Tanggung Jawab Publik Pejabat Publik

568 views

 

Apa kerisauan saya yang terbesar akhir-akhir ini? Terdapat kecenderungan dan kegandrungan pejabat-pejabat publik untuk meninggalkan jabatannya dan  tak fokus dengan kinerjanya, demi untuk terlibat dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Hampir tidak ada pihak yang bersuara keras untuk ini, baik di kalangan masyarakat sipil, analis, ataupun pihak-pihak yang melakukan penjagaan menyeluruh terhadap perjalanan gerbong penyelenggaraan negara. Semakin mudah melihat penyelenggara negara dengan sumringah berterima kasih kepada partai-partai politik yang mengeluarkan sinyalemen untuk mengusung mereka untuk “mengabdi” di daerah.

Persoalannya, terdapat tiga jalur atau tiga pilar penting yang kini semakin menjadi trend setter sebagai asal muasal dari penyelenggara negara yang sedang bersiap hengkang itu. Apa itu? Aparatur Sipil Negara (ASN), militer dan kepolisian. Ketika pejabat publik dari pilar sipil, pilar militer dan pilar kepolisian itu menyatakan kesiapan untuk maju dalam konstestasi pilkada, terdapat alasan-alasan subjektif yang perlu diverifikasi kebenarannya, yakni demi alasan pengabdian yang lebih luas. Padahal, beberapa di antara mereka baru saja melakukan serah terima jabatan di lingkungan ASN, militer dan kepolisian itu, lewat proses seleksi yang ketat sesuai aturan perundang-undangan.

Layak diuji, apakah benar menjadi kepala daerah adalah “jalur pengabdian yang lebih tinggi, luas dan dalam” ketimbang menjalankan tugas, wewenang dan posisi sebagai pejabat (birokrasi) sipil, militer dan kepolisian itu? Kenapa tidak ada analis yang melihat secara lebih dalam lagi, yakni bingkai meritokrasi dan keheningan etis untuk bekerja sebagai penyelenggara negara yang terhubung dengan anggaran publik?

Padahal, banyak data dan fakta yang menunjukkan betapa seseorang yang sudah memasuki arena pertarungan pilkada, baik kalah atau menang, sesungguhnya bukan lagi sebagai milik publik. Mereka yang sudah terpilih atau yang sama sekali tak terpilih, dengan telanjang semakin menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan sektoral yang lebih sempit, yakni menjaga ruas-ruas kekuasaan yang terkoneksi dengan partai-partai politik dan baron-baron politik masing-masing. Kepala daerah bukanlah wajah netral dan imun dari kepentingan-kepentingan berikutnya, baik ketika menjabat, apalagi setelah menjabat dan hendak hengkang kepada jabatan lain yang tersedia dan dianggap lebih tinggi lagi.

Sekarang, semakin banyak orang yang berbondong-bondong hendak meninggalkan jabatan publiknya sebagai birokrat sipil, militer dan kepolisian itu untuk mendapatkan jabatan kepala daerah. Mereka ditepuk-tangani dengan penuh permakluman. Bukanlah hal yang dianggap tak etis lagi dari sisi penyelenggaraan negara dan seluruh perjanjian yang sudah ditanda-tangani, ketika birokrat menyatakan mundur dari jabatannya (bahkan posisi sebagai ASN), melepaskan seragam militernya, atau tak lagi mengenakan bintang di bahunya sebagai perwira kepolsian. Seolah yang mereka lakukan selama ini hanyalah bagian dari tanggungjawab profesional pada wilayah private, sebagaimana halnya dengan kalangan pelaku bisnis atau masyarakat sipil.

Pilihan untuk berpindah-pindah partai bagi saya lebih bisa dimaklumi, ketimbang kehendak meninggalkan jabatan publik (sipil, militer dan kepolisian) yang sedang diemban itu. Politisi banyak yang tak memiliki  jabatan publik, tak mengelola anggaran publik dan tak punya resiko atas jabatan yang diemban, seliar apapun jalan politik yang sedang ditempuh dan hendak direngkuh. Ketika seseroang memutuskan menjadi politisi, sesungguhnya mereka sudah bersiap untuk menjadi pendekar-pendekar silat dengan segala talenta, sumberdaya dan keahlian yang melekat dalam tubuhnya sendiri. Politisi tanpa embel-embel sebagai pejabat publik, sesungguhnya adalah orang-orang yang memerdekakan dirinya demi keterlibatan penuh dalam derik dan medan terik senyawa-senyawa politik yang termuat dalam superbody demokrasi.

