MALANG – Meski sudah dilantik oleh Presiden di Istana Negara (16/10/2017) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dinilai harus waspada terkait adanya indikasi gerakan senyap yang dilakukan pimpinan SKPD di Pemprov DKI untuk mengembosi kinerja mereka selama 6 bulan ke depan.
Ketidakhadiran Djarot Syaiful Hidayat dalam serah terima jabatan dinilai menjadi simbol pembangkangan pimpinan SKPD yang dalam pilkada DKI kemarin adalah pendukung berat Ahok-Djarot.
Bahkan isu mengembosi kinerja pemprov DKI pasca pelantikan sudah berhembus sejak Anies-Sandi memenangi Pilkada DKI hasil penghitungan suara di KPUD lalu.
Menanggapi hal tersebut, Agung Nugroho Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia membenarkan bahwa isu tersebut sudah lama merebak di kalangan aktivis DKI Jakarta.
“Sepertinya memang mengarah kesana. Ada indikasi silent operation yang dilakukan oleh pimpinan SKPD di pemprov DKI untuk menggembosi kinerja gubernur baru selama 6 bulan ke depan” ujar Agung Nugroho saat kunjungan kerja di Malang, Jumat (20/10/2017).
Menurut Agung panggilan akrabnya, bahkan ada pejabat yang rutin mengirim broadcast melalui media sosial (medsos) yang bertendensi menyerang isi pidato Gubernur Anies pada saat pidato di balai kota pasca serah terima jabatan kemarin.
“Kami dapat BC dari pejabat SKPD yang isinya menyerang isi pidato Anies terkait penggunaan kata pribumi. Ini jelas indikasi yang kuat ada operasi senyap itu,” imbuh Agung.
Agung menambahkan bahwa berdasarkan pengamatan Rekan Indonesia ada skema yang dibuat oleh pimpinan SKPD dalam melakukan operasi senyap menggembosi kinerja Anies-Sandi. Salah satunya menurut Agung adalah para pejabat melakukan usulan pergantian diri mereka dengan orang yang berasal dari lingkaran mereka untuk duduk sebagai pimpinan SKPD.
“Berdasarkan pengamatan kami saat ini mereka sedang sibuk untuk menggolkan orang mereka guna menjabat sebagai pimpinan SKPD di Pemprov DKI. Tujuannya adalah untuk menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh pimpinan sebelumnya serta melanjutkan operasi senyap untuk menggembosi kinerja pemerintahan Anies Sandi,” papar Agung.
Menurutnya bahkan yang diajukan untuk duduk di pimpinan SKPD adalah orang yang pernah punya kasus dugaan korupsi.
“Misanya ada SKPD yang mau mengajukan nama pejabat untuk duduk menjadi pimpinan di dinas tapi orang itu pernah punya masalah penggelapan uang,” ujar Agung.
Agung meminta Anies-Sandi untuk berhati-hati dalam melakukan pergantian pimpinan SKPD dijajaran pemprov.
“Jangan sampai Anies-Sandi malah pelihara anak macan yang bakal menyerang mereka sendiri. Untuk itu kami berharap Anies Sandi bisa memutus rantai jaringan rejim lama dengan orang orang yang tidak menjadi pendukung rejim lama,” tandas Agung mengakhiri keterangannya.
(bus/bti)
