JAKARTA – Pemerintah diharapkan dalam mengeluarkan kebijakan tetap harus melihat kepentingan kedaulatan bangsa dan negara dengan berpijak pada konstitusi sehingga tidak bertindak secara serampangan. Demikian disampaikan Rahman Sabon Nama pada redaksi cakrawarta.com pada Jumat (13/1/2017)
Rahman Sabon Nama meminta Presiden Joko Widodo untuk mewaspadai pernyataan salah satu pembantunya yakni Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Senin (9/1/2017). Sebagaimana ramai diberitakan media Pemerintah melalui Luhut akan membolehkan negara asing membuka lahan ekonomis di 4.000 pulau terpencil yang belum bisa dikelola oleh Pemerintah karena kesulitan akses.
“Bisa dimanfaatkan asing terutama Jepang dan Singapura untuk memberi nama dengan membuat kampung sendiri, dengan demikian bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” ujar Luhut kala itu yang langsung memicu kontroversi.
Atas pernyataan Luhut tersebut, Rahman Sabon menyatakan dirinya sangat kecewa. Ia mendesak Luhut agar membaca kembali UUD 1945 dimana pulau itu harus dikelola oleh Pemerintah untuk kemakmuran rakyat bukan oleh asing.
“Karenanya, saya mengingatkan agar Presiden Joko Widodo jangan terjebak dengan siasat Pak Luhut ini. Kedaulatan bangsa dan negara jadi taruhannya. Pemikiran ini sangat berbahaya harus segera dihentikan,” tegasnya.
Rahman Sabon yang juga Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikuktura Indonesia) ini mempertanyakan terkait indikasi adanya kepentingan terselubung dibalik pernyataan Luhut itu.
“Sebagai pimpinan APT2PHI yang mewadahi petani, nelayan, pedagang pangan dan peternak kami kecewa. Kami juga mempertanyakan apakah Luhut ini menteri dan pembantu Presiden atau justru agen asing? Kenapa pengelolaannya diberikan pada asing sementara petani dan peternak kita kesulitan lahan untuk bertani dan beternak,” kata Rahman.
Karena itu, pihak APT2PHI meminta agar Pemerintah fokus membantu petani dalam negeri. APT2PHI juga berharap Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan ATR, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pertanian dapat berkordinasi membantu petani dalam bentuk keuangan dan regulasi.
“APT2PHI siap mengelola 4000 pulau itu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan akan kami dayagunakan pulau-pulau itu untuk mewujudkan swasembada pangan,” paparnya dengan nada tegas.
Pihak APT2PHI yakin apabila pemerintah memberi peluang dan kesempatan pada rakyat sendiri bisa dipastikan ketergantungan akan impor pangan terutama pangan strategis seperti beras, gula, jagung, ikan, daging dan hortikultura bisa dapat diatasi.
(bm/bti)
