Viral Risma “Ngamuk”, PDIP: Hindari Ego Kepemimpinan!

342
ilustrasi

 

JAKARTA – Kamis (28/5/2020) Walikota Surabaya Tri Rismaharini tampak marah dan “ngamuk” karena rencana semula ratusan warga Surabaya akan diberikan swab test dengan menggunakan mobil PCR bantuan BNPB pusat. Ternyata tanpa sepengetahuannya, mobil PCR tersebut telah berpindah ke daerah lain di Jawa Timur yang diklaim pihak Pemprov Jatim lebih membutuhkan mengingat mereka tidak memiliki laboratorium swab test sendiri.

Meresspon kejadian di Surabaya itu, pihak DPP PDI Perjuangan dimana Risma juga adalah kader dan Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan. Respon itu diberikan oleh Hasto Kristiyanto selaku Sekjen DPP PDIP.  Menurut Hasto, Risma selalu bekerja keras untuk warganya tanpa mengenal lelah.

“Rakyat tahu bahwa beliau sosok kreatif dan menjadikan Surabaya bersih dan begitu indah. Juga harus dipahami bahwa Kota Surabaya itu tempat dimana berlokasi beberapa rumah sakit rujukan penangganan Covid-19. Surabaya berpenduduk terbanyak di Jawa Timur. Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut,” ujar Hasto dalam keterangan persnya yang diterima redaksi cakrawarta.com, Sabtu (30/5/2020).

Hasto berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan.

“Seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan wajib ke depankan kepentingan rakyat, tanpa membeda-bedakan pilihan politik warganya, dan juga tidak boleh ada diskriminasi atas SARA. Semua harus kedepankan kerja gotong royong untuk kemanusiaan. Kini saatnya terus kembangkan semangat kerjasama,” imbuhnya.

Hasto menegaskan bahwa PDIP akan terus mengambil langkah inisiatif, dengan gerakan gotong royong, dimana struktur Partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Pimpinan DPRD yang dari PDI Perjuangan wajib membantu rakyat melalui kebijakan relokasi anggaran, bantuan jamu dan obat-obatan, alat pelindung diri, disinfektans, dan juga mendorong gerakan menanaman tanaman yang bisa di makan.

“Dalam sutuasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan daripada ego kepemimpinan,” pungkas Hasto mengakhiri keterangannya.

(bti)