Kalau melihat ke belakang, sebenarnya semangat dari seluruh aksi yang dilakukan umat Islam sejak 14 Oktober 2016 sampai dengan kegiatan 6 Juli 2018 kemarin, esensinya adalah keinginan yang besar agar terjadi sebuah perubahan di negeri ini.
Umat merasakan ketimpangan dalam penegakan keadilan. Terasa oleh umat nuansa kriminalisasi terhadap ulama-ulama, diakui atau tidak namun itulah sejatinya yang dirasakan oleh umat. Perih rasanya, seolah-olah ada perbedaan perlakuan hukum sementara kenikmatan jiwa hanya dapat dicapai dengan keadilan obyektif sejati, kesenangan palsu akan disuburkan oleh kezaliman.
Keadilan merupakan tujuan politik yang layak. Karena itu, negara sebagai bagian dari lembaga politik memiliki tujuan akhir yang sama, yakni keadilan guna mencapai kebaikan. Patokan kebajikan ialah secara alamiah sangat sesuai, yakni kebajikan setiap hal untuk melakukan aktivitas apa saja secara baik yang sesuai dengan sifatnya.
Kemakmuran serta kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari segala kegiatan tersebut sehingga tercipta negeri yang makmur dan damai seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur’an dengan kalimat Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur, secara bahasa berarti “negeri yang baik dengan Rabb Yang Maha Pengampun”. Makna “negeri yang baik” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb Yang Maha Pengampun” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah Azza Wa Jalla. Disinilah peranan ulama, memberi nasihat kepada umaro’ (pemerintah) bukan sebaliknya.
Saat ini yang dibutuhkan adalah ulama melakukan endorsement (dukungan) kepada calon umaro’ atau pemimpin yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan obyektif Indonesia saat ini. Awal Agustus 2018 bulan depan akan dilakukan pendaftaran pasangan capres/cawapres, umat harus cerdas memilih calon pemimpin mereka. Jangan sampai salah pilih. Targetnya, calon pemimpin negeri yang mereka usulkan harus menang ketika pilpres nanti dilakukan tahun depan. Tidak boleh kalah!
Namun justru disini letak persoalannya. Apakah umat benar-benar sadar akan kualitas dan rekam jejak atau track record calon pemimpin yang mereka usulkan atau tidak?
Selain itu harus jelas kedepan itu harus bagaimana? Apakah Indonesia dimasa depan hanya begini-begini saja? Indonesia kedepan bukan hanya butuh perubahan atau ganti Presiden saja, bukan hanya mengganti Presiden tetapi visi, misi dan irama kebijakannya tetap sama. Dan juga bukan presiden “boneka” yang dikendalikan oleh kekuatan lain.
Kepemimpinan Indonesia ke depan membutuhkan sosok pemimpin dengan kriteria yang visioner, yang kuat, yang berkarakter, yang sudah teruji kinerjanya di pemerintahan maupun pelayanan publik, yang berani, yang tahan banting, yang tahan tekanan jika ditekan oleh pihak cukong-cukong yang biasanya berusaha membeli kebijakan dan juga sosok yang bebas dari sandera masalah atau kasus-kasus yang menyerempet dirinya dimasa lalu.
Ada satu lagi kriteria penting dalam situasi Indonesia yang berat seperti saat ini, yaitu sosok yang harus paham dan menguasai masalah ekonomi serta punya pengalaman langsung untuk keluar dari situasi ekonomi yang sulit dan hutang yang menumpuk ini. Masalah ekonomi bukan hal yang sepele dan jangan berjudi dengan menggunakan konsep coba-coba (trial and error), karena taruhannya adalah negara dan bangsa serta rakyat Indonesia.
Maneuver Wacana Capres Yang Mengemuka
Hakekatnya bahwa ajang pilpres adalah saat terpenting bagi suatu bangsa, sebab saat itulah amanah terbesar suatu bangsa akan diserahkan, akan diamanah dan akan dipikul oleh seseorang. Maka sebelum ulama melakukan endorsement kepada seseorang capres, ulama terlebih dahulu berkewajiban mengenal setiap capres yang di usung. Sehingga sesuai dengan kaedah keilmuan, bahwa :
فاقد الشيء لا يعطي
Orang yang tidak memiliki sesuatu, mustahil untuk dapat dan layak untuk memberinya kepada orang lain. Disinilah daya nalar dan keikutsertaan serta peran aktif ulama dalam menentukan pemimpin bangsa yang tepat. Untuk menentukan calon pemimpin kita harus memahami hal-hal berikut:
1. Super hati-hati dengan Capres yang diusung oleh kelompok yang tidak ingin adanya perubahan.
Karena Capres yang diusung oleh kelompok itu artinya ajang pilpres nanti bagaikan ular yang hanya tukar kulit pada musim ganti kulit. Disini kita harus jeli untuk mengenal maneuver dibalik Capres yang ada, dan memahami oknum dari rezim yang bermain dan apa tujuan mereka sebenarnya dengan mendukung Capres tertentu yang mereka usung. Kasus Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), bisa dijadikan contoh.
