JAKARTA – Polemik tak berkesudahan yang menimpa politik domestik di Myanmar turut membuat beberapa pihak di tanah air bersikap. Terbaru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Sekjennya, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDIP sangat menyayangkan buntut kudeta militer di Myanmar yang telah membawa korban jiwa di kalangan rakyat.
“Sampai hari ini setidaknya 54 orang korban jiwa dan 1700 orang ditangkap. Rakyat Myanmar merindukan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi pemerintahan negara. Atas dasar hal tsb, stop kekerasan, dan kedepankan supremasi sipil, dimana pemegang kekuasaan negara seharusnya lahir melalui proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil,” ujar Hasto dalam keterangan persnya kepada awak media yang diterima redaksi cakrawarta.com, Jumat (5/3/2021) siang.
Menurut Hasto, jalan demokrasi dipilih karena kemampuannya menyelesaikan konflik melalui dialog-musyawarah. Karenanya, menurut Hasto PDIP berharap agar krisis demokrasi di Myanmar dapat diakhiri dengan menghormati pemerintahan yang sebelumnya sudah terbentuk melalui Pemilu, untuk menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya. Bagi PDIP, kebenaran politik harus menjadi dasar bagi rules of the game yang harus dihormati bersama.
“PDIP sendiri memiliki pengalaman bagaimana pada Pemilu 2004 dan 2009 diwarnai oleh berbagai kecurangan. Puncaknya pada tahun 2009 kecurangan sangat masif, dari manipulasi DPT, penggunaan oknum penyelenggara pemilu, penggunaan Bansos dengan jumlah yang sangat fantastis dll, sehingga ada suatu Partai yang perolehan suaranya bisa naik 300% di tengah kontestasi yang sangat ketat. Akhirnya kebenaran dalam politik ditegakkan, karena jalan demokrasi, jalan keyakinan bersama rakyat, sehingga PDIP dapat memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut (2014 dan 2019, red.),” papar Hasto.
Hasto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia, terlebih PDIP, tidak akan campur tangan urusan dalam negeri negara lain sebagaimana menjadi spirit Dasa Sila Bandung. Namun sebagai komitmen bersama bagi terciptanya stabilitas di kawasan, dan komitmen terhadap demokrasi dan HAM, serta mengingat rakyat telah menjadi korban, maka PDIP meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil prakarsa lebih, dengan memimpin berbagai upaya diplomasi melalui ASEAN guna menekan rejim militer di Myanwar agar tidak lagi melalukan tindak kekerasan, dan menghormati hasil Pemilu.
“Berbagai persoalan terkait kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan harus diselesaikan melalui jalan hukum dan dialog, dan bukan kekerasan,” pungkasnya.
(bti)
