Terkait Reshuffle, Presiden Sebaiknya Juga Ganti Direksi BUMN Bidang Energi

26
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean. (Foto: Randa Rinaldi/Tribbun)
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean. (Foto: Randa Rinaldi/Tribbun)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean, melihat isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II yang terus mengemuka di tengah publik harus dipergunakan Presiden sebagai momentum baru memperbaiki yang kurang tepat selama ini. Demikian disampaikan Ferdinand kepada tim Cakrawarta.com di Jakarta, Jumat (6/11).

“Reshuffle kabinet jangan hanya fokus pada menteri, Presiden harus mengganti direksi BUMN yang salah tempat. The right man in the wrong place, ini harus diperhatikan Presiden. Menyelesaikan masalah bangsa ini tidak boleh parsial, harus secara holistik kompeherensif,” ujar Ferdinand tegas.

EWI mencermati beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khususnya bergerak di bidang energi seperti Dirut Pertamina Dwi Sucipto (DS) adalah salah satu yang masuk kategori salah tempat. Menurutnya, hal tersebut terbukti bahwa DS yang punya kapasitas management tapi tidak mampu mengangkat performa Pertamina karena tidak paham tentang seluk beluk minyak dan gas.

“Mestinya DS ini lebih tepat diangkat menjadi menteri yang lebih cocok dengan kapasitasnya. Sementara Pertamina harus dipimpin oleh orang yang paham seluk beluk bisnis migas, dan akan lebih tepat jika dipimpin oleh orang yang berasal dari internal, ada banyak yang mampu dengan kapasitas bagus seperti mantan Direktur Niaga Hanung B. atau A. Bambang. Kemampuan dan pengalaman harus jadi pertimbangan utama,” imbuh Ferdinand.

Ferdinand menambahkan, ada pula direksi BUMN yang dinilainya orang berkemampuan tetapi salah tempat yakni Dirut PLN Sofyan Basyir (SB). Menurutnya, SB boleh sukses di sektor keuangan tapi gagal mengurus sektor energi seperti PLN. Ia heran mengapa pemerintah menempatkan ekonom mengurusi teknologi, karena menurutnya pasti akan salah arah. “Sekarang PLN tidak jelas arah dan konsepnya terkait pembangunan 35 GW. SB juga layak diganti oleh presiden,” tegas Ferdinand.

Bahkan Ferdinand menilai, Dirut PT PGN, Hendi juga termasuk sosok yang gagal membawa PGN untuk bangkit. Hal ini terbukti dimana PGN merosot nilai sahamnya dan terjadi penurunan pendapatan yang sangat tajam sehingga menurutnya Hendi juga layak diganti.

“Mengapa hal ini sangat perlu, karena BUMN sektor energi ini adalah nyawa bangsa yang bila salah urus, yang terancam adalah bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo harus memahami hal ini supaya tidak salah memilih orang,” pungkasnya.

(bti)