Saturday, April 20, 2024
HomeEkonomikaYusril Bantu KSPI Uji Materi Perpres Tenaga Kerja Asing

Yusril Bantu KSPI Uji Materi Perpres Tenaga Kerja Asing

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. (foto: isitimewa)

 

JAKARTA – Advokat dan sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra membenarkan pernyataan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Said Iqbal bahwa dirinya bersedia membantu organisasi buruh itu untuk melakukan uji materil Perpres No 20/2018 ke Mahkamah Agung RI.

“Saya akan bertindak sebagai Kuasa Hukum organisasi buruh KSPI untuk menguji materil Perpres kontroversial yang diteken Presiden Jokowi dengan petitum maksimal agar Mahkamah Agung membatalkan Perpres karena bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukannya dari Perpres,” kata Yusril kepada media melalui keterangan pers.

Yusril menambahkan bahwa dirinya telah berbicara dengan Ketua KSPI Said Iqbal melalui telepon minggu yang lalu. Sementara empat orang Pengurus KSPI juga telah menemuinya di DPP Partai Bulan Bintang untuk mendiskusikan uji materil Perpres tersebut.

“Sebagai organisasi pekerja, KSPKI tentu mempunyai legal standing untuk menguji Perpres itu, karena isinya merugikan kepentingan buruh atau pekerja Indonesia dan sebaliknya menguntungkan buruh asing,” imbuhnya.

Yusril menegaskan bahwa dirinya mempunyai komitmen yang teguh untuk membela kelompok tertindas oleh kesewenang-weanangan penguasa, apalagi terhadap buruh yang jumlahnya begitu besar di negara kita.

“Kami punya komitmen untuk selalu membela kelompok tertindas oleh kesewenangan penguasa,” tegas Yusril.

Yusril juga mengemukakan keheranannya mengapa Presiden Joko Widodo yang digambarkan berjiwa populis pro rakyat, melalui Perpres ini malah pro asing dan sama sekali tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Karena itu, tegas Yusril, dirinya siap membela kepentingan buruh secara sukarela.

“Mudah-mudahan uji materil terhadap Perpres Nomor 20/2018 akan memperkuat tuntutan KSPI yang berencana melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut Perpres itu tanggal 1 Mei nanti,” kata Yusril mengakhiri keterangannya.

(bti)

RELATED ARTICLES

Most Popular