Persoalan Papua menjadi topik paling hangat dan sekaligus paling riil yang dihadapi Indonesia. Dalam banyak artikel lebih dari sepuluh tahun lampau, penulis sudah seringkali menekankan tentang persoalan yang kini hadir. Sebagai anggota Pokja Papua bersama Andrin0f Chaniago, Usman Hamid, Philips Jusario Vermonte dan lain-lain sejak tahun 2002, penulis berkali-kali bolak-balik ke Papua dalam rangka riset, lokakarya, hingga advokasi.
Seperti bendungan yang dihantam gempa tektonik, persoalan Papua membanjiri seluruh dimensi: ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, hak asasi manusia, hingga berdampak kepada kondisi geopolitik dan geostrategis Indonesia. Ibarat permainan remi, Papua adalah jenis kartu As atau bahkan joker karo yang terlalu cepat dibuka. Pun dalam pertandingan catur, Papua adalah benteng atau menteri yang sudah berhasil disudutkan oleh pion-pion yang siap dikorbankan kapan saja.
Sebagai negara demokrasi ultaliberal, Indonesia bahkan hampir tak memiliki lagi dokumen yang bersifat rahasia. Seluruh kerahasiaan seperti diletakkan di atas meja, atau bahkan ujung jempol pejabat-pejabat publik atas nama transparansi. Unjuk kerja dan festival kinerja berarti menyampaikan apapun secara live dan real time.
Publik juga dianggap adalah sekumpulan manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang seragam. Tidak ada lagi lapisan-lapisan manusia yang bisa berbeda pemahaman atas informasi yang sama. Semua bakal langsung menganggukkan kepala atas nama niat baik rakyat terhadap welas asih negara beserta perangkatnya.
Bangsa Indonesia tidak merassa dalam kondisi menghadapi peperangan besar. Walau setiap saat bisa mengikuti cuitan Donald Trump yang mengancam negara-negara seterunya, pihak Indonesia hanya menganggap sebagai tontonan yang berada dalam layar gadget. Perang dagang Amerika Serikat kontra China, seolah berada di planet yang berbeda dengan bumi khatulistiwa. Pertemuan Trump dengan pimpinan Korea Utara hanya dijadikan sebagai tambahan ide bagi para komika di aula kampus. Berjubelnya artis-artis Korea Selatan mengadakan konser di Indonesia cukup dihadapi dengan memutar ulang film-film Rhoma Irama.
Padahal, keseluruhan pertandingan atau pertunjukan itu sudah berada dalam lanskap yang ditulis oleh GSSJ Sam Ratulangie dalam naskah Indonesia in de Pacific. Ratulangie menerbitkan naskah itu tahun 1937 ketika bertugas di Sukabumi.
Untuk ukuran 82 tahun lalu itu, Ratulangie menyebut terbentuknya lingkungan ekonomi-politik yang baru, yakni lingkungan Pasifik. Ratulangie sudah memetakan empat “kompleksitas kekuatan” ekonomi-politik de Pacific sfeer itu, yakni Kompleksitas Utara, Kompleksitas Barat, Kompleksitas Timur dan Kompleksitas Selatan. Kesimpulan Ratulangie, kekuatan ekonomi Eropa (Kompleksitas Barat) sudah bergeser ke Amerika Serikat. Pun, lama kelamaan, kekuatan Amerika Serikat — dan Jepang (Kompleksitas Timur)– juga bakal bergeser ke Pan Aziatisme dengan China sebagai komandan angsanya.
***
Ketika seorang Kapolda di Pulau Jawa dipindahkan menjadi Kapolda di Indonesia Timur, penulis mengirimkan gambar sampul buku Sam Ratulangie itu. Pemindahan itu memang ganjil, karena berarti turun rating. Ya, tentu karena peristiwa 212 yang memicu migrasi singkat warga Jawa Barat memenuhi Jakarta. Sang jenderal menerima “teguran” itu dengan lapang hati.
“Kalau belum sempat membaca, mohon dibaca, Pak Kapolda. Tempat penugasan sekarang justru penting bagi masa depan, yaitu bagaimana melihat Indonesia di Pasifik,” begitu kira-kira untaian pesan yang penulis sampaikan.
Kapolda itu menyambut dengan baik dan seperti “berikrar” agar buku Ratulangie itu dibaca juga jajaran kepolisian di bawahnya. Ketika Irjen Polisi Boy Rafli pindah tugas menjadi Kapolda Papua, penulis sama sekali tak menyampaikan pesan yang sama. Soalnya, hubungan intelektual dengan Uda Boy sudah lebih lama, dibanding dengan Kapolda tadi. Papua pun belum masuk benak penulis sebagai sabuk terdepan kehadiran Indonesia di Pasifik. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan di Papua, dibandungkan dengan langsung menjadikan sebagai haluan armada bumi Nusantara yang jauh lebih besar dari armada Pamalayu Singosari atau armada Palapa Majapahit.
