Berita meninggalnya sejumlah peserta PPDS ternyata meninggalkan sejumlah catatan yang mungkin tidak muncul karena mereka “dianggap” bukan siapa-siapa. PPDS adalah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis. Dengan kata lain, mereka adalah murid, alias peserta didik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak mudah untuk menjadi dokter bahkan di tingkat dokter spesialis. Selain kepolisian dan tentara, senioritas di dunia kedokteran cukup dihormati (atau mungkin lebih tepatnya ditakuti). Begitu pula kondisi PPDS.
Dalam keadaan normal, tanpa ada pandemi, PPDS harus melakukan jaga di Rumah Sakit (RS), dan juga langsung menangani pasien sesuai petunjuk senior/dosen yang bertugas. Kalau dalam dunia profesional lain, istilah PPDS mungkin lebih tepat dibilang magang. Sudah barang tentu yang namanya magang bisa disuruh-suruh. Aji mumpung pun berlaku apalagi PPDS butuh untuk lulus, jadi apapun pasti dilakukan. Lalu bagaimana kondisi mereka di masa pandemi?
Semalam, saya mendapat curhatan dari seorang teman. Mungkin tidak bisa mewakili semua, tapi saya coba bertanya ke beberapa PPDS, ternyata senada. Sebut saja teman saya si A. Saya awali percakapan dengan bertanya bagaimana kondisi PPDS di RS? Faktanya PPDS sangat kewalahan dan kelelahan. Beban mereka makin meningkat. Dan jumlah personel makin sedikit karena beberapa diantara rekannya positif Covid-19. Apa kita tahu siapa saja yang positif? Awalnya kita tidak tahu, karena manajemen tidak mau terbuka. Bahkan dalam rapat internal bulan Juni, data petugas medis yang positif Covid-19 adalah data per bulan April 2020. Berdasar penelusuran, data yang konon kabarnya rahasia dan hanya muncul di rapat manajemen, ternyata tersebar di beberapa teman tenaga kesehatan (nakes). Ambil contoh, dalam data diketahui ada 5 dokter spesialis staf medis fungsional (SMF), atau sekitar 4%. Tapi siapa saja, tidak ada yang tahu. Kalaupun akhirnya tahu, itupun karena tembung jare. Biasanya kita baru tahu ketika kondisi teman sudah mulai parah.
Fakta lain bicara tentang penjadwalan tugas PPDS. PPDS ternyata tetap harus menjaga pasien non Covid-19, meskipun mereka telah menjaga pasien Covid-19. Hari libur pun jarang mereka dapatkan. THR yang dulunya sebesar 1 juta rupiah, tahun ini hanya 250 ribu rupiah. Padahal diluar sana kita tahu, pemprov Jawa Timur misalnya sempat membuka lowongan bagi relawan tapi dibayar. Wait, sejak kapan ada rumus relawan dibayar dengan gaji fantastis? Sementara PPDS? Ya memang sih mereka adalah murid, dan harus nurut dengan kata dosen serta penugasan, tapi itu dalam kondisi persekolahan normal. Bukan dalam kondisi perang seperti sekarang. Semua PPDS benar-benar diberdayakan untuk menjaga pasien, dan saat ini belum ada penerimaan PPDS baru. Bahkan kabarnya PPDS menjaga pasien non Covid-19 juga, dikarenakan relawan belum banyak dan faktanya semua dikerjakan oleh PPDS. Apa tidak bahaya itu? Covid -19 kembali menunjukkan parahnya sistem di negara ini.
Lalu bagaimana dengan perlindungan RS terhadap nakesnya atau teman-teman PPDS? Mungkin yang paling sering dibahas adalah A alat pelindung diri (APD). Dari RS memang berusaha untuk menyediakan, tapi toh masker N95 jatahnya hanya satu sepaket dengan hazmat dsb. Pasca melepas APD keluar dari ruang infeksius ini masih memerlukan masker N95, dengan memakai pengadaan dari mereka sendiri bukan dari RS. N95 ini dihemat dengan melakukan sterilisasi sendiri agar bisa dipakai beberapa kali. Ketika diluar sana ada yang mewajibkan mengganti masker setiap 4 jam sementara mereka yang di dalam ruangan infeksius kenyataannya demikian? Is it save? No absolutely.
