TANGIS Megawati Soekarnoputri (Mega) di Jawa Timur (Jatim) jelang Pilkada serentak, terus membayang. Puti Guntur Soekarno sang cucu, ternyata tak mampu menjaga Nama dan heroisme Bung Karno (BK). Gus Ipul yang menggandengnya untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim gagal. Padahal, Jatim adalah basis kedua terbesar dan terkuat bagi Bung Karno, setelah Jawa Tengah.
Banyak pakar melemparkan analisa tentang kegagalan itu. Mulai dengan Puti tidak piawai, bukan basisnya, hingga waktunuangbtersisa sangat pendek. Yang pasti, kekalahan itu merupakan _warning_ bagi Megawati jika ingin menjaga trah Soekarno tetap eksis di orbit elit negeri ini.
Harapannya tinggal pada sang putri semata wayangnya, Puan Maharani. Mengapa bukan Mega sendiri? Pertanyaan itu mudah dijawab; Mega adalah masa lalu.
Puan? Ya, Mega tidak perlu malu-malu untuk mendorong putrinya, jika perlu Puan didorong untuk jadi Capres bukan cawapres. Apalagi hanya sekedar menteri. Mengapa? Pertama, Usia Mega sudah tidak muda lagi. Meski ia seperti dalam pidatonya beberapa lalu yang tidak percaya akan kehidupan setelah kematian, mati sendiri adalah fakta tak terbantahkan. Dan kita semua, tentu termasuk Megawati pasti akan mati. Untuk itu, ia harus segera melepaskan tongkat estafetnya ke sang putri. Benar soal mati itu tidak melulu datang kepada orang yang lebih tua, tetapi Mega pasti mati sama dengan kita semua yang juga pasti akan mati.
Kedua, di saat Mega masih hidup dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai pemenang pemilu 2014 dengab 109 kursi di DPR-RI atau 18, 95 persen saja, keinginannya tidak bisa terpenuhi semua. Contoh, Mega sudah mendorong dan menjagokan Budi Gunawan menjadi Kapolri dan DPR juga telah setuju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) toh bergeming. BG sapaan akrab Budi, gagal. Anehnya waktu BG didorong jadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN), tak ada masalah yang timbul. Artinya, keinginan Mega memang ditolak Jokowi. Begitu juga, ketika Mega (seperti yang diributkan di media) tidak menginginkan Rini Soemarno untuk menduduki pos menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jokowi tetap saja menunjuknya, bahkan memberi porsi (kasat mata) lebih kepada Rini.
Ketiga, pendukung Mega di orbit kekuasaan masih sangat banyak. Artinya, jika Mega menetapkan dukungan untuk Puan, masih banyak pihak yang bisa membantu logistik. Masih banyak hitungan lain yang jika tidak diambil saat ini, maka trah BK benar-benar akan punah. Apalagi PDIP hanya membutuhkan 1,05% atau kurang 2 -3 tambahan kursi untuk maju. PDIP sangat mungkin menggandeng Golkar atau PKB, Puan – Airlangga atau Puan – Cak Imin.
Peluang Puan maju menurut catatan saya masih jauh lebih terbuka ketimbang khayalan tentang Anies-AHY. Anies meski didukung oleh Jusuf Kalla (JK), akan sangat sulit memperoleh perahu. Benar JK adalah wakil presiden dan mantan ketum Golkar, tapi secara nyata ia tidak punya tangan lagi untuk mengaturnya.
Selain itu, Anies juga berkendala dengan tiga partai yang dulu memberikan tiket cuma-cuma untuk maju menjadi gubernur. Gerindra, PKS, dan PAN sendiri bukan tidak mungkin akan menentangnya. Meski prilaku Anies sendiri memang agak nyeleneh (dulu saat masih mesra dengan Jokowi, Anies sempat menuding Prabowo didanai oleh para mafia) tapi untuk kali ini ia pasti akan berpikir. Artinya, Demokrat masih kurang banyak.
Meski SBY sangat piawai untuk bernegosiasi, rasanya saat ini akan sulit. Mengapa? Sedikitnya ada tiga catatan yang membuat para elit partai akan berpikir jika diajak bergandengan. Pertama, saat SBY memasuki babak akhir dari dua periode kepemimpinannya, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jika saya tak keliru RUU itu akan mengembalikan dari pemilihan langsung gubernur, bupati, dan walikota ke Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alasannya biaya yang dikeluarkan oleh para calon terlalu besar. Akibatnya, begitu mereka jadi, maka peluang korupsi untuk mengembalikan modal akan dilakulan. Buktinya saat ini lebih dari 360 gubernur, bupati, walikota yang terjerat kasus korupsi (suara.com). Tapi di ujung jalan, pemerintah menarik RUUnya setelah habis-habisan di-bully.
Kedua, saat dibentuk KMP (Koalisi Merah Putih) selepas Prabowo-Hatta kalah di pilpres 2014. Demokrat yang awalnya ada di kubu ini justru memilih jadi penyeimbang. Dan terakhir di pilkada DKI 2017. Konon saat itu sudah ada perjanjian (untuk akurasinya, memang dibutuhkan investigasi benar atau tidak) untuk saling dukung saat melawan Ahok-Jarot. Jika AHY-Sylvia Murni menang, maka kubu Anies-Sandi bersepakat akan mendukung jika mereka kalah. Sebaliknya juga demikian. Tapi, ketika Anies-Sandi yang lolos, kubu AHY malah memberi kebebasan pada para pendukungnya.
Dari sana, SBY dan Demokrat tampaknya masih membutuhkan jalan yang sangat panjang ketimbang Mega dan PDIP. Jadi, jika saya menyebut paslon Anies-AHY masih merupakan khayalan, tidak sedikit pun saya merendahkan. Apalagi politik itu cair dan bertujuan untuk meraih kekuasaan, maka apa saja bisa dilakukan.
Jadi, menurut catatan saya, saat ini hanya ada satu bagi Mega, now or never. Jika Mega tidak mengambilnya saat ini, maka Mega dan PDIP bukan tidak mungkin akan ditinggalkan.
M. NIGARA
Mantan Wasekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
