JAKARTA – Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia) Rahman Sabon Nama menyatakan bahwa kasus penggrebekan gudang beras milik PT IBU pada Minggu (23/7/2017), pemberitaannya dinilai semakin bias dan politis.
Menurut Rahman Sabon, hal tersebut akan berpengaruh pada distribusi beras antar pulau dan kelangkaan harga pangan karena ketakutan pedagang beras terkait tindak pidana beras oplos.
“Masalah pangan bagi petani dan pedagang bukan saja berkaitan dengan produksi dan ketersedian pangan tetapi merupakan sumber pendapatan dan penghidupan. Karenanya stabilitas ekonomi harus dipelihara karena punya pengaruh yang sangat menentukan,” ujar Rahman Sabon kepada redaksi www.cakrawarta.com, Selasa (25/7/2017) pagi.
Penanganan dan gencarnya pemberitaan kasus PT IBU dinilai oleh Rahman Sabon dapat berimplikasi pada kepanikan pasar dan stabilitas harga karena kelangkaan akibat ketakutan para pedagang pangan antar pulau dituduh menjual beras oplosan.
“Hentikan publikasi yang berlebihan ini dan segera diproses untuk dibawa ke pengadilan jika memang melanggar,” imbuhnya.
Rahman Sabon menceritakan tentang keberhasilan pemerintahan Soeharto dalam keberhasilannya mengendalikan stabilitas harga pangan karena pemerintahan Orba selalu memelihara dan menjaga stabilitas harga pangan dengan berbagai kombinasi kebijakan melalui Harga Dasar (HD) atau HPP dan harga eceran.
“Setahu saya pemerintahan Soeharto tidak pernah membeli gabah dan beras dari petani tetapi diserahkan pada KUD dan UKM melalui mekanisme pengadaan beras dalam negeri. Jadi sebagian besar beras yang beredar dilakukan oleh pelaku pasar secara bebas tanpa kendala,” paparnya.
Karena itu, menurut pria kelahiran NTT tersebut, belajar dari kasus PT IBU ia berharap agar Satgas Pangan jangan bertindak sebagai wasit dan pemain agar publik tidak menilai telah terjadi konflik kepentingan dalam kasus ini.
Tokoh yang juga menjadi pengurus pusat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu berharap tidak ada yang menjadikan kemiskinan petani hanya sebagai komoditas kambing hitam untuk konsumsi pemberitaan elit tertentu.
“Perlu saya ingatkan bahwa tujuan kebijakan harga oleh pemerintah tidak sekedar untuk stabilisasi harga pangan, tetapi harus berpengaruh pada langkah bagaimana bisa menurunkan angka kemisikinan di Indonesia,” tegasnya.
Rahman Sabon juga sangat menyayangkan pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Rikwanto terkait penggerebekan tersebut. Pernyataan soal negara dirugikan karena produsen maupun konsumen mendapat subsidi pupuk dan alsintan sehingga kecurangan itu berdampak pada inflasi,
Pendapat Rikwanto itu menurut Rahman Sabon keliru dan justru tindakan penggrebekan akan berimbas pada sentimen pasar dan ketakutan pedagang beras grosir sehingga akan mengerek inflasi tinggi.
“Jika sampai inflasi tinggi ini terjadi, ada pengaruh negatif karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat. Citra pemerintahan Jokowi pasti akan terdampak dan posisi pemerintahan bisa berbahaya,” tandas Rahman Sabon mengakhiri keterangannya.
