Teror di Inggris dalam beberapa minggu terakhir ini mewarnai wajah depan hampir semua surat kabar dunia. Sudut pandang liputan itu hampir seluruhnya menyudutkan Islam, apalagi ditimpali pernyataan pemuka Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang mengaku bertanggung jawab atas tindakan brutal itu. Begitulah potret media utama yang memang sangat pro-Barat (Amerika Serikat dan sekutunya). Namun kita juga mencatat keretakan yang sedang terjadi dalam aliansi Barat ini, terutama dalam isu lingkungan. Kini timbul kesadaran bahwa Amerika Serikat (AS) tidak bisa lagi diandalkan dalam kemitraan global, termasuk untuk urusan keamanan. Tampaknya ISIS (dulu Al Qaida) dan Islam akan tetap diposisikan sebagai ancaman bersama Barat persis skenario Samuel Huntington dalam Clash of Civilization.
Sementara itu aksi-aksi AS dan sekutunya di awal milenium ini menginvasi Afghanistan, Irak, Libya dengan korban ratusan ribu orang dan kehancuran peradabannya dipotret sebagai aksi penghancuran tirani serta aksi pembebasan dan demokrasi. Benarlah analisis William Blum bahwa demokrasi adalah ekspor AS yang paling mematikan dunia ketiga. Hanya Arab Saudi yang tidak “dimerdekakan” karena menjadi sahabat terbaik Barat. Bahkan Raja Salman baru-baru ini membelanjakan ratusan milyar Dollar untuk membeli persenjataan dari AS untuk menyiapkan diri dari kemungkinan serangan Iran.
Ketidakadilan global dan pemojokan atas Islam itu sedemikian nyata di depan mata disajikan oleh media-masa utama global dan nasional. Media arus utama itu mungkin tidak memberitakan berita palsu dan hoax, tapi jelas mereka tidak memberitakan kebenaran seutuhnya. Yang disajikan media utama itu partial realities yang karena dipropagadakan secara terus-menerus, maka publik dunia menganggapnya sebagai realitas seluruhnya. Padahal tidak. Media Barat bersalah karena mencampuradukkan realitas dan sekaligus menyembunyikan realitas yang lain.
Radikalisme oleh kalangan muda yang muncul belakangan adalah “respons non-linier” yang tidak saja kecewa dengan kehidupan sehari-hari yang menghimpit mereka, tapi juga kesal dengan sikap para pemimpin mereka sendiri. Pengalaman hidup sehari-hari yang getir dalam sebuah negara-bangsa yang menjadi boneka Barat, membuat mereka terjebak dalam pilihan-pilihan sulit. Memilih jalan radikal dan teror bukan pilihan mudah bagi anak-anak muda itu. Dalam perspektif Pemerintah, warga muda yang acuh tak acuh dengan isu-isu ini mungkin lebih disukai. Sebagai respons non-linier maka pola gerakan radikal ini sulit diprediksi, tanpa pola dan acak. Aksi kekerasan oleh aparat hanya akan meningkatkan intensitas dan kualitas serta keacakan respon non-linier ini.
Radikalisme (baca: radikalisme Islam) kemudian dipertentangkan dengan demokrasi tentu dengan asumsi bahwa demokrasi Barat adalah obat mujarab. Wacana ini tidak saja salah tapi juga menyesatkan. Wacana khilafah dipotret di Indonesia sebagai wacana musuh Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). HIzbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi kemarin sore yang lantang mengusung khilafah diposisikan sebagai pengkhianat Pancasila dan NKRI. Padahal khilafat adalah Tata Dunia, melampaui negara-bangsa sebagai ciptaan para penjajah Barat pasca keruntuhan kekhalifahan Turki Ottoman. Banyak pemikir yang kemudian menarik diri dari perbincangan khilafah karena menghindari tuduhan anti-Pancasila dan anti-NKRI. Ini adalah hasil propaganda Barat juga.
Di dekade kedua abad 21 ini kita menyaksikan dunia di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bayang-bayang sang adikuasa AS yang makin tidak aman. Profesor Noam Chomsky dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) menyebutkan ada dua ancaman yang kita hadapi saat ini yaitu keruntuhan lingkungan dan perang nuklir. Beberapa analis Barat menambahkan satu lagi yaitu keruntuhan sistem keuangan global ribawi. Merespons sikap Presiden AS Donald Trump yang menolak pengendalian emisi Gas Rumah Kaca lalu menarik diri dari kesepakatan Paris, Chomsky mengatakan bahwa Partai Republik di AS saat ini adalah organisasi paling berbahaya di planet ini karena mengancam eksistensi manusia sebagai spesies. Segera harus dicatat bahwa dua ancaman itu justru berkembang di bawah Tata Dunia yang dikuasai oleh Barat yang menyebut dirinya sebagai pejuang demokrasi.
Hemat saya, Pemerintah sebaiknya menyibukkan diri dengan politik luar negeri yang bebas aktif, menuntut Tata Dunia baru yang lebih adil, mereformasi PBB, seperti yang dilakukan Bung Karno dulu dan amanat Pembukaan UUD 1945. Sistem keuangan global ribawi juga harus dirombak agar manusia tidak hidup dalam kubangan hutang tak terbayar. Pemerintah jangan malah menakut-nakuti sebagian warga negara sendiri yang saat ini menghadapi pengalaman hidup sehari-hari yang pengap dan nyaris tanpa harapan. Hanya dengan Tata Dunia baru yang adil itu, Pemerintah mampu mempraktekkan Pancasila secara murni dan konsekuen di negeri kepulauan seluas Eropa ini.
DANIEL MOHAMMAD ROSYID
Guru Besar dan Pelaku Peradaban, Tinggal di Surabaya
