Kamis (7/4/2016), Pesiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menterinya untuk menggelar sidang paripurna Kabinet Kerja. Pada kesempatan itu, Presiden kembali menegaskan, politik pemerintah saat ini, yaitu politik kerja dan tidak hanya wacana, apalagi membuat kegaduhan yang dipertontonkan ke publik. Tentu saja pernyataan Presiden itu sangat beralasan karena tercapai dan tidaknya kinerja pembangunan di bawah pemerintahan Jokowi sangat tergantung pada kinerja para Menterinya. Yang sangat penting dalam hal ini adalah sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan para Menteri saat Presiden langsung memimpin sidang kabinet pertama usai melantik pembantunya pada Oktober 2014 lalu itu.
Pada sidang kabinet kemarin, Presiden menyampaikan 3 (tiga) hal penting yaitu, pertama tidak ada lagi visi dan strategi perencanaan di masing-masing kementerian, yang akan dijalankan adalah Visi dan Perencanaan Strategis Presiden yang tertuang dalam gerakan Revolusi Mental dan Strategi pencapaian Trisakti dan Nawacita. Kedua, tidak ada lagi ego sektoral di masing-masing kementerian dimana dengan jelas dan tegas Presiden meminta untuk saling berkonsolidasi dalam menyusun berbagai program dan berkoordinasi dalam implementasinya. Karena jika konsolidasi dan kordinasi tidak berjalan, dampaknya tidak hanya akan membuat kegaduhan, tetapi juga akan membuat program yang tumpang tindih yang berimplikasi pada inefisiensi anggaran. Ketiga, setiap kementerian harus mampu membangun sinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) sebelum membuat kebijakan dan menyusun program pembangunan. Ini artinya Presiden menyampaikan betapa pentingnya pelibatan kelompok masyarakat yang telah memilihnya menjadi pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pertumbuhan Wilayah
Mengacu pesan Presiden Jokowi pada sidang kabinet di awal memegang kendali pemerintahan itulah, Presiden kembali memberi peringatan pada para pembantunya. Presiden kembali menyindir para Menteri yang tidak memahami bahwa Politik Pemerintah adalah politik kerja bukan politik perencanaan, bukan pula politik wacana saat membuka sidang kabinet paripurna di Gedung Sekretariat Negara, Komplek Istana Negara. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana merupakan pesan dari Presiden kepada Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan agar mampu melakukan koordinasi dan membangun sinergi secara efektif dengan berbagai kementerian terkait dalam mewujudkan janji Trisakti dan Nawacita. Artinya perencanaan anggaran tidak diarahkan untuk perjalanan dinas yang tidak perlu dengan dalih numenclateur yang disnyalir digunakan, seperti pemberdayaan dan peningkatan.
Bappenas, Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya harus menindaklanjuti program prioritas Presiden dalam kerangka visi pembangunan gerakan Revolusi Mental, implementasi program Trisakti dan Nawacita secara lebih terarah dan optimal serta bermanfaat untuk rakyat. Program pembangunan kawasan daerah tertinggal, terbelakang dan terluar (daerah 3T) yang menjadi prioritas pembangunan harus mampu diterjemahkan oleh para menteri. Alasannya sederhana, hal inilah yang akan mengatasi berbagai permasalahan kesenjangan yang terjadi ditengah masyarakat dan wilayah. Dengan mengarahkan pembangunan sektoral dan wilayah yang fokus pada daerah-daerah terpinggirkan yang dimaksud, maka Presiden ingin memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah baru untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Inilah program yang masih belum terarah, terkoordinir dan sinergis di berbagai kementerian.
Kemendesakan Reshuffle
Rasanya tidak elok, bahkan juga tidak baik didengar dan dilihat jika para Menteri kabinet harus diingatkan Presiden terus soal program prioritas, apalagi sampai berbuat gaduh di hadapan rakyat. Dalam jangka pendek, Presiden bisa beralasan bahwa para Menterinya masih baru menjabat dan masih berkonsolidasi. Namun, jika hal ini terjadi dalam jangka panjang dan membuat konsekuensi pada kinerja Presiden selaku kepala pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa para pembantunyalah yang tidak punya integritas dan kompetensi. Supaya kegaduhan tidak terjadi lagi dan kinerja program prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan dengan baik dan tercapai optimal, maka kemendesakan reshuffle secara menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan. Isu Panama Papers, proses perizinan investasi di BKPM dalam sektor pertambangan energi, transportasi, pertanian, perikanan dan kelautann di daerah-daerah 3T untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah mestinya bukan lagi menjadi sebatas wacana dalam pemerintahan yang sudah berumur hampir 2 (dua) tahun ini.
Sebagai saran kepada Presiden Jokowi, maka untuk kementerian-kementerian yang mengurus sektor prioritas inilah kemendesakan (urgency) reshuffle dilakukan. Last but not least, urusan sosialisasi dan publikasi program pembangunan yang telah berhasil oleh kementerian yang berwenang juga merupakan kunci keberhasilan komunikasi Presiden pada rakyat.
Semoga reshuffle yang akan diumumkan pada pekan depan oleh Presiden Jokowi bisa menghasilkan tim kerja lebih baik, padu, sinergis dan solid.
DEFIYAN CORI
Ekonom, Ketua Umum Forum Ekonomi Konstitusi
