Penunjukan Komjen Syafrudin sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan jauh-jauh hari sudah diprediksi. Semua orang tahu, alumni Akpol 1985 ini adalah mantan ajudan wapres Jusuf Kalla di era sebelumnya. Demikian juga dengan Komjen Budi Gunawan, sebelumnya adalah mantan ajudan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
Penunjukan tersebut adalah hal yang wajar mengingat penunjukan Wakapolri adalah wewenang Kapolri. Tapi kita juga tak bisa menafikan bagaimana gerakan-gerakan politik yang dilakukan Wakapolri terpilih beberapa waktu ini untuk mendatangi DPR. Hal itu akan menjadi tidak baik untuk Polri di masa depan karena memunculkan preseden negatif, “jadilah ajudan presiden atau wakil presiden bila ingin jadi Wakapolri.’ Wajar bila muncul pameo, “dekatilah politisi bila ingin dapat posisi”. Mendapatkan posisi yang bagus tak perlu berprestasi. Cukup mendekat pada politisi yang akan menang Pemilu di kemudian hari.
Ini bukan persoalan sederhana. Ke depan, tak bisa dipungkiri akan muncul kemungkinan untuk mempolitisisasi Polri dalam ajang pemilu 2019 yang akan datang. Kita masih ingat bagaimana mobilisasi oleh anggota Polri untuk memilih partai tertentu di tahun 2004 atau pemilu-pemilu berikutnya. Padahal aparat kepolisian wajib menjaga netralitasnya dalam pemilu.
Tak hanya itu saja, politisasi di tubuh Polri akan memunculkan faksi-faksi sesuai pandangan politik masing-masing personel. Lebih jauh lagi akan memunculkan kelompok oportunis yang akan mengambil jalan pintas, menunggangi Polri untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Ini tidak akan menjadikan Polri lebih sehat dan kuat. Alih-alih sehat, pragmatisme malah akan membuat keropos di dalam.
Peran polisi adalah sebagai alat negara seperti dalam slogan Polri, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Bukan untuk melindungj, mengayomi dan melayani satu golongan masyarakat saja. Polri harus berdiri di atas kepentingan negara bukan sebagai alat politik. Tapi dengan melihat dinamika beberapa waktu menjelang pergantian Wakapolri, wajarlah bila kita skeptis.
Ini juga wujud skeptisme terhadap program 100 hari kerja Kapolri Tito Karnavian untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Akankah program tersebut berhasil bila langkah pertama sudah jauh dari harapan? Reformasi seperti apakah yang akan dilakukan Tito? Masyarakat tidak menafikan kedekatan Tito dengan pria kelahiran Makasar tersebut karena satu angkatan di Lemhanas. Tapi juga tak tutup mata dengan fakta-fakta kedekatan Syafrudin dengan Wapres Jusuf Kalla. Sinyalemen pengaruh politik JK juga tampak dari jawaban Tito kepada wartawan ketika ditanya kriteria apa yang membuatnya memilih Syafrudin sebagai wakilnya dengan jawaban mengambang, “Tanyakan pada Syafrudin sendiri”.
Pengaruh politik di tubuh Polri juga menunjukan bahwa merit system yang menjadi keharusan dalam organisasi modern tersebut belum ada atau bahkan tidak ada. Sistem merit mengharuskan bahwa jenjang karir dalam sebuah organisasi diukur dengan prestasi dan kinerja yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini bila menginginkan Polri menjadi organisasi negara yang profesional dan modern.
Tapi keputusan sudah diambil dan tak mungkin dibatalkan begitu saja. Komjen Syafrudin pagi ini akan dilantik sebagai Wakapolri dan banyak pekerjaan rumah (PR) sudah menanti. PR pertama adalah menyukseskan program kerja 100 hari Kapolri yang sudah berjalan lebih dari 50 hari. Sebagai pembantu utama Kapolri yang bertugas membangun internal kepolisian, menjabarkan program reformasi di tubuh Polri secara konkrit harus segera dilaksanakan. Bila tak ingin disebut program tersebut sebagai lips service belaka.
PR selanjutnya adalah menepis stigma politisasi Polri. Semua akan terjawab oleh kinerja duet Kapolri dan Wakapolri. Dan masyarakat tinggal menunggu kiprah nyatanya. Akankah ekpektasi masyarakat yang tinggi pada Kapolri jenderal Tito terjawab atau tidak.
Akhir kata selamat bekerja dan sukses kepada Komjen. Syafrudin sebagai Wakil Kepala Polri yang baru.
BAMBANG RUKMINTO
Pemerhati Kepolisian dari ISeSS (Institute For Security and Strategic Studies) dan Alumnus FISIP UNAIR
