Siapa Dibalik Fitnah Terhadap Habib Rizieq dan Firza Husein? (3 dari 3)

 

 

ilustrasi. (gambar: istimewa)

ilustrasi. (gambar: istimewa)

Saat ini publik tentunya bertanya, siapakah Mr X ini? Publikasi awal mengenai website-website tersebut dimulai dari portal gerilyapolitik[dot]com alias gerpol. Pada 29 Januari 2017 pukul 12.00, gerpol merilis sebuah artikel berisi (yang seolah) obrolan antara gerpol dengan anonymous. Di situ seolah (yang katanya) anonymous membocorkan curhatan (yang katanya) suara Firza Husein (FH) serta obrolan whatsappnya dengan (yang katanya) Habib Rizieq Sihab (HRS). Artikel tersebut sangat cacat dari segi etika jurnalistik. Yang pertama, gerpol tidak menanyakan keaslian data; serta dari mana dan bagaimana data didapat. Kedua, gerpol tidak memenuhi prinsip cover both sides dengan tidak mengklarifikasi data tersebut pada yang bersangkutan.

Dari penjabaran sebelumnya, sudah jelas bahwa Mr X si pembuat website-website fitnah itu hanya mengaku-aku sebagai hacker yang tergabung dalam anonymous. Juga sudah terbukti akan kepalsuan data-data yang disajikan.

Pertanyaan besar berikutnya adalah, dari sekian banyak media yang ada, kenapa Mr X memilih “membocorkan” data yang ia miliki kepada gerpol? Kenapa tidak pada media-media besar yang setidaknya lebih kredibel dan sudah berdiri lebih lama dari gerpol? Sevital apakah gerpol yang pada saat “pembocoran” itu, usianya sebagai media online baru satu bulan?

Dari pertanyaan-pertanyaan sentilan itu, terang bahwa Mr X sangat erat kaitannya dengan gerpol. Entah itu Mr X ada dalam lingkaran dekat gerpol; atau malah hanya karakter imajiner yang dibuat oleh gerpol; yang dengan kata lain, peran Mr X dimainkan oleh gerpol sendiri.

Siapa dan Apa Misi Gerpol?

Gerpol adalah portal berita politik yang mulai online per 29 Desember 2016. Tidak ada kejelasan dewan redaksi dan penanggung jawab, bisa dibilang gerpol adalah portal berita abal-abal. Isi beritanya cenderung memuji-muji kandidat petahana Pilgub DKI Jakarta 2017 Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok dan menyerang pihak-pihak yang berlawanan dengannya seperti HRS, FPI, Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, Sylviana Murni, Sandiaga S. Uno, SBY bahkan KH. Ma’ruf Amin pun tak luput dijadikan sasaran tembak.

Dilihat dari timing pendirian dan konten-konten yang seperti itu, jelas gerpol adalah bagian dari proyek penggiringan opini pada Pilkada DKI Jakarta untuk mendorong elektabilitas petahana. Admin gerilyapolitik[dot]com mendapat profit dari Google Adsense. Google Adsense adalah layanan yang menfasilitasi dan mempertemukan pengiklan dan publisher iklan. Di sini gerpol adalah publisher iklan, dimana setiap ada iklan yang ditampilkan maupun diklik pengunjung website, gerpol mendapat bayaran dari pengiklan melalui Google. Dalam layanan Google Adsense, setiap pengiklan dan publisher memiliki kode unik per user, yang berarti jika ada dua website atau lebih dengan kode adsense sama, dapat dipastikan pemiliknya adalah orang yang sama.

Kode adsense dari gerilyapolitik[dot]com adalah ca-pub-2988847642846928. Setelah ditelusuri, website yang memiliki kode sama dengan itu adalah beritamoneter[dot]com. Dari sisi konten, selain berisi informasi sektor ekonomi, belakangan beritamoneter[dot]com juga padat dengan artikel-artikel politik pro Ahok dan Teman Ahok. Semakin jelas bahwa beritamoneter[dot]com dikelola orang yang sama dengan gerilyapolitik[dot]com!

Memburu Pembuat Fitnah: Beranikah Polisi?

Saya percaya akan kehandalan unit cyber crime polisi. Tidak ada maksud menggurui sama sekali, penjelasan berikut sekedar memberi gambaran pada khalayak bahwa menangkap si pelempar fitnah masih sangat mungkin dideteksi dan tidak butuh waktu lama.

Untuk melacak siapa Mr X dengan tracking langsung ke web B, web S dan web E, ada beberapa hambatan karena registrar-nya berada di luar negeri. Sehingga faktor teritorial (wilayah hukum) menjadi tantangan tersendiri, di samping karena masing-masing registrar memiliki terms of service dan privacy policy yang berbeda. Selain itu Mr X menggunakan domain privacy protection untuk menyembunyikan identitas dan CDN untuk menyembunyikan lokasi asli server. Namun demikian, masalah seperti ini bisa teratasi melalui kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat (AS) yang masuk jaringan Interpol sebagaimana kasus-kasus transnasional lain.

