JAKARTA – Demo puluhan massa di balaikota DKI , Rabu (28/10/2020) yang menuduh Anies Baswedan mendalangi demo buruh dan mahasiswa menolak pengesahan RUU Omnibus Law adalah tuduhan mengada-ada dan merupakan pelanggaran hukum terkait pencemaran nama baik. Pasalnya bukti-bukti yang dilontarkan pendemo di balaikota itu adalah asumsi sumir.
Hal ini diungkapkan oleh insiator Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ), Agung Nugroho (29/10/2020) kepada media melalui siaran pers LAJ yang disebar melalui media.
Dikatakan oleh Agung yang juga aktivis 98 ini, tuduhan Anies mendalangi demo adalah tuduhan sumir tanpa dasar. Apalagi hanya karena Anies mendatangi lokasi pembakaran halte busway yang merupakan asset pemprov DKI dan berdialog dengan para pendemo.
“Soal mendatangi lokasi pembakaran halte busway itu tanggungjawab Gubernur sebagai pimpinan pemprov DKI. Sementara dialog Anies dengan pendemo itu cara dan gaya Anies sebagai Gubernur bagaimana meredakan situasi agar kembali kondusif dan terbukti berhasil,” ujar Agung.
Terkait tuduhan ambulans membawa logistik dan makanan, Agung kembali mengatakan itu juga sebagai tuduhan tanpa dasar. Agung justru mensinyalir adanya muatan politik dari demo tersebut.
“Ada dugaan elit politik di DKI yang bermain dibelakang demo di balaikota ini. Motivasinya adalah menutup berita demo buruh dan mahasiswa yang masih menolak UU Omnibus Law sekaligus mendeskreditkan Anies Baswedan,” tegas Agung.
Dalam akhir siaran persnya, Agung yang juga ketua nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) meminta pihak-pihak yang bermain dibelakang unjuk rasa di balaikota itu untuk bersabar dan jangan mengganggu fokus pemprov DKI dibawah komando Anies Baswedan dalam penanggulangan wabah Covid-19.
“Sabarlah pilkada masih lama, sekarang yang penting biarkan Anies Baswedan fokus dalam penanganan Covid-19 di DKI karena terkait nyawa manusia,” pungkas Agung.
(bm/bti)
