JAKARTA – Pengamat politik Emrus Sihombing menyatakan bahwa pasca deklarasi Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok yang urung maju lewat jalur perseorangan atau independen di Pilgub DKI 2017 mendatang mampu mengubah posisi tawarnya. Dengan klaim satu juta dukungan KTP warga DKI Jakarta dengan asumsi data valid semua, maka posisi tawar Ahok melejit sehingga ada kesan itu semacam strategi ‘menawarkan diri’ pada kekuatan parpol politik.
Posisi Ahok yang melejit dengan modal satu juta KTP itu terbukti dengan adanya partai politik yang mendeklarasikan dan memposisikan diri hanya sebagai pendukung, bukan pengusung. Padahal, sejatinya partai itu berfungsi sebagai pengusung.
“Tetapi setelah petahana batal menyerahkan dukungan dari jalur perseorangan, nasib petahana menjadi untuk menjadi Calon Gubernur Pilkada DKI 2017 dipastikan berada “digenggaman” partai politik pengusung. Posisi tawarnya pun akhirnya berubah,” ujar Emrus Sihombing, Senin (8/8/2016) pagi.
Emrus menambahkan bahwa realitas politik Ahok ini pun suka tidak suka membuat posisi tawarnya turun dan membuat posisi tawar partai politik sebaliknya, melejit naik. Sosok yang juga Direktur Emrus Corner ini menegaskan bahwa sekalipun tampaknya sudah ada tiga partai yang menyatakan akan mengusung Ahok, namun sampai saat ini belum dapat dipastikan ia akan menjadi Cagub sebelum didaftarkan ke KPUD secara resmi.
“Perubahan peta politik termasuk partai yang akan mengusungnya, sangat cair, secair petahana (Ahok, red.) “mengabaikan” sejuta KTP dukungan yang diberikan padanya,” imbuh Emrus.
Karena itu, dinamika transaksi komunikasi politik petahana dengan tiga kemungkinan partai pengusung sangat menentukan, apakah petahana jadi Cagub atau berhenti di tengah jalan.
Lebih lanjut, Emrus menjelaskan dalam suatu proses komunikasi politik dipastikan terbentuk kesepakatan-kesepakatan politik. Dalam membangun kesepakatan tersebut tak terhindarkan terjadi transaksi kepentingan politik antar sesama partai pengusung dan antar partai dengan calon petahana. Biasanya terjadi tawar-menawar kepentingan politik. Contoh sederhana menurut Emrus adalah bisa jadi atau hampir pasti, Heru yang selama ini menjadi “jualan” untuk mendapatkan dukungan sejuta KTP, tidak akan menjadi pasangan petahana pada Pilgub DKI 2017 mendatang.
“Mengapa? Sebab, petahana sudah tidak punya posisi tawar yang kuat untuk mempertahankan Heru. Bahkan partai punya power menyodorkan kader mereka menjadi pasangan petahana,” kata Emrus.
Posisi tawar Ahok yang makin melemah ini bagi Emrus justru akan berdampak pada semua bidang kepentingan politik, termasuk visi politiknya terhadap kepentingan partai pengusung. Singkatnya, menurut Emrus, ketika Ahok tidak menyerahkan syarat dukungan hingga Minggu (7/8/2016) pukul 16.00 WIB saat itulah posisi tawar Ahok “terjun bebas” dalam proses komunikasi politik dengan kemungkinan tiga calon partai politik pengusungnya.
Selain itu, Emrus memberikan kemungkinan politik lain terkait posisi masing-masing tiga partai calon pengusung Ahok yang relatif sama. Artinya, jika salah satu partai menarik dukungannya, maka Ahok bisa tidak menjadi Cagub, karena jumlah kursi di DPRD partai politik yang masih bertahan belum memadai. Karena itu, Ahok memerlukan “energi politik” yang luar biasa dalam menjalin komunikasi politik untuk mempertemukan berbagai kepentingan politik dari ketiga partai yang telah mendeklarasikan diri untuk mengusungnya.
“Terus terang, ini bukan pekerjaan gampang bagi petahana. Jika ingin pasti dicalonkan oleh parpol, petahana membutuhkan tenaga, waktu, pikiran dan termasuk “logistik” politik untuk melakukan pendekatan dengan kemungkinan tiga partai pengusung tadi,” papar Emrus.
Selain itu, Emrus mengingatkan Ahok agar melakukan kalkulasi politik yang matang terhadap elit dari tiga partai pengusung ini. Sebab, Emrus menekankan bahwa pada awalnya elit ketiga parpol pendukungnya itu berasal dari partai yang sama.
“Mereka ini (elit ketiga parpol calon pengusung Ahok) sudah banyak makan “asam garam” politik di Indonesia. Sangat matang dalam menciptakan, mengelola dan memanfaatkan peluang, situasi, kondisi dan sebagainya untuk mewujudkan kepentingan politiknya,” pungkas Emrus.
(bm/bti)