Jalan yang lebih mudah adalah melalui pelacakan pemilik gerilyapolitik[dot]com sebagai pintu awal. Gerilyapolitik[dot]com didaftarkan registrar lokal yakni CV. Rumahweb Indonesia (rumahweb[dot]com) yang beralamat di Jogjakarta. Gerilyapolitik[dot]com menggunakan privacy protection, sehingga pihak Rumahweb merahasiakan data-data pemilik gerilyapolitik[dot]com dari publik. Namun tetap dapat diakses dengan legal oleh polisi atas alasan hukum. Rumahweb masih akan menyimpan data-data pemilik gerilyapolitik[dot]com hingga tanggal kedaluwarsanya yakni 29 Desember 2017.

Beritamoneter[dot]com adalah pintu kedua untuk melacak pelaku fitnah. Tak beda dengan gerilyapolitik[dot]com, beritamoneter[dot]com ternyata juga didaftarkan di Rumahweb. Meskipun juga menggunakan privacy protection, beritamoneter[dot]com menyertakan susunan perusahaan dan redaksinya di halaman berjudul “Tentang Kami”. Susunan lengkapnya sebagaimana berikut:

Presiden Director: N Albergatti d’Rofino; Vice Presiden: Chandra Eko Cahyono; IT Director: Arthur Iones; Chief Executife Officer: Seto Djemana; Senior Adviser: Burhanuddin Saputu; News Director: Ari Dictus Armadianto; Marketing Communication: Lita Yohana Diman, Aurelya; Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: N Albergatti d’Rofino; Pemimpin Redaksi: Emerensiana Jelita; Wakil Pemimpin Redaksi: Agus Eko Cahyono; Kordinator Liputan: Hendrikus Tawur; Sekretaris Redaksi: Indah Putri; Staf Redaksi: Elvis H, Siffi Masdi, Budi, Kurnia, Angreani, Irba, Dodit, Irman, Alfons A, Ardi Winangun; Biro Bali: Hendrikus Tawur; Biro Surabaya: Ari Dictus Armadianto; Biro Bandung: Franky S; Biro Semarang: Ahmad Fathoni; Konsultan Hukum: Kantor Hukum ENP; Fotografer: Denny Indra.

Beritamoneter[dot]com berbadan usaha dengan nama PT. Warta Aksara Abadi. Alamat redaksi beritamoneter[dot]com ada di Kompleks Fatmawati Mas Blok 1/105 2nd Floor, jl. RS Fatmawati No 20 Jakarta Selatan. Sedangkan alamat perusahaan di Gedung MTH square lt UG No A 11 BC, jl. MT Haryono Kav 10 Jakarta Timur, dengan nomor telepon (021) 29575262 dan (021) 37045010. Beritamoneter[dot]com juga menyertakan nomor hp 087886879504 dan pin BB 266830B5 sebagai nomor nara hubung.

Saat ini seluruh web terkait, kecuali web E, sudah diblokir, baik oleh Kemenkominfo ataupun oleh pihak registrar. Web B secara langsung ditangani Kemenkominfo melalui TRUST Positif. Sayangnya, melalui ISP (Internet Service Provider) tertentu web B masih bisa diakses. Sedangkan beritamoneter[dot]com dan gerilyapolitik[dot]com, jika dibuka muncul pesan error DNS. Artinya pemblokiran ada dari pihak registrar dan atau hosting provider, bukan dari Kemenkominfo. Setelah saya tanyakan ke pihak registrar, ternyata benar layanan gerilyapolitik[dot]com mereka batalkan karena terbukti melakukan hate speech. Namun mereka menyatakan masih menyimpan data pemilik gerilyapolitik[dot]com dan bisa diambil atas request dari kepolisian.

Beritamoneter[dot]com dan gerilyapolitik[dot]com tidak bisa diakses mulai 1 Februari 2017. Kemungkinan keduanya memang di-host di-server yang sama. Bisa jadi, menggunakan fitur addon domain yang memungkinkan satu server hosting dipakai oleh beberapa domain. Sehingga ketika server hosting terjadi error karena down, masalah jaringan atau dihapus, maka seluruh domain yang berkaitan juga akan error.

Kita mesti mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Kemenkominfo dan registrar serta hosting provider terkait. Namun langkah-langkah pemblokiran saja tidak cukup tanpa diterimanya konsekuensi hukum oleh penyebar fitnah. Terbukti setelah gerilyapolitik[dot]com diblokir, gerpol kembali online dengan domain barunya gerilyapolitik[dot]info, dengan konten yang semakin tendensius berisi hasutan dan fitnah. Kali ini gerpol mendaftarkan domainnya di godaddy[dot]com yang berbasis di Arizona, sama seperti namesilo.

Pelempar fitnah ini, secara hukum negara, setidaknya telah melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Semoga penegak hukum Indonesia masih bisa membuktikan pada kita semua bahwa negara ini masih sebagai negara hukum, bukan negara penguasa maupun negara politikus.

SAIF AL-QUDSY

Penikmat Isu Teknologi dan Peretasan, Tinggal di Surabaya

author