunung Es

Seorang guru honorer yang sedang mengajar di tenda darurat yang didirikan wali murid di SD Mandung 01 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, Madura, pada Senin (27/1/2020).

BANGKALAN – Kasus mengenai swadaya wali murid SDN Mandung 01 di Kecamatan Kokop, Bangkalan ternyata justru membuka berbagai macam fakta lain dunia pendidikan di Bangkalan khususnya perdesaan. Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Madura, Mathur Kusyairi, soal SDN Mandung adalah fenomena gunung es. Persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Bangkalan memang terkesan kurang diperhatikan.

“Sarana prasarana masih jauh dari pemenuhan kebutuhan untuk penyelenggaraan pendidikan, selain gedung jg kelengkapan lainnya, perpustakaan dan lab. Standar Pelayanan Minimum (SPM) ini kan super jomplang. Dan Pemkab Bangkalan tampak tutup mata akan fakta-fakta ini,” ujar Mathur kepada redaksi cakrawarta.com, Kamis (30/1/2020) dini hari.

Aleg asal Bangkalan itu menyatakan fakta mencengangkan lainnya. Menurutnya. Malah proporsi guru PNS dan honorer sangat timpang di Bangkalan. Mayoritas pengajarnya adalah guru sukwan dengan bahkan gaji sangat jauh dari kata layak.

“Ada banyak guru sukwan yang bergaji 300ribu/bulan. Mereka bahkan termasuk full timer di sekolahnya. Kasihan sekali nasibnya,” imbuh Mathur.

Karenanya, aktifis anti korupsi tersebut mengusulkan agar para guru sukwan ini ditambah gajinya melalui skema insentif dan dialokasikan melalui APBD.

“Jika guru ngaji bisa diberi insentif kenapa guru sukwan tidak bisa. Mereka adalah garda terdepan pendidikan dasar, kalau kepala daerah tak mau menganggarkan ya patut dipertanyakan komitmennya terhadap dunia pendidikan,” tandasnya.

Selain itu, anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut mengharapkan ada kebijakan dinas terkait agar guru honorer dengan ijazah pendidikan guru agar dialihkan ke tingkat sekolah dasar.

“Karena PNS adalah ranah pusat yang bisa dilakukan Pemda yang mengalihkan guru honorer yang punya ijazah sarjana Pendidikan ke desa-desa yang kekurangan guru. Kebanyakan guru honorer di desa-desa juga bukan sarjana pendidikan. Miris memang keadaan ini dan harus segera diatasi,” pungkas pria yang pernah dikirim ke Amerika Serikat untuk program good and clean government ini.

(bus/bti)

RELATED ARTICLES

Most Popular