Lalu seberapa amankah RS untuk para nakes? Kita semua tentu bertanya bagaimana seorang nakes bisa tertular, padahal APD lengkap mereka kenakan. Kalau nakes saja yang pakai APD lengkap bisa kena, bagaimana kita orang yang bukan nakes yang hanya berlindung pada protokol kesehatan masker saja. Kenapa nakes bisa kena virus hingga meninggal? Dari hasil obrolan ternyata kondisi RS lah yang membuat nakes bisa terkena virus tersebut, dan tentu saja ini harus menjadi catatan, karena kalau tidak ditindaklanjuti, orang yang ada disana bukan tambah sembuh tapi justru malah makin berbahaya.
Selama ini pembahasan hanya berputar pada pemakaian dan pelepasan APD. Tapi tidak ada petugas khusus di ruangan instalasi gawat darurat (IGD) yang memastikan bahwa pemakaian dan pelepasan APD berjalan dengan baik. Tidak ada ruang ganti (anteroom) yang benar. Standar kesehatan harusnya ada ruang ganti, ada yang kontrol pemakaian dan pelepasan APD. Bisa dibayangkan ketika setiap ruang rumah sakit berubah menjadi ruang infeksius, maka ketika melepas APD dan menyentuh yang lain secara tidak langsung virus itu masuk. Apa hanya itu? Teman PPDS ini kemudian menyampaikan bahwa keberadaan ruang isolasi dengan tekanan negatif adalah ruang isolasi yang ideal tapi sayangnya sangat minim tersedia. Ruang tekanan negatif ini digunakan untuk mengatur udara ruangan, sehingga virus akan tersedot.
Tantangan lain saat memberikan pelayanan di poliklinik dan ruangan biasa (bukan ruang isolasi), memakai APD level 2 (lebih rendah dibandingkan saat bertugas di ruang infeksius), N95, face shiled, dsb memakai persediaan sendiri. Padahal bertugas di poliklinik dan ruangan biasa ini tidak bisa luput dari penularan karena 80% pasien Covid-19 tanpa gejala.
Catatan teman PPDS mengatakan bahwa perlu kiranya memperkuat kapal induk agar tidak diterjang gelombang. Baik itu rumah sakit rujukan Covid-19 maupun non rujukan Covid-19, serta fasilitas kesehatan primer harus mendapatkan perhatian dengan memastikan kelengkapan fasilitas “perang” seperti APD dan yang sering luput ialah manajemen ruangan.
Redesain ruangan IGD menjadi hal yang urgen untuk direalisasikan. Beberapa negara seperti Italia, dan negara eropa lain melakukan perombakan besar-besaran. Kenyataannya di Indonesia, kapasitas ruangan isolasi/transisi di IGD biasanya minimal bahkan di salah satu ruang triase IGD hanya mempunyai satu ruang isolasi saja. Tanpa didukung tekanan negatif.
Luangkan waktu untuk membaca dan menggunakan logika atas catatan ini. Gempuran pasien baik Covid-19 dan non Covid-19 tentu akan menjadi hambatan yang penuh dilema di lapangan. Kebijakan Rumah sakit saat ini. Pada umumnya melakukan skrining ke semua pasien dengan memegang prinsip semua dianggap Covid-19 sampai terbukti tidak.
Prosedur ini tentu memakan waktu bila dilanjutkan pemeriksaan lebih kompleks swab PCR untuk memastikan Covid-19. Kebanyakan pasien yang menunggu kepastian diagnosis ini biasanya dirawat di ruang isolasi IGD (bila ada tempat). Namun, bila penuh akan dirawat sementara di selasar.
Kolaborasi antara waktu menunggu skrining Covid-19 yang tidak bisa cepat ditambah penataan ruangan IGD yang kurang baik akan berakibat fatal. Bisa jadi pasien yang menunggu kejelasan status ini satu diantaranya positif Covid-19. Inilah yang menjadi rasa khawatir tenaga kesehatan yang bertugas di IGD meskipun dalam status memakai APD level 3.
