JAKARTA – Sejak beberapa waktu lalu, muncul sebuah komunitas bernama TemanAhok yang terlihat di berbagai lokasi di DKI Jakarta terutama mall dan lokasi strategis lainnya. Komunitas ini ternyata mengumpulkan KTP warga DKI untuk mendukung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok. Ini jelas aneh mengingat saat momen Pilkada di DKI masih 2 tahun lagi. Tak pelak, banyak warga DKI yang mengeluhkan apa yang dilakukan TemanAhok tersebut.
Sehubungan dengan banyaknya keluhan warga DKI yang ada, tim Cakrawarta mencoba mewawancarai Bastian P. Simanjuntak, Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo). Menurut keterangan Bastian, banyak keluhan warga DKI yang masuk ke Geprindo melalui surat elektronik maupun secara lisan.
“Banyak keluahan masuk ke kami atas reaksi banyaknya video-video kampanye TemanAhok yang tersebar di media sosial dan pendirian posko TemanAhok di banyak mall di DKI dan pemukiman penduduk, maka kami menghimbau agar TemanAhok segera menghentikan segala aktifitas kampanye pengumpulan KTP baik yang dilakukan di media sosial maupun di tempat-tempat umum karena bisa dikategorikan sebagai kampanye yang nyuri start sehingga bisa dikatakan ilegal,” ujar Bastian di Jakarta, Senin (21/9).
Bastian menambahkan, bahwa aktivitas dari TemanAhok dapat dikatakan sebagai kampanye dan telah melanggar aturan Pemilu yaitu yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 dan PKPU No. 7 Tahun 2015 dimana dalam aturan tersebut jelas tertulis bahwa kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah di tentukan oleh KPU adalah merupakan kegiatan yang dilarang.
“Video kampanye TemanAhok yang nyuri start itu menurut saya sangatlah tidak pantas di saat Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI. Video tersebut sangat “lebay” dimana Ahok dicitrakan sebagai orang yang paling bersih, paling berani, dan selalu benar, padahal pada saat yang bersamaan Ahok mendapatkan rapor merah oleh BPK,” tegas Bastian.
Pihak Geprindo juga menyayangkan adanya cuplikan video TemanAhok yang terkesan menghasut masyarakat Indonesia untuk membenci institusi-institusi negara lainnya seperti DPRD yang dijuluki sebagai tukang begal APBD, dan BPK sebagai institusi yang hasil auditnya diragukan kebenarannya. “ini kan aneh dimana Ahok dicitrakan selalu benar sedangkan institusi negara lainnya yang tidak sejalan dengan ahok selalu salah,” imbuh Bastian.
Pihak Geprindo menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok melalui TemanAhok itu merupakan indikasi kuat mantan pasangan Jokowi di 2012 lalu tersebut merupakan politikus ambisius, bahkan dengan karakter kasarnya itu Ahok dianggap bukanlah tokoh yang patut menjadi contoh bagi masyarakat.
“Melalui aktivitas TemanAhok ini, kita akan menyadari Ahok hanyalah seorang politikus yang sangat berambisi kembali terpilih menjadi gubernur DKI tahun 2017. Ahok bukanlah seorang tokoh masyarakat, perkataan- perkataan kasarnya dan sikap otoriternya sangat jauh dari figur seorang tokoh. Kita baru kenal dia pada 2012 sebagai cawagub,” imbuh Bastian.
Karenanya, Geprindo meminta TemanAhok untuk menghentikan aktivitas yang dianggap sebagai kampanye dini itu dan memberi waktu hingga akhir September ini.
“Tolong segera hentikan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Jika hingga akhir bulan ini, masih saja ada pengaduan warga DKI ke Geprindo mengenai aktifitas-aktifitas kampanye TemanAhok yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan warga, maka kami akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu maupun ke pihak kepolisian,” pungkasnya.
(bps/bti)
