SIDOARJO – Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun cukup baik. Terbukti, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 didapat. Predikat apik berdasar itu berdasar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur beberapa waktu lalu. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diberikan BPK kepada Walikota Madiun Maidi dan Ketua DPRD Kota Madiun Istono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Selasa (21/5/2019).
Predikat merupakan kali kedua secara berturut-turut. Sebelumnya, Kota Madiun juga mendapat penghargaan serupa untuk tahun anggaran 2017. Walikota Maidi menuturkan capaian tersebut merupakan hasil kerja bareng semua pihak. Khususnya, Pemerintah Kota Madiun dengan DPRD setempat.
“Ini secara tidak langsung membuktikan kerja sama Pemkot dan DPRD harmonis. Ini harus dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Walikota Maidi usai penyerahan LHP LKPD.
Walikota tak menampik adanya catatan-catatan dari BPK. Di antaranya, pengelolaan aset daerah yang dinilai belum sepenuhnya memadai hingga penyisihan saldo dana bergulir yang belum berdasar umur piutang yang valid. Kekurangan, lanjutnya, bakal menjadi perhatian tersendiri ke depan. Walikota berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti catatan, saran, dan masukan BPK. Harapannya, capaian WTP ke depan nihil catatan.
“Tentunya akan dipertahankan dan akan ditingkatkan. Ada banyak program baru, tetapi tetap berupaya meminimalkan temuan yg kurang baik,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyebut predikat WTP merupakan prestasi. Namun, terdapat kewajiban dibaliknya. Yakni, kewajiban untuk terus mempertahankan dan memaksimalkan. Artinya, apa yang menjadi temuan dapat terus diminimalisir hingga laporan keuangan yang didapat tanpa catatan. Tak heran, Istono menyebut untuk tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya, capaian wajib menjadi pelecut semangat untuk lebih baik lagi.
“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini,” tuturnya.
Sekedar informasi, terdapat 20 pemerintah daerah di Jawa Timur yang mendapat WTP tahun ini. Yakni terbagi atas 16 kabupaten dan empat kota. Penyerahan hasil LHP dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kota Madiun menerima LHP bersamaan dengan Kabupaten Mojokerto, Sumenep, Bojonegoro, Lamongan, Pamekasan, Sidorajo, dan Kabupaten Ponorogo.
(wsh/agi).