Kondisi demikian akan memicu udara polutan/infeksius bila tidak didukung sarana ventilasi tekanan negatif ini. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan risiko infeksi nosokomial kepada pasien ke pasien dan tenaga kesehatan.
Menurut literatur infeksi nosokomial ini bisa terjadi pada 7-10 pasien diantara 10 pasien. Risiko ini akan meningkat pada beberapa tindakan yang memicu aerosol di IGD seperti intubasi, suction, dan sebagainya.
Dengan lonjakan kasus yang sedang tinggi-tingginya, dan kondisi RS lain yang collapse, maka sebagian besar pasien akan menuju pelabuhan terakhir di sini. Kapasitas ideal tempat tidur untuk pasien yang menunggu kejelasan status di IGD minimal 50-100 tempat tidur, sedangkan kualitas idealnya ditunjang dengan adanya ventilasi tekanan negatif ini.
Hal tersebut mestinya menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan, direksi rumah sakit sebagai bentuk perlindungan kepada tenaga kesehatan yang tengah berjuang diantara hidup mati dan rasa was-was keluarga di rumah.
Semua akan lengkap bila ada peningkatan dukungan alat penunjang diagnosis cepat swab PCR Covid-19 untuk memangkas lama paparan. Tentu perombakan demikian memakan biaya tidak sedikit.
Saat ini rumah sakit tengah menjalankan sebuah misi ambisius membuat 15 ruangan biasa untuk dialihfungsikan perawatan pasien Covid-19. Namun tanpa memakai matematika safety yang baik, apakah ada dukungan sarana tekanan negatif di ruangan. Dan juga rasio tenaga kesehatan dibanding jumlah pasien terbilang jomplang. Dan sekali lagi tenaga PPDS dimaksimalkan dalam urusan ini. Mereka bertugas tanpa ada jaminan apa yang menjadi hak mereka baik dari sisi materiil maupun immaterial. Libur pasca bertugas untuk isolasi mandiri, fasilitas isolasi tidak disediakan oleh pihak RS. Kebanyakan pulang dengan risiko membawa virus ke rumah.
Kenapa PPDS tidak berani bersuara langsung padahal mereka ada di lapangan? Mereka itu murid. Murid protes sama manajemen? Ya besok langsung dilaporkan dekan dan batal PPDSnya. Mana ada yang berani dengan “ancaman” seperti itu. Beberapa waktu lalu ada yang pernah bersuara di twitter tentang eksploitasi PPDS, dengan akun @dokteeer E nya Tiga. Tapi terkahir update di bulan April, entah apa mungkin dapat teguran atau bagaimana kita juga tidak tahu. Yang jelas, inilah suara dari teman-teman PPDS. Mereka ini punya beban pendidikan, ilmiah yang tidak sedikit. Kalau mau dikembalikan, ya memang itu pilihan mereka dan mereka harus siap dengan risiko itu, tapi apakah kemudian berlaku sistem aji mumpung untuk mempekerjakan mereka dengan tanpa batas? Dokter muda kabarnya diliburkan, tapi PPDS tetap jalan. Ini pendidikan kedokteran atau romusha? Iya paham, senioritas dan perploncoan kedokteran salah satu yang menyeramkan, tapi apa ya sampe segitunya untuk menjadi orang yang ingin mengabdi bagi pelayanan kesehatan? Apa kabar kementrian terkait, rektorat, dekanat, direksi Rumah Sakit terkait tentang nasib PPDS?
Semoga ada perbaikan dan tidak ada lagi korban PPDS yang harus jatuh karena sistem yang salah. Ingat, banyak kasus pasien meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena kesalahan penanganan. PPDS bukan boneka yang bisa disuruh-suruh, mereka adalah calon dokter spesialis yang akan berkolaborasi dengan dokter-dokter yang sudah ada, untuk melayani masyarakat.
AGNES SANTOSO
Jurnalis
