JAKARTA – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menilai setahun lebih pemerintahan Jokowi-JK, Kabinet Kerja belum bisa padu dan seirama dalam menyukseskan program Nawacita. Program Nawacita bahkan dinilai semakin menyimpang dari semangat dan substansinya.
“Nawacita kini tinggal kenangan dan tinggal cerita karena sudah terabaikan dan tidak lagi jadi basis program pemerintah,” ujar Ferdinand kepada media di Jakarta, Senin (11/1/2016).
Salah satu anggota Kabinet Kerja yang paling dicermati pihak EWI karena kebijakan-kebijakan kontroversialnya adalah Menteri BUMN, Rini Soemarno. Menurut Ferdinand, di era Rini, BUMN banyak yang terbengkalai dan tidak terurus dan dibiarkan saja tanpa adanya upaya untuk memperbaiki kinerja dengan mengganti jajaran direksi yang memang tidak mampu bangkitkan perusahaan yang dipimpin. “Rini mendiamkan BUMN tidak sehat karena tidak punya nilai dan hanya fokus pada BUMN besar yang nilai kapitalnya besar. Ini kelihatan sekali cara memimpinnya dimana hanya melihat BUMN yang nilai kapitalnya besar,” imbuh Ferdinand.
Ferdinand menambahkan, yang paling parah adalah maraknya perseteruan antara BUMN, seperti Pertamina dengan PLN tentang harga uap panas (geothermal) dan Pertamina dengan PGN tentang niaga gas. Rini sebagai menteri BUMN dinilai lebih berpihak pada yang merongrong nilai-nilai positif dan kebaikan.
“Coba kita simak perseteruan Pertamina dengan PGN tentang niaga gas, dimana Rini terlihat sangat berpihak pada PGN yang jelas-jelas sahamnya 43% milik asing dan PGN didukung Rini untuk mencaplok Pertagas anak usaha Pertamina yang sedang sehat dan sahamnya 100% milik negara. Mestinya PGN dibubarkan dan dimerger menjadi anak usaha Pertamina dengan terlebih dulu buy back saham asing,” tambah Ferdinand mencontohkan kebijakan Rini yang kontroversial.
Bahkan menurut Ferdinand, dalam kasus antara Pertamina dengan PLN, Pertamina dikesankan beralah dengan mematok harga uap panas, padahal mestinya murni bisnis. Berdasarkan kajian EWI, Pertamina dinilai memiliki hitungan sendiri yang didasari prinsip supaya tidak rugi, sementara PLN seolah menjadi otoriter dalam posisinya sebagai off taker energi listrik.
“Rini benar-benar berpihak pada yang tidak baik dan tidak benar. Belum lagi kebijakannya yang bersyahwat tinggi mengutang ke luar, ini tentu sangat tidak sehat bagi masa depan BUMN kita,” tegas Ferdinand.
EWI menyimpulkan Rini Soemarno tidak layak lagi dipertahankan sebagai Menteri BUMN dan harus segera diganti.
“Diganti dan dipecat dari kabinet, jangan dipindah posnya ke kementerian lain. Presiden Jokowi harus tunjukkan dirinya berpihak pada bangsa,” tutup Ferdinand.
(bti)
