JAKARTA – Presiden Joko Widodo membebaskan wartawan asing melakukan peliputan di Papua. Aparat kontra intelijen RI harus semakin waspada. Sebab jurnalis adalah kedok paling ideal bagi intelijen asing untuk melaksanakan aksinya.
“Kebijakan Presiden Jokowi harus diimbangi kesiapan aparat kontraintelijen di Papua. Jika tidak, upaya melindungi Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI yang sudah bertahun-tahun dilakukan bisa sia-sia,” ujar pengamat intelijen UI Ridlwan Habib dalam pernyataannya di Jakarta (11/05).
Di era sebelumnya, kebijakan meliput di Papua bagi wartawan asing sangat ketat. Jurnalis asing harus mendapatkan persetujuan dari badan yang disebut Clearing House. Anggota clearing house terdiri dari aparat BIN, Bais, Polri, Kemenkopolhukam, Kementerian Luar Negeri dan Ditjen Imigrasi. Itu dilakukan agar tidak ada intel asing yang memanfaatkan kedok jurnalis untuk mendukung OPM di Papua.
“Intel asing berkedok wartawan bisa melakukan permainan opini dan propaganda soal Papua yang merugikan NKRI. Ini harus diwaspadai,” kata alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI tersebut.
Intelijen asing berjubah wartawan bisa leluasa mensuplai informasi, membawa data dari dan ke luar Papua, termasuk memasukkan dukungan-dukungan bagi gerakan OPM. Dukungan itu bisa berupa dana, akses internasional, suplai informasi dan sebagainya.
“Karena itu, walaupun sudah bebas meliput, harus benar-benar jurnalis yang bisa disana. Kalau intel asing berbulu wartawan harus ditangkal,” kata Ridlwan.
Kelihaian intelijen asing dengan cover job sebagai wartawan bisa merugikan upaya pembangunan Papua yang sangat dinamis di era Joko Widodo. Kebijakan Jakarta yang lebih peduli Papua juga bisa dibelokkan oleh propaganda negatif intelijen asing.
“Intel asing bisa mengaku membuat film dokumenter tentang keindahan danau Sentani di Papua, eh ternyata sampai luar negei isinya film propaganda menjelek-jelekkan TNI. Ini harus diantisipasi,” kata Ridlwan.
Dengan menyamar sebagai wartawan, intel asing juga bisa dievakuasi dengan mudah oleh negara pengirim jika tertangkap atau terluka dalam tugas penyusupannya di Papua.
Direktur Eksekutif Indonesia Intelligence Institute itu meyakini Presiden Joko Widodo punya strategi lain untuk memajukan Papua sebagai provinsi paling timur NKRI. “Ide yang humanis ini jangan sampai blunder. Aparat kontra intelijen kita harus benar-benar siap dan jangan sampai kecolongan,” pungkas Ridlwan. (RH)
