JAKARTA – Komisi 1 DPR telah menyetujui secara aklamasi Letjen (pur) Sutiyoso sebagai Kepala BIN yang baru menggantikan Marciano Norman. Pelantikan mantan Pangdam Jaya tersebut tinggal menunggu waktu. Menurut pengamat intelijen, Ridlwan Habib, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso.
” Bang Yos memimpin BIN di era yang cukup sulit, Presiden Jokowi sedang menghadapi mafia di berbagai bidang di tengah situasi ekonomi global yang menekan,” ujar Ridlwan Habib pada wartawan di Jakarta Rabu (01/07).
Koordinator Eksekutif Indonesia Intelligence Institute itu menjelaskan, BIN harus mampu mendukung prioritas kerja Presiden Joko Widodo . Yakni di bidang infrastruktur, maritim, energi, ketahanan pangan dan pariwisata. “Intelijen harus velox et exactus dalam problem riil pembangunan. Misalnya, petakan mafia beras, analisa aktor dan kekuatannya, lalu beri saran apa langkah menanganinya kepada Presiden,” kata Ridlwan.
Sesuai Perpres 90/ 2012 tentang BIN, intelijen negara memiliki 4 fungsi yakni penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan koordinasi antar lembaga intelijen. “Itu aturan yang masih berlaku walaupun disahkan di era Pak SBY,” ujar Ridlwan.
Bang Yos, harus fokus memperbaiki kinerja BIN di 4 fungsi tersebut. “Penyelidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri harus lebih professional, gunakan teknologi terbaru, termasuk memantau sosial media,” katanya.
Pengamanan yang dilakukan BIN, sebut Ridlwan, berbeda dengan pengamanan terbuka yang dilakukan Polri atau TNI. “Pengamanan intelijen adalah kegiatan tertutup. Melindungi data dan kepentingan NKRI dari operasi intelijen asing,” ujar alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia tersebut.
Fungsi penggalangan juga harus makin lihai. “Menggalang artinya merangkul sebanyak-banyaknya potensi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan Indonesia,” kata Ridlwan. Soal ini, Bang Yos punya pengalaman handal karena pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dua periode dan mengalami transisi era orde baru ke orde reformasi.
Lalu yang terakhir adalah fungsi koordinasi lembaga intelijen lainnya. “Di lapangan, soal data seringkali masih berebut antar lembaga intel satu dengan instansi lain. Juga masih ada ego sektoral, ini harus diubah oleh Bang Yos,” kata Ridlwan.
Selain BIN, di Indonesia ada Baintelkam dibawah Polri, Bais dibawah Mabes TNI, Lembaga Sandi Negara, intelijen Bea Cukai, intelijen imigrasi, intelijen Kejaksaan, dan satuan-satuan intelijen di kementerian.
“BIN punya kewenangan meminta bahan keterangan apapun dari semua kementerian. Ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin,” kata Ridlwan.
Bang Yos, lanjutnya, juga perlu selektif memilih staf ahli Kepala BIN yang merupakan jabatan setara eselon 1 B. “Jangan sampai posisi staf ahli nanti terkesan bagi-bagi jabatan. Harus benar-benar dicari staf ahli yang mumpuni dan memang punya skill intelijen,” pungkasnya. (rh/bti)