2. Tidak meletakkan orang baik di posisi yang bukan kapasitasnya. Dan bijak meletakkan orang yang memang punya kapasitas dalam urusan kenegaraan, kepemimpinan dan perubahan. Disinilah peran para ulama untuk memastikan pemimpin masa depan Indonesia nanti agar terhindar dari peringatan keras Nabi SAW. dalam hadistnya:
اذا اسنز الامر الي غير اهله فانتظر الساعة
Jika sesuatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kebinasaannya. (HR: Al-Bukhari).
Pertarungan Pilpres tahun depan dihantui oleh krisis ekonomi Indonesia. Saat ini ekonomi Indonesia sudah masuk kategori “lampu merah” walapun pemerintah tidak jujur mengakuinya, terutama menteri keuangan. Bahkan menteri keuangan Sri Mulyani mengaku mengelola ekonomi secara prudent (hati2). Tapi buktinya arus modal keluar Indonesia semakin besar dan Credit Default Seap (CDS) naik tinggi. Karena Neraca Perdagangan, Current Account, Balance of Payment negatif ! Dengan bukti dan fakta seperti itu kok pemerintah mengaku hati-hati? Itu namanya manipulatif dan membohongi rakyat!
Padahal para ekonom kelas dunia dan lembaga keuangan dunia seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) sudah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara-negara yang punya beberapa karakteristik pasar yang berkembang, tetapi tidak memenuhi standar pasar berkembang (emerging markets). Negara emerging market masih berpotensi untuk mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi.
Dalam beberapa dekade telah diketahui pola siklus krisis sepuluh tahunan. Tak heran, belakangan ini, banyak pengamat, termasuk pengamat kelas dunia pemenang hadiah Nobel Prof. Emeritus Paul Krugman, Ph.D dan pelaku bisnis keuangan George Soros yang meramalkan krisis ekonomi 2018 akan segera tiba di Indonesia.
Bila kita tarik satu dasawarsa ke belakang, pada tahun 2008, kita menyaksikan “krisis kredit properti” di Amerika Serikat. Sepuluh tahun sebelumnya, 1998, kita mengalami “krisis moneter” di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sepuluh tahun sebelumnya lagi, sekitar 1986-1988, “krisis keuangan” telah melanda wilayah Amerika Latin. Akankah 2018 datang siklus bagi krisis finansial berikut?
Indonesia saat ini sedang memasuki era krisis karena melihat kecenderungan pada sisi pengaruh ekonomi global dan kaitannya dengan hutang Indonesia yang sudah terlalu besar lantaran semakin tergantungnya pembangunan kita pada hutang, khususnya dalam mata uang dollar. Apalagi dengan kurs dollar seperti saat ini trend-nya menaik (Up Trend Market), maka ada kemungkinan gagal bayar dan persoalan global lain yang menggerus kemampuan fiskal negara.
Belum lagi situasi ekonomi internasional seperti keluarnya Amerika dari sistem perdagangan bebas dari sistim multilateral menjadi bilateral, khususnya perang dagang terhadap China. Ekonomi rakyat Indonesia menjadi taruhannya!
Orde Perubahan
Indonesia dan umat serta seluruh rakyat Indonesia kedepan juga butuh perubahan orde atau perubahan paket irama gerak langkah sesuai dengan komitmen merubah visi dan misi serta komitmen pembaharuan untuk menuju Indonesia yang Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan diatas maka perubahan mutlak dilaksanakan, sudah tidak mungkin lagi mengikuti irama yang lama.
Dengan melihat hal-hal diatas maka peranan ulama dan para tokoh bangsa sangat diperlukan. Mereka harus bekerja keras untuk memilah dan memilih siapa yang paling memenuhi kriteria pemimpin untuk situasi dan kondisi NKRI hari ini. Buang jauh-jauh kepentingan parsial, demi negara, bangsa dan rakyat Indonesia.
Ada pertanyaan yang harus direnungkan dengan dalam dan dengan pikiran jernih, apakah kita benar-benar dan sungguh-sungguh ingin melakukan perubahan dan menang mengalahkan mereka-mereka yang selama dinilai kurang “bersahabat” dengan Islam? Jika jawabannya ya maka itu artinya sejumlah kriteria diatas harus dipenuhi.
Penulis
KH. DR. Iqbal Kilwo, Lc., MA. adalah Alumni Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir. Mudir di Akademi Al Qur’an At Taysir dan periset di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Alumni Gontor, Alumni Darul Huffaz.
Muhammad E. Irmansyah adalah Wakil Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam periode 2015-2020, Aktivis Bela Islam, Ketua MPJ (Masyarakat Peduli Jakarta), ISDT (Institute for Studies and Development of Thought).
