Thursday, March 28, 2024
HomeGagasanRizal Ramli, Reklamasi dan Komitmen Kebangsaan

Rizal Ramli, Reklamasi dan Komitmen Kebangsaan

IMG-20160720-WA0003

 

Keputusan Menteri Kordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Dr. Rizal Ramli yang membatalkan reklamasi pulau G di areal Teluk Jakarta telah dilawan dengan segala cara oleh Podomoro Land.   Media sosial ikut terpengaruh, sehingga merespon dan menyerang Rizal Ramli dengan ungkapan dan kata-kata yang selayaknya tidak diucapkan. Terjadi pemutarbalikan fakta sehingga pribadi Rizal Ramli yang sering dipanggil RR, diserang habis-habisan.  Padahal keputusan yang disampaikan Menko Maritim dan Sumber Daya tersebut bukan putusan pribadi tetapi merupakan hasil kajian dan analisis yang dilakukan secara mendalam dan diputuskan oleh tiga kementerian yang dibawahinya yaitu Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, publik lebih percaya pengembang ketimbang Pemerintah.  Padahal Menko Maritim dan Sumber Daya, hanya mengumumkan keputusan tim yang dibentuk dari tiga kementerian, tetapi yang diserang dengan character assassination (pembunuhan karakter) adalah pribadi RR. Cara publik merespon suatu isu dengan tidak tabayun (check and recheck) apalagi mendalami suatu masalah berpotensi merugikan bangsa, rakyat dan negara, karena para pemilik modal -yang juga pemilik media- dengan mudah mengarahkan (opini) publik sesuai kepentingan mereka. Dampaknya tentu negatif mengingat mereka yang diberi amanah menjadi pejabat negara menjadi tidak berani atau akan berpikir ulang dalam mengambil keputusan yang memihak kepada kepentingan rakyat dan negara. Apabila mereka melawan kepentingan pemodal akan menimbulkan kekhawatiran mendapatkan serangan balik dari pemilik modal dan pemilik media yang dibantu oleh pelaku media sosial (netizen) untuk membunuh karakter para pejabat negara yang masih memiliki keberanian dan nurani untuk membela rakyat jelata, kepentingan bangsa dan negara.

Kasus yang dialami RR dalam masalah reklamasi Teluk Jakarta, seperti yang saya kemukakan di atas, jika tidak disadari pelaku media sosial dan Pemerintah dan parlemen dalam mengambil keputusan penting dan maha penting hanya berdasarkan isu yang digulirkan media (sosial), maka negara yang besar ini hanya akan dikendalikan dan dikuasai pemilik modal dan media. Rakyat yang sejatinya berdaulat, hanya menjadi alat pemilik modal dan media, dan pastilah tujuan kita berbangsa dan bernegara tidak akan pernah tercapai.

Membela Rakyat dan Bangsa

RR adalah aktivis dewan mahasiswa angkatan 77/78 yang diberangus oleh rezim Orde Baru. Sepanjang hidupnya, sejak menjadi mahasiswa sampai meraih gelar Ph.D dari Boston University, Amerika Serikat, menjadi peneliti dan penggiat sosial, menjadi menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menjadi rakyat biasa dan kembali diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya RI, dalam berbagai kesempatan tidak pernah berbicara untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, tetapi untuk kepentingan bangsa, rakyat dan negara. Jadi sangat naif, ada yang menulis bahwa keputusan RR yang membatalkan reklamasi pulau G karena tidak mendapat upeti, atau dalam rangka mengupayakan untuk memperoleh upeti dari pengembang. Jauh panggang dari api.  RR tetap tidak berubah, komitmennya dan cita-citanya hanya ingin melihat rakyat dan bangsa Indonesia yang besar ini berdiri tegak, berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan sesama bangsanya dan bangsa-bangsa lain di dunia.

Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang secara nasional dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama.  Itulah yang dibela dan diperjuangkan RR. Sedangkan rakyat (bahasa Inggris: people) adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya apabila diperlukan.

Menurut saya sebagai sosiolog, rakyat sejatinya membela, mendukung dan memberi apresiasi kepada Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya dan Pemerintahan Jokowi,  yang masih committed membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara.  Akan tetapi, sangat aneh dan memprihatinkan, justru memihak, membela dan mendukung Podomoro Land yang banyak dihujat rakyat jelata korban penggusuran di Pasar Ikan (Jakarta Utara) dan kawasan Luar Batang yang akan digusur, melalui spanduk yang bertebaran di berbagai penjuru di kawasan tersebut. Maka mari tempatkan dukungan kita sebagai rakyat secara presisi sesuai fakta di lapangan agar kepentingan bangsa dan negara.

 

MUSNI UMAR
Sosiolog dan Wakil Rektor l Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

RELATED ARTICLES

Most Popular