JAKARTA – Reaksi dari Ketua Tim Ahli Wapres, Sofyan Wanandi yang menanggapi ‘kepretan’ Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, yang menyatakan Indonesia seperti Republik Pisang memantik reaksi keras publik. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean. Menurut Ferdinand, pernyataan dari Sofyan merupakan bentuk pelecehan pada Presiden.
“Apakah Sofyan Wanandi ingin menyatakan bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Pisang? di benua Eropa dan Amerika sana menjadikan pisang sebagai analogi sangat sensitif karena bisa diangga rasis. Sofyan Wanandi jangan menambah kegaduhan di negara ini, dari struktur jabatan sekalipun sangat tidak pantas seorang staf wapres menantang seorang menko,” ujar Ferdinand kepada Cakrawarta di Jakarta, Kamis (10/9).
Ferdinand berharap, Presiden segera bertindak dalam situasi seperti saat ini untuk menciptakan suasana kondusif dan kordinatif di kabinet serta tidak semakin membuat gaduh dan terlihat negara tidak punya aturan.
“Kami sarankan Presiden Jokowi segera angkat bicara dengan cara menetapkan tim yang bertanggung jawab terhadap 35 GW, siapa pejabat yang paling bertanggung jawab harus segera diputuskan oleh Presiden, apakah Menko Rizal Ramli atau Wapres Jusuf Kalla yang memimpin pembangunan listrik 35 GW ini,” tegas tokoh yang juga pegiat anti korupsi ini.
Pihaknya menilai, turun tangannya Presiden sangat penting demi menciptakan suasana pasti dalam berinvestasi sehingga jelas siapa yang harus didengar oleh investor supaya tidak ada keraguan dan kegaduhan. Menurut Ferdinand, EWI tetap berharap dan meminta Presiden untuk mempertahankan target 35 GW dan tidak merevisinya.
“Jadikan ini target yang harus dicapai, jadikan target negara bukan jadi target presiden, sehingga jika waktunya harus nyebrang ke periode presiden berikutnya program ini harus jalan, tidak boleh berhenti karena ini adalah kebutuhan bangsa jika ingin bangsa ini maju. Rizal Ramli lebih baik fokus pada cara bagaimana supaya target ini sukses daripada berfikir angka-angka yang belum bisa dibenarkan seperti potensi kerugian PLN,” pungkasnya.
(fh/bti)
