JAKARTA – Dalam beberapa hari ini beredar kabar bahwa DPP PDIP telah menetapkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Hidayat untuk berlaga di Pilkada DKI 2017 mendatang. Kabar ini berembus kencang sehingga menimbulkan kasak-kasuk di kalangan elit parpol atau para penantang petahana.
Tetapi isu mengenai beredarnya pernyataan politik yang menyebut berasal dari Achmad Basarah, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa besok, Minggu (21/8/2016) pada pkl 11.45 WIB bertempat di kantor DPP PDI Perjuangan akan dideklarasikan kandidat duet Ahok-Djarot dibantah oleh Ahmad Basarah sendiri.
“Itu berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bukanlah kewenangan saya sebagai Wasekjen DPP PDI Perjuangan untuk mengumumkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta apalagi mengumumkan waktu deklarasinya,” ujar Ahmad Basarah dengan nada tegas dalam keterangan persnya, Sabtu (20/8/2016).
Menurut Ahmad Basarah, keputusan mengenai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI saat ini sudah diserahkan DPP PDIP kepada instansi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat hak prerogatif partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan. “Sejauh ini Ibu Mega belum memberikan keputusan ataupun instruksi apapun terkait pilkada DKI. Beliau saat ini masih terus menyerap berbagai aspirasi dan dinamika sosial politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” imbuh Basarah.
Dijelaskan Basarah, bahwa Megawati selaku Ketua Umum tengah memperhatikan harapan masyarakat Jakarta untuk mendapatkan pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan warga DKI Jakarta tetapi dengan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan warga DKI Jakarta.
Sebagai ibu kota negara, menurut Ahmad Basarah, Jakarta harus menjadi etalase Republik di mata dunia internasional, oleh karena itu, Megawati dan PDIP mengharapkan agar tidak ada kemiskinan lagi di ibukota dan stabilitas sosial dan politiknya pun tetap terjaga.
“Karena itu, untuk mewujudkan semua itu diperlukan pemimpin yang berjiwa gotong royong dan mengayomi semua lapisan masyarakat, terutama kaum marhaen yang nasibnya harus diselamatkan dan disejahterakan,” pungkasnya.
(bti)
