Sejak Orde Baru, pembangunan telah dirumuskan sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi material dan konsumsinya, bukan sebagai upaya perluasan kemerdekaan. Instrumen utama dalam paradigma pembangunan seperti ini adalah persekolahan paksa massal (mass forced schooling). Satu-satunya tujuan persekolahan adalah penyediaan tenaga kerja yang trampil, berdisiplin dan taat untuk dipekerjakan di berbagai sektor, terutama industri.
Persekolahan secara sengaja dijadikan alat untuk mengerdilkan pendidikan sebagai sebuah strategi pembangunan untuk menyediakan syarat budaya sebagai bangsa merdeka. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebagai instrumen teknokratik, persekolahan juga dimaksudkan untuk menyiapkan budaya konsumtif yang diperlukan agar investasi ekonomi memperoleh pasar yang kondusif bagi investasi. Di atas budaya konsumtif inilah budaya hutang memperoleh lahan yang subur. Persekolahan telah mengubah kesempatan belajar yang melimpah menjadi komoditi langka. Padahal belajar tidak pernah mensyaratkan persekolahan dengan semua formalismenya yang makin rumit, birokratis dan mahal serta menyerap begitu banyak sumberdaya.
Begitulah persekolahan telah berhasil menghasilkan sebuah masyarakat yang tidak memiliki kesadaran budaya yang cukup untuk berani mengupayakan kehidupan politik sebagai ikhtiar bersama menyedialan kebajikan publik atau polity. Narasi yang hilang dalam pembangunan yang buta budaya dan tuli politik ini adalah kemerdekaan. Padahal Ki Hadjar Dewantara justru mengingatkan bahwa pendidikan terutama dimaksudkan untuk membangun jiwa merdeka, bukan sekedar membangun kompetensi, daya saing, bahkan akhlak mulia.
Akhlak mulia jujur, amanah, peduli dan cerdas hanya bisa tumbuh dalam jiwa merdeka. Pada jiwa merdeka itulah kita bisa tagihkan kesanggupan bertanggungjawab pada setiap warga negara. Jujur, amanah, peduli dan cerdas adalah piranti yg dibutuhkan dalam pertanggungjawaban itu. Hanya melalui jiwa merdeka itu kehidupan yang membahagiakan bisa tumbuh kembang di setiap hati masyarakat. Benar kata Bung Hatta bahwa tujuan pembangunan itu untuk membuka semua kesempatan bagi setiap warga negara untuk hidup berbahagia.
Ke depan ini, pendidikan perlu dibebaskan dari monopoli persekolahan. Pendidikan harus menjadi strategi kebudayaan untuk membangun masyarakat merdeka. Keluarga dan masyarakat (terutama masjid) harus diberi tugas-tugas pendidikan bagi warga negara.
Keluarga harus ditransformasikan menjadi satuan edukatif dan produktif berskala kecil agar keluarga menjadi variabel investasi ekonomi dalam model makro ekonomi, bukan menjadi variabel konsumsi. Masjid juga dikembangkan menjadi community-centres untuk mendidik warga muda untuk trampil bermasyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Sekolah hanya komponen pelengkap dan tambahan untuk memberikan ketrampilan-ketrampilan teknis vokasional yang diperlukan dalam kegiatan produksi dan pelayanan publik.
DANIEL MOHAMMAD ROSYID
Guru Besar dan Direktur Eksekutif Rosyid College of Arts and Maritime Studies, Pernah di Dewan Pendidikan Jatim
