Pelantikan Iwan Bule, Bawa Jokowi Dalam Pusaran Blunder Politik

Suasana pelantikan Komjen Pol. M. Iriawan (pakaian dinas putih, tengah berdiri) sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka Bandung, Senin (18/6/2018) pagi. (Foto: istimewa)

 

JAKARTA – Alumnus Lemhanas RI Rahman Sabon Nama menyatakan dirinya kaget luar biasa atas kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tahjo Kumolo yang melantik perwira tinggi aktif, Komjen Pol M. Iriawan, sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat, di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (18/6/2018) pagi tadi.

“Sedianya, rencana pelantikan itu akan dilakukan Mendagri besok Selasa 19 Juni (2018) seperti dirilis Dirjen Otda. Tapi kok tiba-tiba di-baypass? Ada apa di balik itu sebenarnya,” ujar Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com, Senin (18/6/2018) siang.

Soal memajukan agenda pelantikan itu oleh Mendagri, sah-sah saja menurut Rahman. Tetapi kekagetannya adalah soal kenapa seorang aparat polisi aktif, notabene perwira tingga, bisa diangkat pada jabatan politik yaitu Pejabat Gubernur.

“Itu kebijakan blunder, menambrak UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI,” imbuh putra asal NTT itu.

Menurutnya, pengangkatan Iwan Bule -sapaan akrab Komjen Iriawan- sarat dengan muatan politik, yang pada gilirannya memperburuk citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menegakkan sistem bernegara atau bertata negara.

Rahman menegaskan bahwa fungsi polisi selaku aparat alat kontrol, jangan sampai dibelokkan menjadi pemain politik.

“Ini cara-cara buruk yang tidak memberi pendidikan dalam bernegara dan berbangsa,” tegasnya.

Dengan pelantikan seorang Komjen Polisi menjadi pejabat eksekutif sipil, Gubernur, maka kata Rahman, “Menteri Tjahjo Kumolo telah menyeret Presiden Jokowi dalam pusaran blunder politik yang berujung merugikan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.”

Menurut Rahman, pada Januari lalu, ketika Presiden Jokowi berada di India dalam kunjungan kerja, isu pengangkatan Komjen Pol M. Irawan sudah digelindingkan Mendagri Tjahjo Kumolo.

“Ketika Presiden kembali dari India, setahu saya, ada kesepakatan antara Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri M. Tito Karnavian tetang pelarangan polisi aktif terlibat dalam urusan Pilkada dan pejabat gubernur. Kenapa hari ini kesepakatan itu justru dilanggar?” herannya.

Rahman menyebut bahwa Komjen Pol M. Iriawan yang mantan Kapolda Jabar dan Metro Jaya adalah orang dekatnya Budi Gunawan, Kepala BIN.

Secara politis, kata Rahman, pengangkatan Komjen Pol Iriawan oleh Mendagri Tjahjo yang berlatar belakang PDIP akan lahir persepsi bahwa pengangkatan itu punya benang merah dengan kompetisi PDIP pada Pilpres 2019 di Jawa Barat.

“Seolah-olah kebijakan Mendagri itu merupakan persiapan untuk mendukung Presiden Jokowi pada 2019. Akan tetapi apakah PDIP bisa konsisten, istiqomah, hingga enjury time mencalonkan kembali Presiden Jokowi sebagai presiden pada periode kedua, 2019? Belum tentu juga, kalau mengkaji dengan seksama dinamika politik dewasa ini,” tandasnya.

(bm/bti)

author