JAKARTA – Pembentukan Tim Pengawas Intelijen oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai pro dan kontra. Peneliti Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, Ridlwan Habib,M.Si misalnya menilai tim itu justru rawan bagi keamanan data rahasia negara.
“Harus diingat anggota DPR bukan intelijen terlatih, mereka bisa menjadi sasaran pengintaian dan penyadapan agen asing,” ujar Ridlwan kepada redaksi cakrawarta.com, Kamis (28/1/2016).
Ridlwan menjelaskan, anggota DPR itu namanya terpublikasi secara terbuka, alamat rumah, nomor handphone ,istri dan keluarganya. Menurutnya fakta itu justru menjadi target empuk bagi agen asing mencuri data.
“Harus dipertanyakan ke DPR , bagaimana mereka bisa menjamin data hasil pengawasan mereka tidak bocor. Ingat, mereka juga tidak disumpah intelijen,” imbuh alumni S2 Kajian Strategik Intelijen UI itu.
Selain itu, data hasil pengawasan juga belum jelas untuk diberikan kepada siapa dan bagaimana mekanismenya. “Intelijen hanya wajib melapor pada usernya, dalam hal ini Presiden. Kalau diminta keterangan oleh pengawas, apakah datanya akan dibuka ke masyarakat, ini bahaya,” tegas Ridlwan.
Kebocoran sedikit saja, bisa membahayakan keselamatan jiwa agen agen intelijen yang sedang bertugas di lapangan. “Hal-hal ini perlu jadi perhatian DPR, agar niat baik memperkuat intelijen tidak justru berbalik menjadi peluang pelemahan intelijen,” pungkasnya.
(bti)
