Ini teori lama, tetapi masih relevan. Pencipta teori ini dapat Nobel Ekonomi. Namanya Herbert Simon, orang Amerika Serikat. Teorinya dikemukakan dalam buku Administrative Behavior: A Study of Decision Making Processes in Administrative Organizations (New York: The Free Press, 1997). Teori ini bicara tentang perilaku manusia mengambil keputusan. Teori ini berangkat dari kodrat manusia sebagai makhluk pengejar keuntungan. Teori klasik Adam Smith (1723-1790) bilang manusia adalah makhluk egois (selfish), cinta diri (self-love), dan pengejar kepentingan pribadi (self-interest). Namun, jangan salah. Kata Tuan Smith, asal jangan diintervensi pemerintah, kodrat ini justru jadi daya dorong kemakmuran bersama. Motif pemuasan kepentingan pribadi akan mendorong persaingan. Persaingan memacu kemajuan. Hasilnya akan dinikmati bersama. Inti teori Smith dituangkan dalam buku Theory of Moral Sentiments dan An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations.
Kodrat manusia yang selfish itu rasional. Kalau idiom rasional dipakai dalam ekonomi, itu merujuk teori Smith tentang kodrat manusia sebagai makhluk pengejar keuntungan maksimum (utility maximizer). Jadi kalau Chief Executive Officer (CEO) bilang akan melakukan rasionalisasi, itu artinya memangkas unsur-unsur penghalang keuntungan. Bentuknya bisa lay off pegawai, efisiensi biaya atau pemotongan gaji. Prinsip ini berkembang di sektor swasta dan publik. Kalau Menteri bilang akan melakukan rasionalisasi, maksudnya adalah menyingkirkan ‘benalu.’ Bentuknya bisa jadi pensiun dini Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak produktif, pencabutan subsidi atau pemotongan tunjangan kinerja. Tujuan CEO dan Menteri sama: agar perusahaan untung dan negara tidak buntung.
Kritik terhadap teori Smith berjibun, dari yang tajam sampai lunak. Yang paling pedas tentu saja dari Karl Marx (1818-1883). Persaingan dan private property adalah asal-usul kerakusan. Kerakusan sumber penghisapan. Marx bicara tentang surplus value yang dihisap kelas borjuis dari keringat kaum buruh. Marx yakin kapitalisme akan menggali kuburnya sendiri karena overproduksi dan alienasi. Buruh terasing dari buah karyanya karena perampokan surplus value itu. Karena produksi tidak berbasis konsumsi melainkan akumulasi laba, produksi melebihi permintaan. Kapitalisme butuh pangsa pasar ekspor. Lahirlah kolonialisme. Daerah koloni jadi ‘buangan’ over produksi sekaligus pemasok bahan mentah.
Kritik yang lebih lunak datang dari John Maynard Keynes (1883-1946). Dia setuju kompetisi tetapi mendukung intervensi pemerintah. Dia menyangkal teori Smith tentang ‘tangan gaib’ yang bekerja menjaga keseimbangan pasar. Kata Keynes, “in the long run we are all dead“, kita keduluan mati sebelum pasar mencapai hukum keseimbangan. Keynes bicara tentang kegagalan pasar (market failure) dan perlunya intervensi pemerintah. Konsep negara Keynes bukan minimal state, tetapi pelaku aktif pembangunan.
Herbert Simon menambal celah lain dari teori klasik Smith. Kompetensinya adalah psikologi kognitif organisasi. Menurutnya, manusia tidak pernah bisa benar-benar menjadi makhluk rasional, dalam arti membuat keputusan dengan tujuan maksimisasi keuntungan. Pada kenyataannya, perilaku dan kognitif manusia terbatas dalam membuat keputusan rasional. Konsep ini disebut dengan bounded rationality (rasionalitas terbatas). Keputusan manusia tidak pernah mencapai rasionalitas optimum, melainkan sekadar pilihan memuaskan (satisficing). Kenapa ini terjadi? Karena keterbatasan kognitif manusia. Tidak mungkin seseorang dapat mengetahui semua alternatif atau semua konsekuensi dari setiap alternatif. Kuncinya, setiap orang mempunyai keterbatasan dalam memperoleh semua informasi. Penjelasan ini melengkapi teori Asymmetric Information dari Kenneth Arrow (1921-2017) dan George Akerlof (l. 1940). Teori informasi asimetris bilang pasar tidak mungkin sempurna karena dalam transaksi ekonomi, satu pihak kenyataannya lebih banyak memiliki informasi dibandingkan pihak lainnya.
