BANJARMASIN – Muktamar NU Ke-33 harus jadi momentum emas dan strategis bagi NU untuk kembali ke khittah, kembali fokus rengkuh jati diri NU sebagai “paku bumi Nusantara” ditengah makin semrawutnya tata kelola bangsa dan negara Indonesia, ditengah badai global proxy war yang mengancam disintegrasi bangsa. Disisi lainnya, sejak kelahiran NU tahun1926 hingga saat ini, kondisi warga NU masih memprihatinkan. Puluhan juta warga NU masih dibawah garis kemiskinan dan terbelakang. Demikian disampaikan oleh Mantan Sekretaris PP Lembaga Sosial Mabarrot PBNU 2000-2005, dr. Ali Mahsun, M.Biomed.
“Nahdliyin selalu jadi korban komoditas dan kayu bakar kepentingan sesaat, pribadi dan golongan. Bahkan sangat tajam aromanya ditunggangi kepentingan bangsa asing. Kondisi bangsa dan warga NU terkini tersebut harus menjadi triger utama penyadaran bersama dalam Muktamar NU ke-33 yang untuk pertama kali ditanah kelahirannya, Jombang,” kata dr. Ali Mahsun, M. Biomed pada Cakrawarta di Bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin Sabtu (1/8).
Menurut Ali, warga NU saat ini berjumlah sekitar 80 juta tersebar diseluruh pelosok Indonesia. Potensi mereka sangat besar namun belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu, saatnya sekarang atau sudah masuk ranah urgensitas the biggest potency yang dimiliki NU dikelola oleh kader profesional terbaik yang dimiliki NU yang saat ini ada dimana-mana.
“Mereka (warga NU) hanya butuh disapa dan tinggal ditepuk pundaknya untuk kembali ke rumah NU,” ujar dokter ahli kekebalan tubuh jebolan FK Unibraw dan FK UI yang juga Ketua Umum DPP APKLI tersebut.
Ali menambahkan, pihaknya sering menyampaikan ke para senior di NU dan kelompok aktivis muda NU bahwa saatnya Ketua Umum PBNU diamanahkan kepada kader profesional terbaik NU, tentunya dengan ridho para kyai NU. Tugasnya fokus sebagai Board Of Director mengelola SDM dan aset yang dimiliki NU.
Ali Mahsun yakin potensi NU yang sangat besar dibidang ekonomi, budaya dan peradaban bahkan ideologi, politik, pertahanan dan keamanan mampu menjadi pilar utama eksistensi dan keutuhan negara. Dirinya mendesak, NU harus tampilkan diri jadi perekat dan pendongkrak kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme bangsa yang sangat dibutuhkan dan dirindukan Ibu Pertiwi yang lagi dikoyak ancaman disintegrasi di era cyber war kini dan ke depan. “NU harus kembali ke jati diri sebagai paku bumi Nusantara atau cagak utama Indonesia. Sedangkan semua hal terkait soal fatwa dan lainnya di otoritaskan ke Rais Am PBNU,” tambah Ali yang juga Dewan Pembina PP IPNU 2009 – 2012 dan 2012 – 2015.
Baginya, NU seharusnya jadi penabur kemanfaatan bagi puluhan juta warga NU dan 250 juta seluruh rakyat dan bangsa Indonesia sehingga harus dikelola kalangan profesional non-kiai.
“Saatnya Ketua Umum PBNU diamanahkan kepada kader profesional terbaik NU, bukan dari kyai sehingga NU mampu dan mau kembali ke khittah,” pungkas tokoh asal Mojokerto tersebut.
(am/bti)
