JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo baru saja menyelesaikan Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan (Rakorbangtas), bersama jajaran pemangku kepentingan. Dalam rapat tersebut ada beberapa poin yang digarisbawahi Tjahjo, salah satunya yakni kurang pedulinya beberapa Pemda di daerah perbatasan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dana tersebut sejatinya diperuntukkan bagi pembangunan di kecamatan-kecamataan lokpri atau kecamatan yang menjadi area terluar NKRI.
“Alokasi DAK sektoral kepada 41 Kabupaten Perbatasan belum dapat diarahkan secara proporsional untuk pembangunan di kecamatan-kecamatan Lokpri pada Kabupaten tersebut, disebabkan kepedulian kepala daerah yang rendah, penduduk yang masih jarang dan sulitnya aksesibilitas menuju lokasi prioritas,” tutur Tjahjo kepada wartawan, Senin (21/12).
Namun demikian, Mendagri tak menyebutkan kepala daerah mana saja yang tak maksimal mengalokasikan DAK. Ia hanya mengatakan bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan pusat dalam menyusun rancangan awal rencana aksi 2017 di perbatasan. Ada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Prioritas yang sedang disusun dengan memperhatikan tata ruang kawasan perbatasan.
Mengingat, program Rencana Aksi 2015 yang dilaksanakan Kementerian/LPNK dinilai belum maksimal, karena target dan sasaran yang ditetapkan belum bisa dicapai. Untuk itu, rencana program/kegiatan dan anggaran pembangunan perbatasan tahun 2016 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/LPNK, dapat segera disampaikan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan, untuk ditetapkan dan dikordinasikan pelaksanaannya.
Mendagri sendiri sedang mengupayakan langkah-langkah penyelesaian permasalahan batas wilayah darat, laut dan udara yang masih sengketa dengan negara tetangga. Berkoordinasi dengan Kemenlu dan kementerian lainnya, pemerintah dallam tahap mendukung ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk pertahanan dan keamanan.
“Khususnya di pulau-pulau kecil terluar, melalui pembangunan dan perbaikan pos-pos pengamanan perbatasan termasuk pemeliharaan tanda batas wilayah negara,” pungkas Mendagri.
(msa/bti)