Teori bounded rationality bisa kita pinjam untuk menjelaskan aspek-aspek kehidupan kita, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Keputusan kita mengambil pasangan hidup, misalnya, bukan berbasis kalkulasi rasional. Kita pilih A dan bukan B sebenarnya lebih banyak karena keterbatasan informasi tentang kedua orang calon. Pilihan kita tidak perlu optimal, yang penting cukup memuaskan.
Sekarang kita uji coba untuk mengaplikasikan teori Simon dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Banyak sekali orang pilih calon karena keterbatasan informasi. Banyak sekali pembenci Joko Widodo (Jokowi) dan tahunya Prabowo Subianto itu santri, sedangkan Jokowi itu PKI. Banyak yang percaya rezim ini anti-Islam. Banyak yang percaya tenaga kerja asing (TKA) asal China membludak. Banyak yang percaya di era pemerintahan ini hutang menggunung.
Kalau masalahnya ini, solusinya kasih informasi pembanding. Buktikan kalau Jokowi lebih fasih baca al-Qur’an ketimbang Prabowo. Sodorkan data bahwa TKA China memang ada tetapi jumlahnya tidak sefantastis klaim-klaim oposan. Hutang bertambah untuk tambahan modal pembangunan. Jumlahnya masih terbilang aman. Rezim ini juga tidak anti-Islam. Membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak sama dengan anti-Islam, tetapi melawan agenda politik separatis bersampul Islam.
Namun, ternyata masalahnya bukan keterbatasan informasi. Masalahnya adalah struktur kognitif yang memblokade informasi. Saya punya kawan dalam Whatsapp Group (WAG) secara terbuka mengaku sebagai pengikut HTI. Tiap hari kerjaannya share-forward artikel-artikel HTI dan pandangan-pandangan oposisi terhadap pemerintah. Saya sering counter dengan data-data, tidak asbun. Kalau urusannya soal hujjah, saya sodorkan teks kitab. Tetapi dia tidak peduli. Dari respons-nya kelihatan sekali dia tidak baca argumen saya. Yang terjadi bukan diskusi, tetapi berondongan narasi searah. Dia terus-menerus menembakkan opini yang hidup dalam tempurung ideologinya sendiri. Artinya tidak ada pertukaran informasi. Ideologi telah memblokade informasi liyan yang tidak diinginkan. Jadilah ideologi sebagai sistem pengetahuan tertutup. Sekarang kita lihat di dunia maya. Gejalanya serupa. Kita akan cenderung mengelompok dalam zona kognitif serumpun. Pendukung paslon 1 hidup di satu ‘benua,’ pendukung paslon 2 hidup di ‘benua’ lain. Tidak ada pertukaran informasi, yang ada adalah perang ideologi.
Jadi teori Simon ini perlu dimodifikasi. Keterbatasan informasi terjadi bukan karena kelangkaan informasi. Informasi sekarang melimpah di era information and communication technology (ICT). Keterbatasan informasi terjadi karena blokade ideologi. Informasi yang cocok diserap, yang lain ditolak. Masih adakah dialog? Saya sangsi. Dunia maya kita ibarat monolog akbar. Kita bicara, tetapi tidak komunikasi. Situasinya bising karena orang ngomong sendiri-sendiri. Polarisasi mengeras dalam hitam-putih. Jurusnya pamungkas: pokoke! Kalau sudah pokoke, data tidak laku! “Pokoke Jokowi elek!” Di sebelahnya: “Pokoke Prabowo brengsek!” Di tengah situasi itu, karena hidup harus memilih, saya akan pilih Jokowi dengan nalar!
M. KHOLID SYEIRAZI
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (Sekjen PP ISNU)
