BOYOLALI – Sejarah baru tercipta di Indonesia. Senin (28/8/2017) dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Perumahan Kaki Lima Indonesia oleh Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr. Ali Mahsun, M.Biomed di Desa Bendo Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. DPP APKLI bekerjasama dengan PT. Panggeh Bersatu Jaya yang bertindak sebagai developer.
Menurut Ali Mahsun, setidaknya ada tiga (3) makna mendasar dalam kegiatan ini. Pertama, mengingatkan kepada segenap pemimpin bangsa bahwa pemimpin itu wajib melindungi, melayani dan memenuhi hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia, bukan sebaliknya. Kedua, Boyolali itu diibaratkan buaya yang lupa. Karenanya pemilihan Boyolali bermakna, APKLI mengingatkan segenap pemimpin bangsa yang saat ini lupa dan sengsarakan rakyat, menggadaikan bangsa negara ke asing. Karenanya mereka harus segera bertaubat dengan segera menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
“Yang tak kalah penting, melalui perjalanan panjang dan berliku, akhirnya Perumahan Kaki Lima Indonesia bisa diwujudkan atas ridho Allah untuk pertama kalinya di Bumi Boyolali. Dulu Bupati Semarang pada abad XVI Ki Pandang Arang merenung di atas batu besar, Boyolali,” ujar Ali Mahsun saat memberikan sambutan pasca pelatakan batu pertama.
Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Universitas Indonesia itu menambahkan bahwa APKLI tidak ingin rakyat khususnya kaum PKL hidup di kos-kosan atau kontrakan apalagi sengsara sebagai tuna wisma. Menurutnya, PKL dan rakyat punya hak memiliki rumah sendiri.
“Tanah Republik ini milik rakyat dan bangsa kita, bukan milik bangsa asing,” imbuhnya.
Ali Mahsun menjelaskan bahwa pihak DPP APKLI menargetkan minimal lima ribu (5000) rumah kaki lima ada di setiap kabupaten dan kota di seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah.
“Kami targetkan sekaligus ini menjadi tanggung jawab DPW APKLI Jawa Tengah khususnya Boyolali bahwa setidaknya sampai kuartal pertama 2018 mendatang sebanyak 165 ribu rumah kaki lima bisa terwujud di seluruh wilayah Jawa Tengah.
“Nilainya setara dengan 20,2 triliun rupiah. Ini penting menjadi komitmen kita bersama guna menegakkan kembali ekonomi rakyat dan merebut kembali kedaulatan ekonomi bangsa,” pungkasnya.
(am/bti)
