Bagi yang terbiasa dengan teori konspirasi, tentu lebih ‘segan’ kepada Achmad Yurianto, ketimbang respek kepada Terawan Agus Putranto.
Yurianto adalah Juru Bicara Pemerintah yang ditunjuk langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penanganan Covid19. Terawan merupakan Menteri Kesehatan RI yang ditunjuk menggantikan Nila Moeloek. Yurianto juga Pejabat Tinggi Madya (PTM) atau setara Eselon Satu dari Kementerian Kesehatan. Yurianto dan Terawan satu kantor. Paling tidak, sekali seminggu keduanya berada di ruangan yang sama dalam Rapat Pimpinan.
Pejabat eselon satu dalam politik dikenal sebagai “orangnya Presiden”. Sekalipun dipilih lewat Panitia Seleksi, penetapan Pejabat Tinggi Madya diputuskan Tim Penilai Akhir (TPA). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 177/2014, TPA terdiri dari Presiden sebagai Ketua, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Sekretaris Kabinet sebagai Sekretaris. Tiga Anggota Tetap terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Satu Anggota Tidak Tetap adalah Menteri Teknis atau Pimpinan Instansi Pengusul.
Ya, sebut saja mereka sebagai Tujuh Mangku Negara. Atau dalam sistem Kerajaan Singosari atau Majapahit, juga dikenal tujuh pemangku kerajaan yang berperan secara tertutup dalam krisis atau transisi. Adityawarman, Maharaja Kerajaan Pagarruyung, adalah salah seorang pemangku itu.
Dalam perjalanan Pansel, jejak rekam setiap Calon Pejabat Tinggi Madya bukan hanya ditelusuri lewat jalur laporan masyarakat. Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut dilibatkan secara tertutup. Tahapan Pansel sendiri terdiri dari pemenuhan syarat administratif, syarat jabatan, penyusunan makalah, wawancara, hingga assesment center.
BKN sendiri sudah punya Talent Pool terkait Pejabat Tinggi Pratama (PTP) dan Administrator. Mereka sudah melewati proses bertahap guna memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. PTP atau setara eselon dua dalam politik dikenal sebagai “orangnya Menteri” atau Kepala Instansi terkait. Pemilihan PTP sama sekali tak melewati TPA.
Penulis sering tergelak atau tertegun, kala membaca komentar atau analisis pengamat di media massa terkait para pejabat ini. Mereka dengan mudah melihat bahwa menteri tertentu berseberangan dengan presiden. Begitu juga dengan Kepala Daerah tertentu tak berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat.
Bagi penulis, apabila pengetahuan dasar saja tak dimiliki, bagaimana bisa membuat analisa?
Adalah tahayul menyebut satu kementerian tertentu menjadi benteng oposisi terhadap Istana Negara. Bisa disebut logika kusir bendi ketika melihat lembaga-lembaga negara seperti DPR, BPK, dan sejenisnya sama sekali “terpisah” dengan lembaga kepresidenan. Atau, seolah Presiden dan Kabinet tak punya perpanjangan tangan dan jabatan di Kantor Gubernur. Padahal, cukup dengan membaca jenjang kepangkatan ASN di masing-masing organisasi pemerintahan itu.
Bila tak memiliki pengetahuan standar itu, tentu cukup membaca buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik” karya Prof. Dr. Miriam Budiardjo. Jelas-jelas ditulis dalam huruf tebal bahwa Indonesia tidak menganut teori pemisahan kekuasaan, melainkan teori pembagian kekuasaan. Pulau-pulau kuasa sama sekali tak ada, baik antar lembaga negara, apalagi antar pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Sistem unitarian berbeda dengan sistem federal atau quasi federal.
Lah?
Panjang juga penjelasannya. Hanya untuk memberi uraian betapa Yurianto adalah Pejabat Tinggi Madya yang satu tingkat dibawah Terawan di Kementerian Kesehatan. Walau “dibawah” Terawan, Yurianto tetap saja “orangnya Presiden” atau “orangnya Jokowi”. Jokowi dalam arti Kepala Negara, sekaligus Ketua dari Tujuh Orang Mangku Negara. Bagi yang senang uji nyali, benturkan saja Yurianto atau Terawan di media sosial. Berarti anda sedang membantu salah satu atau keduanya sekaligus.
Terawan adalah menteri yang unik. Ia adalah “spesies” yang lumayan langka. Sebab, kurang dianggap sebagai wakil dari “genetika” profesi dokter. Justru keunikan itu yang menjadikan Terawan berada dalam area out of the box seorang Jokowi. Terawan bisa disebut sebagai tokoh yang paling sesuai memenuhi kriteria Jokowinomics. Ia seorang dokter ahli, tapi bukan bagian dari mainstream kumpulan para dokter. Ya, seperti Jokowi yang banyak diserbu framing “insinyur yang hanya tukang kayu”.