Ratulangie sama sekali tidak menyebut Papua secara khusus. Bagi Ratulangie, Papua dan daerah-daerah lain hanya bagian dari Hindia Belanda yang menjadi jajahan Belanda. Secara tersirat, Ratulangie sebagai satu di antara sekitar 200an orang bangsa Indonesia yang bekerja sebagai pegawai Hindia Belanda, sudah melihat bahwa Indonesia bakal merdeka. Bukan hanya Indonesia, tetapi juga seluruh bangsa lain yang dijajah oleh Inggris, Perancis, hingga Belanda, Spanyol dan Portugis bakal menjadi inti dari kehadiran Pan Aziatisme setelah berhasil memerdekakan diri.
Apa yang sudah ditulis Ratulangie itu, pun dipidatokan oleh Sukarno dalam Indonesia Menggugat, sudah, sedang dan hampir menjadi kenyataan. Indonesia dengan beragam keunggulannya, disebut sebagai unsur yang paling pasif dalam kehadiran dan kebangkitan Pan Aziatisme itu. Unggul secara geografis, sumberdaya alam, hingga posisi sosio-(religio)-kultural ternyata tak disertai sikap aktif, apalagi agresif. Walau, layak dicatat, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) lahir dari prakarsa Indonesia sebagai tuan rumah, dengan Ir Hartarto sebagai pimpinan sidang di Bogor.
Ratulangie sudah jauh-jauh hari menekankan betapa Moscow-lah yang paling menikmati keuntungan dengan masalah komunisme (internasional, sebagaimana sering diingatkan Tan Malaka) kontra kolonialis. Bagi Ratulangie, baik negara-negara nasionalis yang anti Barat ataupun anti Moscow, sama-sama mampu bekerjasama dalam bingkai negara kapitalis. Sederhananya, sebagai sesama bangsa saudagar atau bangsa pedagang.
Negara-negara Kompleksitas Selatan adalah negara-negara kolonial yang lebih lama bersentuhan dengan kekuatan dagang Inggris, Belanda, Portugis, hingga Spanyol dan Perancis. Di Utara, terdapat negara-negara merdeka. Lalu, terdapat negara-negara yang merdeka atau setengah merdeka, seperti Thailand, China dan Philipina. Peta yang tentu berubah pascaperang dunia kedua.
Kapitalisme tanpa kolonialisme bagi Ratulangie adalah jawaban. Bukan komunisme, apalagi chauvinisme. Dalam ceruk sebagai sama-sama kekuatan kapitalis, pun sama-sama nasionalis dan pribumi, negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasific akan benar-benar mampu menyangga diri sendiri, bahkan menjadi kekuatan utama dunia. Pelan-pelan, namun sangat pasti, ikatan dan ketergantungan terhadap Eropa (plus Sovyet) dan Amerika bakal putus. Ratulangie membacanya dari neraca dan statistik perdagangan waktu itu.
***
Ketika Papua kini berkecamuk, bersamaan dengan terbukanya kartu As Indonesia tentang perpindahan ibukota ke Kalimantan Timur, buku Ratulangie seperti tersobek-sobek tipis-tipis dan beterbangan menjadi debu. Ketika razia buku tentang bahaya komunisme sedang dilakukan, sejumlah pihak yang mungkin masih bermimpi tentang abad-abad kejayaan Istambul di belahan Utara, ikut berpropaganda. Naskah-naskah hebat karya kakek-nenek, bapak-ibu, dari perintis dan pendiri bangsa Indonesia, ditenggelamkan ke lautan sejarah.
Padahal, pengetahuan dan kesadaran internasionallah yang menjadi modal paling kuat dari sosok-sosok pendiri bangsa itu. Baca saja teks-teks yang mereka tulis, baik dalam bentuk pledoi, surat menyurat, ataupun polemik di koran-koran. Mau mereka berada di sebelah kanan, tengah, atau kiri, selalu saja memiliki pengetahuan dan analisa yang hampir tepat tentang kondisi dunia pada zamannya. Pengetahuan yang bukan khas pendiri bangsa Indonesia saja, melainkan juga dimiliki oleh tokoh-tokoh nasional bangsa-bangsa yang kini sudah merdeka di Asia Pasifik.
Bahwa ada pihak yang bermain untuk isu Papua, sudah pasti. Yakni, kelompok kapitalis lama yang sudah mereguk keuntungan dari sejak pra kolonial, kolonial, hingga Indonesia merdeka. Kelompok yang pernah mengendalikan jejaring perdagangan korporatisme swasta yang berbuah kolonialisme, seperti Vereenigde Oostindische Compagnie (Belanda), East India Company (Inggris), Compagnie des Indes (Perancis) dan Portugis East India Company (Portugis). Walau buku sejarah resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah bangsa-bangsa itu tak berisi tentang abad-abad kolonialisme nenek moyang mereka lagi, tetapi seluruh kepentingan ekonomi-politik anak-cucu mereka masih tetap menjadi garda depan diplomasi mereka. Inti dari seluruh peperangan yang sesungguhnya.
dokpriUntuk ukuran 80 tahun lalu, China adalah negara yang paling menderita akibat perang melawan Jepang dan Inggris, dibandingkan dengan negara-negara lain dalam konteks Pan Aziatisme. Lewat sejumlah revolusi nasionalnya setelah buku Ratulangie terbit, China adalah kekuatan kapitalis yang tak peduli menjadi kucing hitam atau kucing putih lagi. Mao tse Tung sudah berdiri santai dalam bentuk patung di Shanghai. Patung Lenin dan Stalin malahan sudah disingkirkan dari negara-negara Eropa Timur.
