Pemimpin Indonesia bernama Soeharto sudah meninggal dunia tetapi warisannya masih bercokol di bumi Indonesia. Berbagai kajian ekonomi-politik sudah banyak berbicara tentang hal itu. Corak kekuasaan ala otoritarianisme Soeharto masih bercokol dalam sistem relasi kekuasaan oligarki. Cara pandang Soeharto masih kuat mempengaruhi cara strategi pertahanan dan keamanan nasional dalam melihat rakyatnya sendiri sebagai ancaman. Sistem pertahanan kemakmuran ala Soeharto diadopsi oleh para elit untuk melihat perubahan.
Satu hal yang begitu nyata terlihat namun kurang banyak diperbincangkan, Soeharto dan cara pandangnya diam-diam mempengaruhi para buzzer dan kalangan intelektual! Buzzer seperti apa dan intelektual seperti apa? Buzzer dan intelektual yang menolak perdebatan dan berlindung dibalik relativisme cara pandang. Buzzer dan intelektual yang melihat bahwa setiap gugatan terhadap kekuasaan sebagai bagian inheren dari praktik demokrasi mereka klaim dan labelling sebagai bentuk pandangan tidak mau kalah dan mau menang sendiri. Buzzer dan intelektual yang entah karena pendeknya pikiran mereka atau karena relasi kepentingan yang berbeda menganggap bahwa kalangan yang berbeda pandangan, mereka karungin jadi satu dalam label sembrono radikal, fanatik, HTI, Khilafah, Wahabi, kiri, anarcho, anti-NKRI!
Rekan-rekan sekalian, para buzzer dan intelektual seperti ini memiliki cara pandang yang mirip dengan Soeharto, Hitler maupun Stalin. Mengapa saya bilang demikian? Mereka bekerja seperti halnya para polisi rahasia di negara-negara totalitarianisme fasis dan zionis! Mereka sibuk mencari-cari labelling totaliter, radikal, fanatik dalam pikiran orang-orang yang menggugat dan mempersoalkan bagaimana beroperasinya negara baik dalam sistem politik maupun ekonomi.
Model polisi rahasia era millenial ini dapat kita temukan dalam bagaimana cara kalangan buzzer dan intelektual “polisi rahasia” ini menggarap isu Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Mereka hantam KPK dengan isu Taliban bertubi-tubi, lalu mereka framming kalangan yang menggugat betapa busuknya operasi kekuasaan oligarki mengamputasi kekuasaan sebagai kaum totaliter, lalu ketika ada media massa seperti Tempo memberikan dukungan kuat kepada KPK, mereka kewalahan maka mereka sabotase fondasi materialnya, mereka sumbat kekuatan ekonominya. Taliban, otoriter, fanatik dan radikal. Itu saja yang mereka putar, jangan kita mengharapkan argumen maupun sambutan untuk memulai perdebatan di kalangan mereka, karena itu tidak ada!
Ketika kita berargumen bahwa pertarungan yang terjadi saat ini bukanlah taliban versus Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tapi oligarki versus kekuatan anti-korupsi. Mereka akan menjawab kamu Taliban, ketika kita bilang bahwa UU KPK mengamputasi proses pemberantasan korupsi dan dengan demikian berpotensi memfasilitasi tindak kriminal korupsi. Maka mereka akan bilang kamu radikal, dan ketika kita bilang presiden dengarkan kami dan keluarkan perppu soal UU Korupsi, maka mereka akan bilang kamu totaliter! Tidak ada argumen, tidak ada dialog, tidak ada perdebatan. Demokrasi dan kebebasan berpendapat hanya mereka jadikan dalih dan alat untuk membungkam dialog merawat dan memperbaiki Indonesia.
Untuk kaum-kaum seperti ini maka hanya ada satu kata: Lawan mereka! Kaum-kaum otoriter yang bersembunyi dibalik selubung perbedaan pendapat!
AIRLANGGA PRIBADI KUSMAN
Akademisi Universitas Airlangga, P.hD dari Murdoch University
