JAKARTA – Sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah serentak 2015 tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang tersebut, banyak ditemui dugaan-dugaan kecurangan yang dipaparkan pemohon sebagai perwakilan pasangan calon yang kalah dalam kontestasi Pilkada serentak.
Salah satunya yakni penjelasan Kuasa hukum pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Sidik Siokona-Jasman Abubakar, Aries Surya. Ia menjelaskan bahwa dalam Pilkada kota Ternate, pasangan pemenang Pilkada yakni Burhan Abdurahman dan Abdullah Taher telah memobilisasi pemilih dibawah umur.
“Ada pemilih dibawah umur tapi menggunakan surat undangan C-6 milik orang lain, jadi itu bukan surat undangan untuk dia,” tutur Aries Surya saat bersidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/1).
Menurutnya, para pemilih dibawah umur ini masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan melakukan pemilihan terhadap Burhan Abdurahman dan Abdullah Taher. Tindakan tersebut dikatakan Aries sebagai bentuk kecurangan, karena menggunakan surat undangan milik orang lain untuk memilih. Adapun, saksi di TPS dijelaskan juga telah menyampaikan keberatan pada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pemilih dibawah umur. Anehnya, Ketua tetap mengijinkan mereka melakukan pemilihan.
“Saksi di TPS sudah keberatan bahwa ada pemilih dibawah umur itu, tapi ternyata oleh Ketua KPPS masih dibolehkan,” imbuh Aries.
Disebutkan, ada enam Kecamatan di Kota Ternate dengan temuan serupa. Atas fakta tersebut, Aries meminta MK memutuskan pemungutan ulang (PSU) di enam Kecamatan.
Untuk diketahui, Pilkada kota Ternate diikuti oleh 4 pasangan calon yaitu Sudjud-Arifin dengan nomor urut 1, Burhan-Abdullah nomor urut 2, Sidik Djasman nomor urut 3 dan Rachman-Anwar nomor urut 4.
(msa/bti)