India tertinggal dari China, bahkan dibanding anak atau cicitnya sesama koloni Inggris: Australia. Jika perlombaan nuklir bisa dihentikan di negara-negara Pan Aziatisme, India dan Pakistan barangkali bakal memiliki energi lebih guna memimpin angka-angka pertumbuhan ekonomi satu atau dua dekade ke depan.
Indonesia?
Jangan mudah goyah, apalagi lengah. Walau tidak memiliki sekutu tradisional, tapi berada dalam khazanah peradaban yang dalam era prakolonial kapitalis sudah mampu bersaing, bahkan unggul dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di China atau India. Baik di masa Hindu, Budha, apalagi Islam, ratusan kerajaan itu sudah mencapai kejayaan, keamanan, kesejahteraan, hingga perjamuan atas ilmu pengetahuan yang masuk ke bilik-bilik raja dan sultan. Para raja dan sultan yang didampingi para penulis, bahkan langsung menjadi penulis otentik, dari ribuan naskah kuno yang tinggal digali. Indonesia pun penyumbang dari sejumlah bentuk keajaiban dunia di kalangan ummat manusia.
Kalau ada yang mengatakan menangani masalah Papua lebih penting dibandingkan dengan Ibukota Baru, berarti tidak bisa membedakan letak kakus dan teras di rumahnya sendiri. Kalau mereka merasa sebagai nahkoda pada pucuk pimpinan masing-masing organisasi, berarti tidak bisa membedakan mana haluan dan buritan di kapalnya sendiri. Indonesia memang sedang melakukan operasi bedah caesar, yakni menata ulang letak jantung, paru-paru, otak, hingga jempol kaki dan bulu hidung. Pemindahan ibukota negara adalah bagian dari operasi cesar itu.
Ibukota Baru adalah permainan benteng yang langsung bergerak maju, mundur, kiri dan kanan dalam papan catur lingkungan Pasifik. Biarlah, toh ada banyak teknik dalam permainan catur ini. Pertahanan Sisilia, misalnya. Dengan mempelajari permainan lawan, tentu didapatkan juga rumus, jurus dan bahkan hingga pemain-pemain yang pernah memainkan hingga mengajarkannya di dunia.
Papua?
Taruhlah menuntut referendum, sebagaimana Catalunya melakukan di Spanyol. Atau Inggris yang sibuk dengan hasil jajak pendapat dan janji politik soal Brexit. Perancis yang bahkan hampir saja mengalami masa-masa Maximilien Robespierre di jalanan Kota Paris, hanya gara-gara kenaikan harga bahan bakar fosil. Taruhlah sampai sebatas itu. Atau batas yang lebih jauh lagi, sebagaimana “trauma” Timor Leste yang muncul kembali.
Walau tak bersetuju dengan itu, toh dalam de Pacifis sfeer, Papua, Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Palau dan lain-lainnya itu — bahkan Australia dan Selandia Baru — adalah rangkaian dari gerbong yang sama!!!
Baik mereka yang ada di sana, atau di barisan sebelah sini: asal tetap menjaga silaturahmi rumpun Melanesia – Melayu yang damai berkali-kali lipat lebih lama dibandingkan fase krisis dan konflik dalam abad-abad yang lewat, sudah pasti saling bekerjasama di masa kini dan masa datang!!!
Tak mungkin pulau Papua tiba-tiba menggantung di langit, lalu berpindah menjadi bagian dari benua Afrika atau Amerika. Ya, bisa saja, tapi dalam bentuk sinematografi dan karya-karya generasi penulis komik yang baru. Dengan pahlawan-pahlawan super yang sedang ditunggu lahir dari limbah tailings tembaga, atau lewat nukilan tambo tanah Papua, sudah bisa mengakhiri era Panther dari tanah Wakanda.
Bukan Papua yang kini ada dan sama-sama menjadi korban dari urat dan akar tunjang kapitalisme kolonial lama yang belum benar-benar dicabut dari bumi Nusantara. Bukan jiwa-jiwa jelata yang kini sudah merdeka, setelah lama diperbudak oleh kepentingan yang diluar nilai-nilai yang pernah membawa bahagia seluruh suku bangsa yang hidup di bumi Nusantara, baik di sebalah lautan Hindia, ataupun Pasifik…
Jakarta, 5 September 2019
INDRA J. PILIANG
Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara
