Perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang bakal digelar pada tahun 2019 diprediksi akan dipenuhi oleh wajah baru yang berasal dari tokoh-tokoh generasi yang lebih muda. Generasi senior lapis pertama diperkirakan akan mengambil standing position ke arah strata brahmanaraja, man or woman behind the scene yang mengelola perhelatan Pilpres dari balik layar. Seperti yang telah dijalankan oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pada Pilpres tahun 2014 yang lalu. Brahmanaraja adalah strata sosial tertinggi dalam politik kuasa khas masyarakat timur yang masih menganut sistem kepercayaan dan tradisi leluhur.
Posisi strategis mantan Presiden Megawati saat ini mirip posisi Ibu Suri Gayatri saat Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Menjadi penasehat raja dalam praktek pengambilan kebijakan-kebijakan strategis tata negara. Meskipun secara de jure tidak masuk dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden.
Mengingat strategisnya posisi Brahmanaraja tersebut, para tokoh politik level senior yang sudah tidak mungkin lagi berlaga dalam kontestasi Pemilihan Presiden diperkirakan akan menempatkan standing potition-nya sebagai brahmanaraja.
Artinya masing-masing tokoh politik lapis pertama saat ini sedang giat mempersiapkan tokoh-tokoh politik lapis kedua guna mengisi kekosongan paska ditinggalkan oleh generasi lapis pertama yang sudah bertekad untuk mundur teratur dari dunia politik, namun tetap berusaha mengendalikan perubahan-perubahan politik melalui berbagai skenario dan operasi-operasi bawah tanah.
Hal tersebut memacu kembali naiknya eskalasi politik paska selesainya Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Jika Gubernur DKI Jakarta dianggap sebagai batu loncatan bagi para tokoh guna merebut tiket menuju Calon Presiden RI, maka Gubernur Jawa Timur bisa dianalogikan sebagai batu loncatan guna merebut tiket sebagai Calon Wakil Presiden RI. Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI dengan anak tangga Gubernur DKI Jakarta telah menginspirasi banyak kalangan untuk menjadikan jago-jago terbaiknya dalam pemilihan Gubernur di propinsi-propinsi yang dipandang cukup strategis.
Jawa Timur adalah satu-satunya Propinsi yang belum pernah memekarkan diri sejak Propinsi tersebut berdiri. Sedangkan delapan Propinsi lainnya telah mekar menjadi 33 Propinsi. Artinya masyarakat Jawa Timur tidak ikut serta latah menikmati bagi-bagi kue otonomi daerah hasil amandemen Konstitusi 2002. Sebagai propinsi tertua yang masih utuh dan belum pernah memekarkan diri, keistimewaan Jawa Timur sebagai daerah podusen stok kepemimpinan nasional sudah tidak diragukan lagi.
Presiden Sukarno, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah produk orisinil JawaTimur. Sangat wajar jika kader terbaik Jawa Timur ke depan menempati posisi strategis sebagai Presiden atau Wakil Presiden RI sebagai reward atas keteguhan untuk tidak memekarkan wilayahnya.
Jawa Timur merupakan basis tradisional Nahdliyin yang didukung oleh ribuan pondok pesantren. Kalangan santri menghendaki agar Jawa Timur dipimpin oleh seorang Gubernur dari warga Nahdliyin. Dorongan masif tokoh-tokoh utama Nahdliyin dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur akan berdampak luas kepada konstelasi politik nasional. Mengingat semakin mesranya hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan kalangan Nahdliyin pada akhir-akhir waktu ini.
Bukan tidak mungkin perhelatan Pilgub Jatim adalah sebuah prosesi pemanasan mesin guna mengusung kandidat Gubernur sekaligus kandidat Calon Wakil Presiden pendamping Joko Widodo dalam Pilpres 2019 ke depan.
Kecenderungan masih ditahannya rekomendasi dari beberapa partai sepertinya masih menunggu sinyal arahan dari Presiden Jokowi yang hingga hari ini masih menimbang dampak politik dari sinyal keberpihakannya dalam Pilgub Jatim.
Beberapa partai yang masih terkesan menunggu sinyal dari Presiden tersebut adalah partai-partai pendukung Pemerintahan selain PDI Perjuangan dan PKB. Agar ke depan bisa mengusung lebih awal jago Calon Wakil Presiden yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi.
Pilihan PKB yang sejak awal tegas dengan menunjuk Syaifullah Yusuf sebagai Calon Gubernur Jawa Timur merupakan sebuah fenomena politik yang cukup menarik untuk dicermati. Mengingat sejarah panjang pergulatan PKB sejak era didirikan tidak pernah terlepas dari tarik ulur antara dua keponakan Gus Dur tersebut, yakni Muhaimin Iskandar dan Syaifullah Yusuf. Sesama trah darah biru kalangan pesantren yang sama-sama berkaitan erat dengan keluarga besar Pesantren Denanyar Jombang.
Apakah hal tersebut merupakan kode simbolik telah selesainya pergumulan di internal tubuh PKB, ataukah justru sebaliknya?
Apakah Cak Imin yang dikenal super lincah sedang mengeluarkan jurus pamungkasnya guna membelit calon rival internal terkuatnya dalam jaringan laba-laba politik PKB?
Jika Gus Ipul berhasil memenangkan kontestasi dalam Pilgub Jatim, otomatis ketokohan Gus Ipul akan meningkat lima kali lipat dari ketokohannya hari ini. Popularitasnya akan meroket ibarat meroketnya popularitas Jokowi sesaat setelah memenangkan kontestasi dalam Pilgub DKI Jakarta. Selusin lembaga survey pasti akan menempatkannya sebagai salah satu kandidat utama Wakil Presiden dalam Pilpres 2019.
Apakah posisi tersebut tidak mengganggu ketokohan Cak Imin sendiri?
Sebagai seorang yang telah piawai melewati berbagai macam topan badai politik hingga mampu membawa PKB menjadi partai penguasa dalam tiga periode terakhir pemerintahan sejak era Presiden SBY hingga Presiden Jokowi. Jiwa besar dan kerelaan kader politik Cak Imin akan diuji keras dalam pertarungan di Pilgub Jatim. Jejaring yang telah dibangun lama oleh Cak Imin dalam berbagai posisi Kementerian, BUMN dan berbagai posisi penting lainnya ke depan akan dipimpin oleh figur Gus Ipul yang sebelumnya lebih banyak fokus di daerah.
Surya kembar kuasa politik Nahdliyin dalam perebutan kandidat Calon Wakil Presiden akan terjadi jika Gus Ipul memenangkan kontestasi dalam Pilgub Jatim. Kecuali jika Cak Imin merelakan jatah tiket tersebut dengan mundur teratur dari dunia politik dengan tetap mengendalikan jejaringnya dari bawah tanah. Berperan sebagai brahmanaraja yang mendorong Gus Ipul sebagai pucuk pimpinan kuasa politik Nahdliyin sebagai Wakil Presiden mendampingi Jokowi.
Skenario duet Jokowi dengan kader terbaik Nahdliyin ditentukan oleh hasil Pilgub Jatim. Jika kader-kader Nahdliyin tumbang dalam Pilgub Jatim bisa dipastikan Jokowi akan menggandeng calon lain yang lebih potensial dalam meraup suara dan penggalangan massa.
COKRO WIBOWO SUDARSONO
Ketua Umum GARDA SANDI (Gerakan Pemuda Desa Mandiri)