Justru yang banyak dihajar atau dilecehkan oleh kaum analis yang tak jelas dasar paradigma berpikirnya adalah politikus yang pindah-pindah partai politik. Padahal, tak ada tanggungjawab publik yang diemban politisi tersebut, ketimbang pejabat publik (sipil, militer dan kepolisian) yang jelas-jelas memiliki jenjang kepangkatan yang melekat berbagai fasilitas publik sebagai penyelenggara negara dengan anggaran rakyat itu. Rumah-rumah pribadi politisi jelas bukan rumah-rumah dinas kenegaraan, berikut segala kelengkapan lain seperti kendaraan, ajudan, kantor dan lain-lain. Bagaimana mungkin para pejabat publik yang sedang bekerja di area publik, semakin telanjang berterus-terang tentang ambisi-ambisi politik berikutnya, sembari mencoba menaikkan posisi tawar, popularitas, laikabilitas dan elektabilitas?

Dampak psikologis sebagai bawahan dalam struktur birokrasi sipil, rantai komando militer, hingga jenjang tugas kepolisian apa tak dilihat akibat para pimpinan masing-masing sibuk dengan kehendak untuk menjadi kepala daerah? Ketika para bawahan ini masih menempuh jalan yang panjang untuk sampai pada posisi atasan masing-masing, justru para pimpinan dengan terkekeh merencanakan untuk mengejar jabatan yang lain. Potensi penyelewengan kekuasaan sudah pasti terjadi, ketika sadar atau tidak sadar, para pimpinan itu berkelakar atau menyuruh bawahan masing-masing untuk ikut juga menjadi bagian dari tim bayangan menjalankan agenda yang hendak dicapai.

Saya juga tidak mengerti, bagaimana melakukan kontrol dalamm rentang kendali masing-masing lokus kekuasaan sipil, militer dan kepolisian tersebut; ketika semua pihak menganggapnya sebagai perilaku kekuasaan yang lumrah, dibenarkan dan bahkan seksi. Segala macam teori, aturan dan bahkan filsafat pertanggungjawaban sosial seakan dicampakkan ke dalam selokan-selokan kekuasaan yang berbau comberan. Bagaimana bisa seorang pejabat publik berkehendak mematikan lampu ruangan kerjanya demi alasan penghematan anggaran publik, ketika rombongan demi rombongan datang ke ruangan kerjanya untuk menyatakan dukungan? Yang ada, malahan, semakin lama lampu dihidupkan, makan-minum dihidangkan, sampai anak-anak buah dilemburkan untuk sesuatu yang bukan tugas pokoknya.

Saya juga semakin sering bertemu dengan pejabat-pejabat di pemerintahan — dan kini merambah tubuh militer dan kepolisian — yang dengan terus terang menyatakan diri sebagai tim sukses calon-calon kepala daerah tertentu. Mereka berterus terang sedang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai-partai politik, mencarikan dana, bahkan menggalang suara di basis-basis organisasi sosial kemasyarakatan. Kerelawanan politik yang ambigu ini seakan bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Kekuasaan yang lebih manis dianggap sebagai capaian kerjakeras, daripada tabiat untuk hening bekerja dalam urat-urat saraf pemerintahan.

Dan saya juga tidak mengerti, bagaimana para pimpinan nasional, mulai dari presiden, wakil presiden, pimpinan DPR, pimpinan MPR, hingga para menteri dan  pimpinan badan/lembaga negara (berikut badan dan lembaga  pemerintahan lain) menyikapi fenomena berlariannya para pejabat publik (sipil, militer dan kepolisian) untuk mengejar layang-layang kekuasaan dalam kontestasi pilkada ini. Sebagai anggota Tim Quality Assurance (Penjamin Kualitas) Reformasi Birokrasi Nasional Republik Indonesia, saya hanya bisa menekur dan menggigit kuku-kuku di jari yang sudah semakin pendek.

Sebab, jauh di dalam lubuk hati, saya melihatnya sebagai skenario yang memang sedang dilakukan untuk kepentingan para petinggi negara itu guna pertarungan kekuasaan pada tahun 2019 nanti. Atau, hati saya memang sudah tak berlubuk lagi?

Bogor, 28 Desember 2017

INDRA J PILIANG

Anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional Republik Indonesia

author