JAKARTA – Setelah wacana menghapus sistem three in one, dan kini sedang proses uji coba penghapusan hingga 4 minggu ke depan; kini Pemprov DKI Jakarta tengah berwacana untuk menghapus jalur lambat di Jl Soedirman Thamrin. Tujuan dari rencana kebijakan tersebut adalah untuk perluasan trotoar sebagai penghargaan terhadap para pejalan kaki yang kerap tidak bisa leluasa dalam beraktivitas.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai jika rencana kebijakan itu benar-benar dieksekusi, maka merupakan ide yang progresif.
“Alasannya sederhana. Akses pedestrian di Jakarta, termasuk di Jl Soedirman Thamrin, memang masih sangat minim. Kaum pedestrian sering menjadi pesakitan di jalan raya, bahkan menjadi korban laka lantas, hanya karena tidak ada akses pedestrian (trotoar),” ujar Tulus Abadi kepada cakrawarta.com di Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Tulus menambahkan bahwa potret kota yang modern bukan karena akses jalan untuk kendaraan bermotor yang lebar dan mulus, tetapi adanya akses untuk pejalan kaki, pesepeda, dan akses untuk angkutan umum. Oleh karenanya, pihak YLKI meminta perluasan trotoar bukan hanya di Jl Soedirman Thamrin saja, tetapi juga semua ruas jalan di Jakarta.
“Pemprov DKI Jakarta seharusnya juga membebaskan banyaknya trotoar yang dijadikan area komersial oleh pedagang kaki lima (PKL), dijadikan bengkel atau dijadikan parkir liar. Mereka ini memakan hak pedestrian,” imbuh Tulus.
Rencana kebijakan memperluas trotoar di Jl Soedirman Thamrin, menurut Tulus akan makin elegan jika dibarengi dengan penguatan akses armada Transjakarta di koridor 1 dan koridor-koridor lainnya.
“Ini untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang akibat migrasi dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna busway,” pungkasnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga diminta untuk memperbanyak akses park and ride di area jalan menuju Jl. Soedirman Thamrin.
(bm/bti)
