JAKARTA – “Saripati dari kebebasan pers itu self-righting process atau proses memperbaiki diri yang dialami setiap individu, yang ujungnya kita dapat menilai, memilih, memilah dan menentukan yang disampaikan oleh media massa. Sisi mana yang kurang dan harus kita bisa perbaiki, mengingat di negara demokratis, usulan dan saran sangat penting sehingga bisa melihat dari berbagai perspektif sebagai bahan perbaikan,” demikian ucap Fahd El-Fouz A Rafiq di Jakarta pada media ini ketika ditanya mengenai peran dan nasib jurnalis tanah air, Senin (13/3/2023).
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Barisan Pemuda Nusantara (Ketum DPP BAPERA) tersebut mengatakan bahwa setiap ide atau gagasan punya kesempatan yang sama untuk dikembangkan. Karenanya, instrumen peningkatan kualitas SDM paling baik adalah ide dan inovasi baru.
“Memang ada perbedaan dalam menyampaikan kritik dan saran, khususnya media massa. Semua kembali pada kualitas dari SDMnya. Ada yang sarkastik dan mengkritik tanpa solusi. Ada yang beri saran dengan narasi-narasi mencerdaskan berdasarkan data dan sejarah plus bahasa presisi. Adalagi yang beri saran dan kritik dengan terbawa suasana euforia isunya hingga nampak emosional. Karenanya, jadi jurnalis bukanlah perkara mudah,” paparnya.
Menurut Fahd, untuk jadi jurnalis dibutuhkan passion yang hebat dalam hal kesungguhan menggali informasi bahkan ada yang mencari tanggapan dari para analis untuk dicari benang merahnya dari isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di publik.
“Suka atau tidak suka, profesi jurnalislah yang bisa mengangkat seseorang dan media menjadi pilar ke-4 setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam kemajuan suatu negara,” tandasnya.
Mantan Ketum PP AMPG tersebut melihat setidaknya terdapat 3 permasalahan utama pers Indonesia yaitu soal kesejahteraan jurnalis, kekerasan terhadap jurnalis dan akses informasi bagi jurnalis penyandang disabilitas.
“Kesejahteraan jurnalis menjadi kunci penting karena berkaitan dengan profesionalitas dan independensi. Jika jurnalis sejahtera, maka gerbang untuk mencapai Indonesia Maju itu sudah di depan mata. Karena merekalah yang menulis infomasi dan menyebarkannya ke publik. Menulis itu soal skill loh. Butuh konsentrasi dan ketelitian,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait isu kekerasan terhadap jurnalis, menurut Fahd diawali oleh ketidaksejahteraan sehingga demi alasan ekonomi kemudian ada oknum jurnalis yang harus melawan kode etik jurnalistik yang telah ditentukan.
“Saya searching di Google, banyak oknum wartawan melakukan pemerasan dan nekat mencatut nama pers untuk memuluskan modusnya. Ini yang menjadi awal buruk profesi wartawan dalam tanda kutip ‘icintai tapi dibenci’. Intinya, persoalan ini tidak jauh dari urusan ekonomi dan ini harus dicarikan solusinya,” tukasnya.
Fahd kadang heran dan menyayangkan ketika dirinya mendapati beberapa serpihan data di lapangan, dimana ia melihat adanya jarak antara wartawan mainstream dan non–mainstream.
“Padahal kan mereka satu profesi ya, lah kok berkubu seperti itu. Kadang saling injak dan tikam sesama profesi untuk mencari segenggam berlian,” sindirnya.
Mantan Ketum DPP KNPI tersebut mengakui, memang tidak semua jurnalis memiliki gaji tetap dan harus bagi hasil dengan perusahaan apalagi perusahaannya hanya mengandalkan dari iklan untuk pendapatan kantor.
“Ini menjadi PR besar untuk para pengusaha media baik yang besar, menengah dan kecil serta harus dicarikan solusinya sesegera mungkin,” sarannya.
Keprihatinan Fahd terhadap nasib sebagian jurnalis terutama yang belum sejahtera itu mengingatkan mantan Ketum Gema Ormas MKGR pada beberapa kisah di masa lalu. Dimana, putra penyanyi dangdut legendaris A Rafiq itu memberikan contoh dimana di Jakarta, era Gubernur Ali Sadikin, setiap berita negatif tentang dirinya di-stabilo merah.
“Beliau stabilo merah itu berita karena sebagai seorang pemimpin, beliau memerlukan kontrol dan kritik sebagai masukan untuk melakukan kinerja. Dengan menghargai kontrol dan kritik dunia pers justru terbukti pemerintahan Ali Sadikin dipuji publik sebagai success story,” ujar Fahd.
Sementara itu, tak hanya di Jakarta dengans sekuel kisah singkat Ali Sadikin, di Amerika Serikat, lanjut Fahd, pada era Presiden Bill Clinton, ada unit kerja khusus yaitu National Security Agency.
“Dimana dengan dibentuknya NSA, pemerintah Amerika Serikat menjadi patokan negara demokratis terkait wujud pengakuan suatu negara terhadap pers sebagai pilar kekuatan demokrasi ke-4 di negaranya,” paparnya.
Karena itu, Fahd melihat data di lapangan, ketika banyak orang yang mengkritik dan memberikan saran, ternyata yang dikritik justru sosok individunya yang kena black campaign bukan soal kinerjanya.
“Ini yang menjadi faktor awal banyak pejabat dan publik figur kurang respek dengan oknum jurnalis bahkan sampai urusan sangat privasi ditanyakan. Kan juga kurang etis ini namanya,” tegas Fahd.
Karenanya, kedua belah pihak, lanjut Fahd, juga harus saling introspeksi diri sehingga bisa saling melengkapi sembari melakukan tupoksinya masing-masing menuju pembangunan demokrasi yang lebih maju dan kuat di Indonesia.
“Jadi, jurnalis terutama oknum-oknum itu, harus melihat dan mengenal obyeknya terlebih dahulu dengan mencari tahu, menganalisa dan distrategikan karakter orang yang mau diwawancara. Segala sesuatu ada batasnya. Kebebasan pers juga ada limit-nya. Karena sesuatu yang berlebihan juga nggak baik dan ditakutkan akan menimbulkan hoaks atau fitnah yang menyebabkan si objek pemberitaan jadi jengkel. InsyaAllah ke depan, menjadi lebih baik di semua lini termasuk perbaikan kesejahteraan, nasib dan kualitas jurnalistik kita menuju penguatan demokrasi yang lebih bagus. Saya yakin kita bisa,” tutup Ketua Bidang Ormas DPP Partai Golkar.
(asw/bus)
