JAKARTA – Keputusan Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi pengacara pasangan calon (paslon) Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin rupanya terus menuai polemik. Jika sebelumnya, advokat ternama yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyatakan keputusannya “merapat” ke paslon bernomor 01 itu murni sebagai advokat. Bukan dalam kapasitas dirinya sebagai Ketum PBB.
““Jadi pengacara (Jokowi-Ma’ruf Amin, red.) ya rapopo. Advokat kan tidak bisa diidentikkan dengan kliennya. Itu kata UU Advokat,” ujar Yusril pada redaksi cakrawarta.com, Selasa (6/11/2018)
Pernyataan Yusril itu rupanya ditanggapi beragam oleh koalisi Prabowo Subianto, salah satunya politikus Partai Gerindra Habiburrokhman. Menurut advokat kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu, dirinya tak gentar jika harus berhadapan dengan Yusril nantinya apabila ada perkara hukum terkait proses Pilpres 2019.
“Sebagai sesama lawyer, saya tidak gentar sedikit pun apabila nanti harus berhadapan dengan beliau (Yusril, red.). Di kubu kami masih banyak lawyer muda militan yang konsisten di garis perjuangan mendukung Prabowo-Sandi. Kami menghormati pilihan Beliau apa pun alasannya termasuk jika alasan tersebut adalah adanya honorarium profesional,” ujarnya dalam suatu pernyataan pers, Selasa (6/11/2018).
Menanggapi pernyataan Habiburrokhman tersebut, Yusril merilis pernyataan pers guna menjelaskan situasinya. Klarifikasi tersebut ditujukan khusus memang untuk pernyataan Habiburrokhman. Berikut bunyi rilis Yusril:
“Saya tentu faham sistem pemerintahan Malaysia dan sistem pemerintahan Indonesia. Tidak pernah saya menyamakannya, tetapi dalam hal membentuk “koalisi” (yang sebenarnya tidak ada dalam sistem presidensial) perbandingan dengan Malaysia itu akan banyak membantu dalam menyusun “koalisi” dalam Pemilu serentak di Indonesia. Sebagai calon — atau bahkan sekarang mungkin sudah — Ketua Koalisi, saya menyarankan kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi agar mengundang Ketua2 partai dan mendiskusikan format koalisi seperti apa yang akan disepakati bersama antar partai.
Kalau partai2 hanya diajak koalisi mendukung pasangan calon Prabowo-Sandi tanpa format yang jelas, sementara pada detik yang sama rakyat memilih Presiden dan Wapres serta memilih caleg pada semua tingkatan, maka pembagian “peta dapil” menjadi sangat penting sebagaimana dapat dicontoh sebagai perbandingan dari Pemilu di Malaysia. Dalam Pemilu, di suatu dapil di Malaysia tidak akan terjadi tabrakan antara sesama partai koalisi, katakanlah UMNO atau Pakatan Harapan, karena kesepakatan telah dibangun lebih dahulu.
Dalam “koalisi” di Indonesia sekarang ini, di satu pihak anggota koalisi disuruh all out kampanyekan Prabowo-Sandi, tetapi dalam pileg di suatu dapil sesama anggota koalisi saling bertempur untuk memperoleh kemenangan bagi partainya. Nanti yang akan terjadi adalah Prabowo- Sandi menang pilpres, tetapi dalam pileg (pilihan legislatif) yang sangat diuntungkan adalah Gerindra, yang kemungkinan akan menjadi partai nomor 1 atau nomor 2. Partai-partai anggota koalisi yang lain bisa babak belur. Ini saya saya katakan dalam Pileg di Dapil, PBB bisa “digergaji” oleg Gerindra.
Saya berharap Ketua Koalisi, Prabowo, undang semua Ketua Partai Koalisi bahas masalah ini, agar semua peserta koalisi merasa nyaman bersama2 berjuang dalam koalisi. Namun kalau Ketua Koalisi tidak pernah mau membahas masalah ini, saya menganggap Ketua Koalisi hanya mau enaknya sendiri, tanpa perduli dengan nasib partai peserta koalisi lainnya. Saran ini sudah saya sampaikan ke Pak Prabowo melalui Pak Sandi, tapi sampai hari ini tidak pernah ditanggapi.
Saya utus Kaban dan Ferry Noor bertemu Habib Riziq bahas masalah ini. Hasilnya, sejumlah tokoh dan ulama merumuskan “Draft Aliansi” di rumah KH A Rasyid Abdullah Syafii. Draft itu sudah dilaporkan ke HRS (Habib Riziq) oleh Munarman dan dikirimkan tanggal 13 Oktober 2018 ke Pak Prabowo untuk direspons. Hingga kini tidak ada respons apapun dari beliau.
Saya sengaja menulis ini menanggapi apa yang ditulis oleh Sdr Habiburrokhman, supaya masyarakat mengetahui latar belakang mengapa saya pribadi berpendapat koalisi yang ingin dibangun dibawah pimpinan Partai Gerindra itu tidak jelas format dan arahnya. Demikian adanya. (Yusril Ihza Mahendra)”
(bm/bti)