Keunikan itu sekaligus kekuatan Terawan yang utama.
Pertama, pakai logika lurus saja, Terawan berarti mewakili (ketokohan) diri sendiri. Kompetensi yang dimiliki Terawan diasah lewat jenjang karier yang ia tempuh.
Kedua, Terawan berarti benar-benar pilihan Jokowi. Terawan sepadan, sesuai dan sepola dengan Jokowi. Jokowi dalam arti nilai-nilai kepemimpinan yang tentu sudah melekat selama puluhan tahun menjadi pemimpin formal. Jas atau ukuran baju yang dipakai Terawan seukuran dengan Jokowi, walau dalam keahlian atau mainstream yang berbeda.
Ketiga, Terawan pun tak berada dalam political distancing (mengutip istilah social distancing yang kini lagi booming) faksi atau kelompok politik yang saling tarik-menarik. Tekanan terhadap Terawan bisa saja kuat, namun tak bakal bisa mencederai, apalagi menyanderanya. Labirin atau terowongan yang bisa dilalui untuk mempengaruhi Terawan hanya satu, yakni jalur yang hanya dilewati Jokowi.
Dalam profesi dokter, Terawan bukanlah “darah putih” sejak era Sekolah Dokter Jawa (STOVIA). Mahasiswa-mahasiswa bidang kedokteran tentu paham ini. Beberapa lama, dunia kedokteran diisi oleh keturunan kedua, bahkan keturunan ketiga, dari keturunan pertama keluarga yang menjadi dokter. Kakek, ayah, dan anak sama-sama dokter.
Terawan menerabas itu. Kampusnyapun berbeda-beda, S1 di Universitas Gajah Mada, S2 di Universitas Airlangga, dan S3 di Universitas Hassanuddin. Perjalanan yang lengkap. Pun kerja yang sangat keras. Selain dokter, Terawan adalah militer. Ia berpangkat Letnan Jenderal (Purnawirawan) TNI Angkatan Darat.
Baca buku biografi Prof. Dr. Mahar Madjono, sosok yang paling dihormati oleh banyak nama besar demonstran asal UI. Ibarat gunung, Mahar adalah Semeru-nya. Mahar juga menempuh jalur Tentara Pelajar. Jadi, tak perlu aneh-aneh lagi berpikir bahwa dokter yang tentara sudah pasti intel atau antek-antek politik. Kalau tak kenal Mahar, baca saja riwayat STOVIA, atau nasib mahasiswa kedokteran yang tak mau digunduli di zaman Jepang yang kemudian menjadi penuh ilmu: Soedjatmoko.
Tanggal 5 Agustus 2020 nanti, Terawan berusia 56 tahun. Masih jauh dari usia pensiun, yakni 60 tahun. Jika meraih gelar profesor, batas pensiun lebih panjang lagi, 70 tahun.
Usia Terawan tiga tahun dibawah Jokowi. Mereka tentu lebih banyak bercakap dalam bahasa Yogya. Tak mungkin Terawan memanggil Jokowi dengan sebutan “Abang”, sebagaimana penulis memanggil Aburizal Bakrie. Pastilah panggilan “Mas” lebih afdol.
Terawan berasal dari Sitisewu, Gedongtengen, Yogyakarta. Wilayah yang paling kosmopolit, multietnis, pun mestizo di Yogya. Jawa, Minang, Madura, Batak, plus mayoritas etnis Tionghoa adalah masa kecil hingga mahasiswa Terawan. Lahir dalam masa-masa akhir Presiden Soekarno, hampir berdekatan dengan bulan kelahiran Partai Golkar. Untuk bisa ditampung dalam”jembatan keledai” otak, ingat usia Terawan, ingat hari ulang tahun Partai Golkar. Jangan-jangan, Terawan tahu liku-liku jalan menuju rumah orang tua Anies Baswedan yang juga tinggal di Yogya.
Yogya adalah kota budaya yang paling menjaga nama besar Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Hamengku Buwono X. Terpelajar, dermawan, kasta atas, tapi berbaur dengan watak nasionalis yang kuat.
Sembari menunggu kerja keras pelbagai pihak berbuah hasil dalam mengatasi Covid19, Terawan punya jarak yang pas guna membangun sistem kesehatan publik yang lebih tangguh. Publik yang semakin kosmopolit. Masyarakat yang berada dalam lingkungan internasional yang berubah. Peradaban Sungai Kuning yang terlihat gagah dalam menghadapi Covid19.
Pengalaman, pengetahuan, lingkungan internal dan eksternal yang beragam, adalah rumpun-rumpun bambu yang menguatkan kepribadian Terawan. Ia berakar kuat. Ia tak tumbuh di awan yang membawa mimpi banyak kanak-kanak. Ia berjejak, baik dalam karier, pendidikan, pun modalitas awal dalam meniti mata belati politik birokrasi.
Jakarta, 20 Maret 2020
INDRA J PILIANG
Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara
