JAKARTA – Hari ini Minggu (6/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang seluruh perwakilan lembaga pemangku kepentingan terkait Pilkada Serentak 2015 untuk melakukan koordinasi terakhir. Perwakilan dari Partai Politik juga hadir dalam koordinasi tersebut, yang akhirnya menjadi ajang curhat seputar pilkada. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto misalnya menyampaikan komitmen partainya untuk ikut menyukseskan pesta demokrasi yang untuk pertama kalinya dilaksanakan serentak di 269 kabupaten/kota dan 32 provinsi ini. Hasto menilai sukses tidaknya Pilkada adalah ujian bagi pemerintahan baru Jokowi-JK. “Kita semua punya komitmen. Ujian pertama pada pemerintahan Jokowi. Kami menaruh perhatian, salah satunya penggunaan anggaran (daerah) dibawah 50%,” ujar Hasto. PDIP berharap, minimnya penyerapan anggaran tak menjadi faktor penghambat Pilkada di lapangan. Selain itu, Hasto juga mengingatkan KPU terkait persoalan hukum yang menjerat calon, di Kalimantan Tengah dan Simalungun, Sumatera Utara. Adapun, Hasto mengutarakan pendapat terkait koordinasi KPU dengan Parpol. Atas nama PDIP, Hasto mengusulkan pada KPU untuk membentuk crisis centeri. Diharapkan, dengan adanya posko itu pekerjaan KPU akan dipermudah, khususnya dalam pemantauan secara realtime.
“Dibentuk saja crisis center. Dengan adanya posko itu pekerjaan KPU akan dipermudah, khususnya dalam pemantauan secara real time,” imbuh Hasto. Selain Hasto, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan juga menyampaikan keyakinannya, bahwa Pilkada Serentak 2015 akan berjalan lancar, aman, damai dan tertib. Meski demikian, Hinca meminta KPU tidak lengah, termasuk aparat penegak hukum. “Dari hasil yang kami alami di daerah-daerah seluruh Indonesia, kami rasakan kampanye dalam suasana teduh, secara umum kami rasakan keamanan. Kampanye akbar berjalan damai, tertib. Ini tanda kualitas demokrasi kita membaik,” ungkap Hinca. Hinca mengutip pernyataan Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan terkait Pilkada, yang meminta semua pihak menahan diri. Pasalnya, terlaksananya Pilkada di daerah memang disadari tak terlepas dari dinamika elit-elit politik nasional.
“Agar sementara wakti tidak ada keputusan-keputusan yang menimbulkan kegaduhan, sehingga pilkada bisa dilaksanakan dalam rasa kebersamaan,” tambahnya. Adapun, Hinca juga menyoroti dua daerah yang serupa seperti disinggung Hasto, yakni Simalungun Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Khususnya Simalungun, karena masyarakat partisipan sedang menunggu hasil putusan MA. Untuk itu, KPU diingatkan supaya tak membuat keputusan yang berakibat tidak baik di masyarakat, meski pihaknya mendukung KPU mengambil langkah cepat memastikan jalannya Pilkada Simalungun.
Senada dengan PDIP, Demokrat juga sepakat agar KPU Pusat membentuk crisis center. Posko komunikasi itu diharapkan bisa menjembatani parpol dengan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, setiap kejadian bisa terkoordinasi dengan baik untuk memperlancar Pilkada.
(msa/bti)
