JAKARTA – Hari ini, Selasa (7/3/2017) ratusan mahasiswa dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam aksinya tersebut, Irfan Hakim selaku kordinator lapangan (korlap) aksi menyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.
“Tindak pindah korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat merugikan seluruh element Bangsa,” ujarnya saat berorasi di hadapan ratusan mahasiswa yang dipimpinnya.
Selama ini, lanjut Irfan Hakim, mahasiswa menilai KPK tidak berdaya memberantas korupsi dalam proyek reklamasi, seperti adanya dana liar dari pengembang kepada Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok.
Mengutip kuasa hukum Nelson Simamora dari Koalisi Teluk Jakarta yang juga ikut dalam aksi, disampaikan bahwa sampai saat ini KPK belum memberikan kepastian arah proses hukum kasus korupsi reklamasi yang diduga kuat melibatkan Ahok tersebut.
“Reklamasi ini bukanlah merupakan kebijakan berpihak kepada rakyat. Namun proyek swasta yang bertujuan untuk mencari untung sebanyak-banyaknya tanpa memberi manfaat kepada masyarakat pesisir dan efeknya merusak lingkungan,” tegas Irfan.
Bahkan, ratusan mahasiswa dan elemen lainnya tersebut juga menilai bahwa Pemerintah sering mengalihkan isu dari kegagalan pemerintah menjaga kedaulatan bangsa dan lebih membuka gerbang kepentingan bangsa asing.
Karenanya aksi yang menamakan Gerakan Mahasiswa Bela Rakyat dan Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi tersebut menuntut beberapa hal di antaranya agar KPK mengusut tuntas kasus suap reklamasi karena dipastikan ada permainan menyangkut bisnis besar ribuan triliuan rupiah.
“Siapapun yang terlibat harus segera ditangkap. Mereka yang hanya mempermainkan kedaulatan bangsa demi bisnis semata dan hanya menguntungkan bagi para pejabat, diantaranya termasuk Ahok, sang Gubernur DKI,” pungkasnya.
(ss/bti)
